JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa kendala penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dana desa masih terjadi. Setidaknya ada 38 kabupaten/kota yang progres penyaluran dana desanya masih nol persen.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan, kendala-kendala tersebut sudah dicek di lapangan dan setiap daerah memiliki kendala berbeda.
"Ada 38 kabupaten/kota yang (penyaluran BLT dana desanya) nol persen. Beberapa kendala sudah dicek di lapangan," kata Abdul dalam konferensi pers online, Rabu (27/5/2020).
Baca juga: Menteri Desa: 3,8 Juta Keluarga Miskin Telah Menerima BLT Dana Desa
Abdul mencontohkan yang terjadi di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Ia mengatakan, di wilayah tersebut banyak kepala desa yang baru dilantik sehingga belum menyusun anggaran pendapatan belanja desa (APBDes).
Di daerah lainnya seperti di wilayah Jawa Tengah banyak pula Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang anggotanya baru dilantik.
"Kendala-kendala yang sifatnya mendasar sehingga masih ada 38 kabupaten/kota yang belum cair sama sekali," kata dia.
Selain itu, adapula kendala yang terjadi karena letak geografis daerah bersangkutan.
Hal tersebut mengakibatkan kebutuhan biaya dan tenaga ekstra untuk menjangkaunya.
Kendala geografis ini didominasi oleh daerah-daerah yang ada di wilayah Papua dan Papua Barat.
Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.
Syarat & Ketentuan