Pemerintah Diminta Benahi Tata Kelola Penempatan ABK WNI di Kapal Asing

Kompas.com - 27/05/2020, 12:28 WIB
14 WNI yang merupakan ABK di kapal berbendera China berfoto bersama staf KBRI di Seoul, Korea Selatan sebelum pulang ke Tanah Air, Jumat (8/5/2020) Foto: KBRI SEOUL via Twitter @IdEmbassy_Seoul14 WNI yang merupakan ABK di kapal berbendera China berfoto bersama staf KBRI di Seoul, Korea Selatan sebelum pulang ke Tanah Air, Jumat (8/5/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mendesak pemerintah segera membenahi skema tata kelola penempatan Anak Buah Kapal ( ABK) Warga Negara Indonesia ( WNI) pada kapal perikanan asing.

Hal itu menyusul dengan maraknya praktik perbudakan yang dialami ABK WNI di atas kapal di luar negeri.

"Ini harus segera dibenahi dengan baik soal tata kelola penempatan, pengawasan dan lain-lain karena bentuk-bentuk perbudakan modern di atas kapal banyak," ujar Ketua SBMI Hariyanto Suwarno kepada Kompas.com, Rabu (27/5/2020).

Baca juga: Perbudakan di Kapal: Disiksa hingga Meninggal, Mayat Disimpan di Pendingin Ikan, lalu Dibuang ke Laut

Hariyanto menegaskan, perbudakan yang dialami ABK WNI sudah berlangsung sejak lama.
Mulai dari pemulangan ABK WNI di Cape Town, Afrika Selatan pada 2013 hingga ABK WNI di Arab Saudi pada 2018.

Menurut dia, perbudakan tersebut tak lepas dari adanya celah pada aspek tata kelola penempatan, aspek pengawasan, dan aspek penindakan.

Hariyanto melihat aspek tata kelola penempatan sudah karut-marut sejak 2013 karena adanya tumpang-tindih kewenangan.

Dia mengungkapkan, tumpang-tindih kewenangan sebetulnya belum terjadi sebelum periode 2013. Hanya saja, kementerian yang dimandatkan tak kunjung mengatur ihwal tata kelola penempatan ABK perikanan.

"Contoh ada PP Tahun 2000 itu ada dua pasal yang memandatkan kementerian ketenagakerjaan untuk membuat perjanjian kerja lautnya dan tata kelola dan sebagainya. Itu mandat PP Tahun 2000, itu tidak dikerjakan oleh Kemenaker," kata dia.

Baca juga: Kematian ABK di Kapal China, Kasus Nyata Perbudakan Modern di Laut

Di sisi lain, Hariyanto memandang permasalahan perbudakan ABK WNI bermuara dari peliknya pada skema perekrutan.

Pada perekrutan tersebut, umumnya perekrut hanya berorientasikan pada bisnis semata sehingga, banyak ABK WNI yang pada dasarnya tidak memiliki latar-belakang sebagai pelaut justru terekrut.

Menurut dia, perekrut berorientasi bisnis cukup mengkhawatirkan karena tidak memiliki keselamatan ABK WNI itu sendiri ketika sudah masuk dalam dunia kerja.

"Informasi saat ini didominasi oleh perekrut yang orietanasinya bisnis, merekrut sembarangan," ungkap dia.

Selain itu, Hariyanto mencurigai pemerintah seperti melakukan pembiaran terhadap karut-marutnya perekrutan ABK WNI tersebut.

Baca juga: Perbudakan ABK, Ini Cara Susi Pudjiastuti Tangani Kasus Benjina

Hal itu didasari dengan amburadulnya data hingga dokumentasi ABK WNI.

"Mulai dari pendokumentasian perjanjian dan sebagainya itu amburadul semua. Itu sudah berjalan bertahun-tahun, saya katakan ini sengaja ada pembiaran," ujar Hariyanto.

Sejauh ini, Polri telah menetapkan lima tersangka dalam kasus perbudakan ABK WNI yang berujung pelarungan luar negeri.

Pertama, tiga tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ABK Indonesia di Kapal Long Xing 629.

Ketiga tersangka tersebut meliputi seorang berinisial WG dari PT APJ.

Baca juga: Perbudakan ABK, Ini Langkah yang Diambil KKP

Selain WG, polisi juga telah menetapkan dua orang tersangka lainnya, yaitu JK dari PT SMG dan KMF dari PT LPB.

Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ancaman hukumannya minimal tiga tahun dan maksimal 15 tahun penjara.

Kedua, dua tersangka dalam kasus tewasnya ABK) Indonesia yang jenazahnya dilarung ke perairan Somalia.

Dua orang itu adalah S (45) Komisaris PT Mandiri Tunggal Bahari dan MH (54) Direktur PT Mandiri Tunggal Bahari.

Baca juga: ABK WNI Dinilai Rentan Jadi Korban Perbudakan

Perusahaan tersebut merupakan agen pemberangkatan ABK untuk bekerja di kapal asing Lu Qing Yuan Yu 623 dan kapal Fu Yuan Yu 1218.

Kedua tersangka dijerat pasal 85 dan 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Migran, dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara.

Mereka juga terancam dijerat pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman tiga tahun penjara.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Akan Minta Keterangan 6 Orang yang Terjaring OTT di Sulsel

KPK Akan Minta Keterangan 6 Orang yang Terjaring OTT di Sulsel

Nasional
KPK Tangkap 6 Orang dalam OTT, Termasuk Pejabat Pemprov Sulsel

KPK Tangkap 6 Orang dalam OTT, Termasuk Pejabat Pemprov Sulsel

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Perdana bagi Para Atlet Agar Tetap Berprestasi...

Vaksinasi Covid-19 Perdana bagi Para Atlet Agar Tetap Berprestasi...

Nasional
Terjaring OTT KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Saya Tidur, Dijemput

Terjaring OTT KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Saya Tidur, Dijemput

Nasional
Gubernur Sulsel Tiba di Gedung KPK Jakarta untuk Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi

Gubernur Sulsel Tiba di Gedung KPK Jakarta untuk Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi

Nasional
Diterbangkan dari Sulsel, Gubernur Nurdin Abdullah yang Terjaring OTT KPK Sudah Tiba di Jakarta

Diterbangkan dari Sulsel, Gubernur Nurdin Abdullah yang Terjaring OTT KPK Sudah Tiba di Jakarta

Nasional
Vaksinasi Covid-19 bagi Anggota Keluarga DPR yang Jadi Polemik...

Vaksinasi Covid-19 bagi Anggota Keluarga DPR yang Jadi Polemik...

Nasional
7 Poin Penting Vaksinasi Gotong Royong yang Perlu Diketahui

7 Poin Penting Vaksinasi Gotong Royong yang Perlu Diketahui

Nasional
KPK Benarkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Ditangkap Terkait Dugaan Korupsi

KPK Benarkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Ditangkap Terkait Dugaan Korupsi

Nasional
Firli Bahuri: Jumat Tengah Malam, KPK Tangkap Tangan Pelaku Korupsi di Sulsel

Firli Bahuri: Jumat Tengah Malam, KPK Tangkap Tangan Pelaku Korupsi di Sulsel

Nasional
Azerbaijan Berikan Donasi 50.000 Dollar AS untuk Korban Gempa Sulbar lewat PMI

Azerbaijan Berikan Donasi 50.000 Dollar AS untuk Korban Gempa Sulbar lewat PMI

Nasional
OTT, KPK Tangkap Kepala Daerah di Sulsel

OTT, KPK Tangkap Kepala Daerah di Sulsel

Nasional
Jubir: Informasi Wartawan Terkapar Pasca-vaksinasi Covid-19 Hoaks

Jubir: Informasi Wartawan Terkapar Pasca-vaksinasi Covid-19 Hoaks

Nasional
Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Nasional
Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X