Wakil Ketua Komisi II Ragu Pilkada Dapat Digelar Desember

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi mengaku ragu terhadap rencana penyelenggaraan Pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang.

Ia tidak yakin bahwa pihak-pihak terkait siap untuk menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi Covid-19.

"Terus terang secara pribadi saya masih meragukan kesiapan kita, bukan pemerintah ya, bukan KPU saja, tapi kita semua, baik dari penyelenggara. Lalu juga dari teman-teman peserta kontestan sendiri, juga teman-teman dari masyarakat," kata Arwani dalam sebuah diskusi yang digelar secara daring, Selasa (26/5/2020).

Baca juga: KPU Prediksi Biaya Pilkada 2020 Meningkat jika Digelar di Masa Pandemi

Arwani mengatakan, pemilu dan pilkada di Indonesia identik dengan konsolidasi massa yang masif.

Suatu fenomena yang wajar ketika seorang calon kepala daerah mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan diringi massa.

Padahal, di masa pandemi, kegiatan yang mengumpulkan massa sangat berpotensi menjadi penularan virus.

Belum lagi, masih ada masyarakat yang cenderung tidak patuh pada kebijakan pemerintah dalam pencegahan penularan Covid-19.

Masyarakat juga belum sepenuhnya paham mengenai wacana new normal yang akan diterapkan dalam waktu dekat.

"Tinggal kita siap apa enggak," ujar Arwani.

Baca juga: Risiko Melanjutkan Pilkada di Masa Pandemi

Apabila diselenggarakan di masa pandemi, lanjut Arwani, harus ada protokol kesehatan yang diterapkan oleh penyelenggara.

Harus dipikirkan secara serius, bagaimana tahapan demi tahapan pilkada berjalan tanpa menimbulkan penularan virus, termasuk mengantisipasi penularan virus di tempat pemungutan suara (TPS) saat hari H pencoblosan.

Arwani mengatakan, penyelenggara dan pemerintah tidak cukup menjamin keselamatan para pemilih, tetapi juga peserta pemilu dan penyelenggara itu sendiri.

"Saya kira pemerintah punya tanggung jawab yang besar untuk menjaga keselamatan warga, untuk memastikan keamanan warga di atas segalanya," ujar Arwani.

"KPU tidak hanya di pusat, bukan hanya di kabupaten, tapi juga penyelenggara teman-teman di desa, kecamatan, kita juga harus perhatikan," lanjut dia.

Apabila memang belum siap, Arwani mendorong supaya pilkada 2020 ditunda hingga tahun 2021.

Baca juga: Bawaslu: Tanpa Protokol Kesehatan, Jangan Harap Pilkada Tak Tularkan Covid-19

Menurut dia, baiknya saat ini pemerintah fokus terhadap penanggulangan pandemi Covid-19. Hal ini juga akan berdampak positif pada kepastian keselamatan masyarakat dalam penyelenggaran pilkada.

"Kenapa enggak soal pilkada ini kita tunda saja dulu ke 2021 agar totalitas kita dalam menyelesaikan menghadapi pandemi wabah covid ini bisa lebih fokus," kata dia.

Untuk diketahui, pemilihan kepala daerah 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. 270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September.

Namun, akibat wabah Covid-19, Pilkada diundur dan rencananya bakal digelar 9 Desember mendatang.

Keputusan mengenai penundaan ini tertuang dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Senin (4/5/2020).

Baca juga: Risiko Melanjutkan Pilkada di Masa Pandemi

Pasal 201A Ayat (1) mengatur bahwa pemungutan suara pilkada 2020 ditunda karena bencana non alam, dalam hal ini adalah pandemi virus corona (Covid-19) di Tanah Air.

Kemudian pada Ayat 2 disebutkan bahwa pemungutan suara dilaksanakan pada bulan Desember 2020.

Namun dalam Ayat 3 diatur bahwa pemungutan suara dapat diundur lagi apabila memang pada bulan Desember 2020 pemungutan suara belum bisa dilaksanakan.