Risiko Melanjutkan Pilkada di Masa Pandemi

Bagaimana pula kualitas penyelenggaraan mulai dari aspek penyelenggaraan, aspek penyelenggara pemilu, aspek peserta pemilu dan aspek pemilih.

Rekomendasi

Menyikapi hal ini, penulis menawarkan tiga rekomendasi. Pertama, pemerintah dan DPR sudah semestinya dapat bersikap tegas dan memiliki kepekaan tinggi.

Jangan jadikan situasi darurat ini untuk kepentingan politik semata dan memanfaatkan kondisi sulit. Pertimbangkan kembali dengan matang serta tantangan yang akan dihadapi.

Pilkada ini bukan hanya ajang seremonial belaka dan menggugurkan kewajiban. Sebab, biaya yang dikeluarkan untuk pilkada juga bukan jumlah yang sedikit.

Tunjukkan profesionalisme dan kredibilitas pemerintah kepada masyarakat. Selama ini rakyat memandang tidak ada sama sekali fragmentasi positif demokrasi lokal.

Oleh karenanya, fokus menangani Covid-19 dan memulihkan kembali sektor perekonomian adalah harapan utama kita semua.

Memaksakan tahapan penyelenggaraan, hanya akan membuat penyelenggaraan pilkada yang tidak optimal, bahkan diprediksi banyak potensi pelanggaran yang terselubung.

Impikasinya, demokrasi secara prosedural akan dipertanyakan integritasnya.

Kedua, KPU harus apapun pilihannya KPU harus mempersiapkan segala perencanaan baik dan matang untuk pemilihan yang sehat (free and fair election).

Kalau pilkada ini harus terselenggara pada Desember 2020, maka keselamatan para penyelenggara, pemilh serta peserta pilkada adalah hal yang harus dipriroritaskan.

Ketiga, Bawaslu melakukan pengawasan ketat terhadap tahapan penyelenggaraan yang ditetapkan oleh KPU.

Pemetaan kerawanan setiap tahapan dalam kondisi pandemi juga menjadi hal yang perlu dilaksanakan.

Politisasi dana bansos dan potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh petahana penting jadi perhatian pengawasan.

Lakukan pencegahan maksimal guna meminimalisasi potensi pelanggaran dan tindak tegas oknum yang melakukan pelanggaran pemilu.