Risiko Melanjutkan Pilkada di Masa Pandemi

Kompas.com - 26/05/2020, 15:33 WIB
Konsekuensi dari penundaan pilkada adalah adanya sejumlah kepala daerah yang masa kerjanya telah berakhir sebelum adanya kepala daerah terpilih yang baru. NURPHOTOKonsekuensi dari penundaan pilkada adalah adanya sejumlah kepala daerah yang masa kerjanya telah berakhir sebelum adanya kepala daerah terpilih yang baru.

Oleh: Neni Nur Hayati

PASCA-TERBITNYA Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 yang menjadi landasan hukum atas penundaan waktu pelaksanaan pilkada serentak akibat adanya bencana nasional wabah Covid-19.

Pemungutan dan penghitungan suara di 270 daerah yang pada awalnya dijadwalkan bulan September menjadi Desember 2020. Penundaan pilkada selama tiga bulan itu dapat dilaksanakan dengan asumsi apabila pandemi Covid-19 berakhir pada Mei 2020.

Ada beberapa perubahan dalam perppu tersebut, yakni Pasal 120 serta penambahan pasal 122A dan 201A.

Isi perppu tersebut menyatakan dalam hal pemungutan suara serentak pada Desember tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana nonalam berakhir.

Hal ini yang kemudian menjadi ketidakpastian, sebab tidak ada satu pihak pun yang dapat memastikan kapan wabah ini akan berakhir.

Jika kita lihat, kasus Covid-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan signifikan dan belum ada tanda-tanda penurunan.

Sementara itu, ada empat tahapan pilkada yang sempat tertunda mulai Juni, yakni pelantikan petugas pemungutan suara (PPS), verifikasi faktual syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP), dan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih harus segera dilanjutkan kembali.

Ini berarti risiko para penyelenggara tertular jelas akan semakin tinggi. Alih-alih memutus mata rantai penularas virus, yang terjadi justru turut berkontribusi menularkan virus mematikan ini lebih luas.

Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan physical distancing juga kerap masih diabaikan oleh masyarakat.

Tidak menjawab persoalan

Keluarnya perppu tersebut ternyata tidak dapat menjawab persoalan secara menyeluruh. Salah satu yang menjadi problem adalah terkait anggaran.

Melaksanakan pemilihan di tengah pandemi, tentunya harus dapat memenuhi protokol penanganan Covid-19 dengan ketat.

Setidaknya, di setiap tempat pemungutan suara (TPS) harus tersedia hand sanitizer, termometer, disinfektan, masker untuk petugas, dan alat pelindung diri.

Daya dukung tambahan anggaran ini tidak diatur dalam perppu ini. Padahal, ini menjadi hal yang harus diprioritaskan untuk keselamatan penyelenggara yang bertugas di lapangan.

Selain itu, dalam tahapan pilkada KPU perlu melakukan penyesuaian aturan secara teknis yang nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Gugus Tugas Covid-19 Seluruh Institusi Militer di Jabar Diperiksa

Ketua MPR Minta Gugus Tugas Covid-19 Seluruh Institusi Militer di Jabar Diperiksa

Nasional
Kejar Tes PCR 15.000 Per Minggu, Jabar Lakukan Penguatan Kesiapan Laboratorium

Kejar Tes PCR 15.000 Per Minggu, Jabar Lakukan Penguatan Kesiapan Laboratorium

Nasional
KSAL Tinjau Progres Pembangunan Markas Koarmada III Sorong

KSAL Tinjau Progres Pembangunan Markas Koarmada III Sorong

Nasional
Panglima TNI dan Kapolri Resmikan Program Kampung Tangguh Nusantara di Banten

Panglima TNI dan Kapolri Resmikan Program Kampung Tangguh Nusantara di Banten

Nasional
Tak Punya Perjanjian Ekstradisi, Begini Cara Pemerintah Bawa Maria Pauline Lumowa dari Serbia....

Tak Punya Perjanjian Ekstradisi, Begini Cara Pemerintah Bawa Maria Pauline Lumowa dari Serbia....

Nasional
Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Nasional
Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan 'Lampu Merah' dari Presiden Jokowi

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan "Lampu Merah" dari Presiden Jokowi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

Nasional
Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Nasional
Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Nasional
Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Nasional
Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Nasional
Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X