Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Sebaran 22.271 Kasus Covid-19 Indonesia, DKI Jakarta 6.634 Kasus

Kompas.com - 24/05/2020, 16:46 WIB
Devina Halim,
Achmad Nasrudin Yahya,
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto kembali memperbarui informasi perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia.

Menurut Yuri, hingga 24 Mei 2020 ada 22.271 kasus Covid-19 atau bertambah 526 kasus baru (hari sebelumnya 21.745 kasus).

Penambahan ini terjadi selama 24 jam terakhir, terhitung sejak 23 Mei 2020 pukul 12.00 WIB.

"Hari ini konfirmasi Covid-19 postif yang kita dapatkan sebanyak 526 orang, sehingga totalnya menjadi 22.271," kata dia, dalam konferensi pers di Graha BNPB yang disiarkan lewat YouTube BNPB, Minggu (24/5/2020).

Penambahan kasus baru tersebut tercatat terjadi di 26 provinsi.

Baca juga: UPDATE 24 Mei: Tambah 526, Pasien Covid-19 Indonesia Jadi 22.271 Orang

Sementara, secara total persebaran kasus penularan Covid-19 terjadi di 34 provinsi.

Berdasarkan data yang dipaparkan Yuri, DKI Jakarta masih menjadi daerah dengan jumlah penularan tertinggi yakni 6.634 kasus pasien positif Covid-19.

Selain itu, ada sejumlah daerah lain yang mencatat jumlah kasus penularan cukup tinggi, seperti Jawa Timur (3.663 kasus), Jawa Barat (2.091 kasus), Jawa Tengah (1.309 kasus), dan Sulawesi Selatan (1.296 kasus).

Yuri melanjutkan, dari data yang ada tercatat pula penambahan pasien sembuh sebanyak 192 orang sehingga total 5.249 orang sembuh.

Baca juga: [UPDATE] Covid-19 DKI Jakarta: 6.561 Kasus Positif, 14.448 Orang Tanpa Gejala

Adapun jumlah korban meninggal dunia sebanyak 1.351 atau bertambah 25 orang dari hari sebelumnya.

Berikut data sebaran pasien Covid-19 di 34 provinsi berdasarkan data pemerintah hingga 24 Mei 2020:

1. Aceh:
Total 19 kasus

2. Bali:
Tambah 6 kasus baru, total 394 kasus

3. Banten:
Tambah 21 kasus baru, total 789 kasus

4. Bengkulu:
Total 69 kasus

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com