Menkes: Kerja Shift Malam Selama Pandemi Diutamakan untuk Pekerja di Bawah 50 Tahun

Kompas.com - 24/05/2020, 15:17 WIB
Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto memberikan keterangan kepada wartawan menjelang kedatangan WNI dari natuna di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Sabtu (15/2/2020). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGMenteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto memberikan keterangan kepada wartawan menjelang kedatangan WNI dari natuna di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Sabtu (15/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/ MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

Aturan tersebut salah satunya tentang sistem shift yang diutamakan untuk pekerja berusia kurang dari 50 tahun.

Dikutip dari keterangan pers Kemenkes, Minggu (24/5/2020), aturan itu ada dalam poin pencegahan penularan Covid-19 untuk pekerja shift.

"Jika memungkinkan, tiadakan shift 3 (waktu kerja yang dimulai pada malam hingga pagi hari). Lalu, bagi pekerja shift 3 atur agar yang bekerja terutama pekerja berusia kurang dari 50 tahun," ujar Terawan dalam KMK itu.

Baca juga: Perusahaan Harus Bersiap Menghadapi New Normal di Lingkungan Kerja

Terawan lantas menjelaskan alasan diterbitkannya aturan baru tersebut.

Menurut dia, dalam situasi pandemi Covid-19 roda perekonomian harus tetap berjalan dengan mengedepankan langkah-langkah pencegahan.

"(Pemilik) Usaha dan masyarakat pekerja memiliki kontribusi besar dalam memutus mata rantai penularan karena besarnya jumlah populasi pekerja dan besarnya mobilitas, serta interaksi penduduk umumnya disebabkan aktivitas bekerja," ujarnya.

“Tempat kerja sebagai lokus interaksi dan berkumpulnya orang merupakan faktor risiko yang perlu diantisipasi penularannya,” lanjut Terawan.

Baca juga: Saatnya Perusahaan Menjemput Bola di Tengah Pandemi

Dia menjelaskan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 telah menyatakan bahwa PSBB dilakukan salah satunya dengan meliburkan tempat kerja.

Namun, dunia kerja tidak mungkin selamanya dilakukan pembatasan, roda perekonomian harus tetap berjalan.

“Untuk itu, pasca-pemberlakuan PSBB dengan kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, perlu dilakukan upaya mitigasi dan kesiapan tempat kerja seoptimal mungkin sehingga dapat beradaptasi melalui perubahan pola hidup pada situasi Covid-19 atau new normal,” lanjut Terawan.

Dengan demikian, kata dia, dengan menerapkan panduan dalam KMK ini diharapkan dapat meminimalisasi risiko dan dampak pandemi Covid-19 pada tempat kerja.

Baca juga: Pegawai BUMN Masuk Kantor Tunggu Keputusan Menkes dan Gugus Tugas

"Khususnya perkantoran dan industri, di mana terdapat potensi penularan akibat berkumpulnya banyak orang dalam satu lokasi,” tegas Terawan.

Berikut ini isi panduan lengkap pencegahan penularan Covid-19 menurut KMK Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020:

A. Selama PSBB bagi tempat kerja

a. Kebijakan Manajemen dalam Pencegahan Penularan Covid-19

1) Pihak manajemen agar senantiasa memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang Covid-19 di wilayahnya. (Secara berkala dapat diakses di http://infeksiemerging.kemkes.go.id. dan kebijakan Pemerintah Daerah setempat).

2) Pembentukan Tim Penanganan Covid-19 di tempat kerja yang terdiri dari Pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3 dan petugas Kesehatan yang diperkuat dengan Surat Keputusan dari Pimpinan Tempat Kerja.

Baca juga: Ini Pelanggaran PSBB Paling Banyak di Jakarta, Sanksinya Ada 3 Macam

3) Pimpinan atau pemberi kerja memberikan kebijakan dan prosedur untuk pekerja melaporkan setiap ada kasus dicurigai Covid-19 (gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas) untuk dilakukan pemantauan oleh petugas kesehatan.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 4 Desember: Bertambah 5.803, Kasus Covid-19 Kini Ada 563.680 Orang

UPDATE 4 Desember: Bertambah 5.803, Kasus Covid-19 Kini Ada 563.680 Orang

Nasional
62 Persen Calon Kepala Daerah Petahana Kekayaannya Bertambah Lebih dari Rp 1 Miliar

62 Persen Calon Kepala Daerah Petahana Kekayaannya Bertambah Lebih dari Rp 1 Miliar

Nasional
Jokowi: Indonesia Tertinggal dari Negara Lain dalam Menangkap Peluang Ekspor

Jokowi: Indonesia Tertinggal dari Negara Lain dalam Menangkap Peluang Ekspor

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Gelar Tes Rutin Covid-19 untuk Warga

Mendagri Minta Kepala Daerah Gelar Tes Rutin Covid-19 untuk Warga

Nasional
Pembuatan UU di DPR Diminta Lebih Transparan dan Inklusif

Pembuatan UU di DPR Diminta Lebih Transparan dan Inklusif

Nasional
KPU Diminta Segera Distribusikan Logistik APD untuk Pilkada

KPU Diminta Segera Distribusikan Logistik APD untuk Pilkada

Nasional
Ini Daftar 10 Calon Kepala Daerah Terkaya di Pilkada 2020

Ini Daftar 10 Calon Kepala Daerah Terkaya di Pilkada 2020

Nasional
Data Covid-19 yang Tak Akurat Dinilai Sulit Jadi Pertimbangan Penentuan Kebijakan

Data Covid-19 yang Tak Akurat Dinilai Sulit Jadi Pertimbangan Penentuan Kebijakan

Nasional
Polri: 32 Simpatisan MIT yang Ditangkap Sepanjang 2020 Bersal dari Luar Sulawesi Tengah

Polri: 32 Simpatisan MIT yang Ditangkap Sepanjang 2020 Bersal dari Luar Sulawesi Tengah

Nasional
KPK Khawatir, Hampir Separuh Calon Kepala Daerah Berlatarbelakang Pengusaha

KPK Khawatir, Hampir Separuh Calon Kepala Daerah Berlatarbelakang Pengusaha

Nasional
Rekor 8.369 Kasus Harian Covid-19, Pemerintah Diminta Tingkatkan Fasilitas Layanan Kesehatan

Rekor 8.369 Kasus Harian Covid-19, Pemerintah Diminta Tingkatkan Fasilitas Layanan Kesehatan

Nasional
UPDATE 4 Desember: 3.280 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 4 Desember: 3.280 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Bawaslu Tingkatkan Pengawasan Saat Masa Tenang Pilkada 2020

Bawaslu Tingkatkan Pengawasan Saat Masa Tenang Pilkada 2020

Nasional
Penggeledahan di Perumahan DPR, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Edhy Prabowo

Penggeledahan di Perumahan DPR, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Edhy Prabowo

Nasional
Pemerintah Akui Hak Anak di LPKA Belum Terpenuhi

Pemerintah Akui Hak Anak di LPKA Belum Terpenuhi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X