Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Solidaritas Punk Saat Wabah Covid-19, Bagikan Makanan hingga Pakaian Layak Pakai

Kompas.com - 24/05/2020, 07:52 WIB
Dian Ade Permana,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

SALATIGA, KOMPAS.com - Komunitas Punk seringkali dianggap sebelah mata, berandalan, dan tidak taat norma. Mereka seolah terasing dalam bermasyarakat.

Namun, di Kota Salatiga, komunitas Punk terus bergerak untuk mengubah stigma itu.

Selama Ramadhan tahun ini, secara rutin komunitas tersebut membagikan takjil di beberapa sudut kota, membuka dapur umum, dan membagikan pakaian layak pakai.

Baca juga: UKSW Bentuk Satgas Solidaritas Kemanusiaan, Jamin Ketersediaan Pangan Mahasiswa

 

Datuk, salah seorang anggota komunitas Punk, mengatakan, kegiatan solidaritas itu berawal dari inisiatif yang tercetus secara spontan saat wabah Covid-19 merajalela di Indonesia.

"Kami kolektifan atau patungan, mulai dari Rp 25.000, ada yang menyumbang sembako atau bahan pangan lain. Kita masak dan bagikan kepada yang lebih membutuhkan daripada kami," ungkap Datuk, di Selasar Kartini,  Sabtu (23/5/2020).

Kegiatan mengolah bahan makanan dilakukan di dapur umum yang didirikan di kompleks Terminal Tamansari.

Baca juga: Pedagang Pasar Salatiga Ditata Berjarak, Pembeli Tak Lagi Takut Berbelanja

Setiap hari, mereka mampu menyediakan 50 hingga 100 porsi makanan.

"Tapi jika sedang on, seperti minggu kemarin itu, bisa sampai 350 porsi," kata Datuk.

Setelah kegiatan ini berjalan, sumbangan mulai berdatangan.

Sumbangan tidak hanya berasal dari Salatiga, tapi juga dari luar pulau. Termasuk anak Punk yang merantau.

Baca juga: Tak Hanya Ditata Berjarak, Pedagang dan Pembeli Pasar Pagi Salatiga Harus Pakai Masker

Sementara untuk pakaian layak pakai, mereka mengumpulkan dari mahasiswa dan masyarakat yang peduli.

"Tadi ada yang mampir di Selasar, dia bilang punya pakaian tapi ukurannya sudah tidak muat. Akhirnya disumbangkan melalui kami," ucap Datuk.

Menurut Datuk, gerakan Punk di Salatiga ini merupakan salah satu bentuk protes kepada pemerintah.

Sebabnya banyak bantuan dari pemerintah yang tidak tepat sasaran, padahal rakyat membutuhkan bahan pangan untuk sekadar hidup.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com