Eks Rektor UNJ: Enggak Perlu Cari Muka di Depan Pejabat Dikti

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Bejo Sujanto heran mengapa ada pejabat UNJ yang memberikan tunjangan hari raya pada (THR) kepada pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Hal ini dikatakan Bejo terkait adanya operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kepala Bagian Kepegawaian UNJ beberapa hari lalu.

"Kita enggak perlu cari mukalah di depan para pejabat Dikti (pendidikan tinggi) itu," kata Bejo dalam diskusi online, Sabtu (23/5/2020).

Baca juga: OTT di Kemendikbud, Nadiem Makarim: Kami akan Terapkan Sanksi

Bejo mengatakan, pada era kepimpinannya, tidak ada budaya memberikan THR kepada pejabat Kemendikbud.

Dia menilai, pemberian THR dari universitas untuk pejabat Kemendikbud tidak diperlukan.

"Saya heran, loh kok ada staf diutus untuk ngasih THR segala macam. Enggak perlu. Itu kan hal-hal yang sangat sepele tapi bisa menggelincirkan lembaga kita," ujar dia.

"Kalau temen-temen Dikti itu mengerjakan pekerjaan dari universitas sampai lembur misalnya, ya itu memang bagian dari tugas mereka," lanjut dia.

Kendati demikian, Bejo menilai hal ini sebaiknya dijadikan pelajaran bersama agar tidak terulang lagi di kemudian hari.

Baca juga: Tanggapi OTT Pejabat UNJ, ICW Minta KPK Lebih Fokus Tangani Kasus Korupsi Besar

Sebelumnya diberitakan, KPK melakukan operasi tangkap tangan di lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Rabu (20/5/2020) sekitar pukul 11.00 WIB.

Menurut Deputi Bidang Penindakan KPK Karyoto, tangkap tangan berawal dari informasi yang disampaikan Inspektorat Jenderal Kemendikbud.

Laporan itu terkait penyerahan sejumlah uang yang diduga dari pihak Rektorat Universitas Negeri Jakarta kepada pejabat di Kemendikbud.

Karyoto melanjutkan, tim KPK bersama Itjen Kemendikbud kemudian mengamankan Kepala Kepegawaian UNJ berinisial DAN beserta barang bukti uang sebesar 1.200 dollar AS dan Rp 27.500.000.

Baca juga: Ada yang Janggal dari OTT KPK Kali Ini...

KPK kemudian melakukan pemeriksaan dengan meminta keterangan tujuh orang dari pihak UNJ dan Kemendikbud. KPK menilai bahwa tidak ditemukan unsur penyelenggara negara dalam kasus ini.

"Bahwa setelah dilakukan permintaan keterangan, belum ditemukan unsur pelaku penyelenggara negara," ujarnya.

Dengan demikian, KPK akan menyerahkan kasus OTT ini kepada pihak kepolisian. Sebab, menurut KPK, hal ini sesuai dengan kewenangan, tugas pokok, dan fungsi KPK.