Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KawalBansos.id Terima 259 Aduan Terkait Penyaluran Bansos selama Pandemi

Kompas.com - 22/05/2020, 21:24 WIB
Devina Halim,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 259 pengaduan terkait bantuan sosial (bansos) covid-19 telah dilaporkan masyarakat melalui platform KawalBansos.id.

Seluruh aduan tersebut diterima sejak 17 Mei 2020 hingga Jumat (22/5/2020) pukul 00.00 WIB.

“Paling banyak adalah di Jawa Barat itu 54 (aduan), Lampung (39 pengaduan), Jawa Tengah (36 pengaduan), DKI Jakarta (32 pengaduan), Banten (30 pengaduan), dan seterusnya,” kata Koordinator KawalBansos.id Irwan Runtuwene melalui telekonferensi, Jumat (22/5/2020).

Baca juga: Survei Roda Tiga Konsultan: 76,7 Persen Responden Mengaku Belum Dapat Bansos

Platform tersebut merupakan sarana bagi masyarakat dalam mengawasi penyaluran bansos selama pandemi Covid-19.

Lembaga kajian kebijakan PARA Syndicate dan sejumlah pihak menginisiasi platform itu.

Melalui platform tersebut masyarakat dapat melaporkan adanya penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran.

Irwan mengatakan, pihaknya akan menyaring lebih dahulu seluruh laporan yang diterima. Setelah itu meneruskannya ke laman Lapor.go.id yang diinisiasi oleh Kantor Staf Presiden (KSP).

Baca juga: Menko PMK: Ternyata Tak Mudah Mencari Data Orang Miskin

Pada hari pertama, KawalBansos.id menerima sebanyak 18 aduan dan diteruskan ke situs Lapor.go.id.

Kemudian, pada 19 Mei 2020, KawalBansos.id menerima delapan aduan.

Keesokan harinya, 98 pengaduan diterima KawalBansos.id.

Namun hanya 97 pengaduan yang diteruskan, sebab satu aduan lagi tidak diteruskan karena datanya tidak sesuai.

Baca juga: Dapat Bansos Kemensos, Aparat Desa: Saya Sempat Kaget, Saya Tidak Berhak Terima Ini

Pada Kamis (21/5/2020), terdapat 143 pengaduan yang masuk ke KawalBansos.id. Proses untuk meneruskan aduan masih berlangsung.

Irwan menuturkan, proses meneruskan aduan ke Lapor.go.id masih dilakukan secara manual. Sebab, sistem KawalBansos.id belum terintegrasi dengan sistem Lapor.go.id.

“Hingga saat ini system to system (dengan) KSP, belum bisa dijalankan karena memang ada beberapa protokol yang belum bisa kami terima,” tuturnya.

Baca juga: PKB: Data Penerima Bansos dan Proses Penyalurannya Harus Dievaluasi

Dari laporan yang masuk, anggota KawalBansos.id Latu Tripurantoko menuturkan, banyak warga yang mengeluh tidak menerima bansos.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com