KawalBansos.id Terima 259 Aduan Terkait Penyaluran Bansos selama Pandemi

Kompas.com - 22/05/2020, 21:24 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) memberi salam kepada warga saat meninjau proses distribusi sembako tahap ketiga bagi masyarakat kurang mampu dan terdampak COVID-19 di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2020). Dalam blusukan ini, Presiden Jokowi ingin mengecek langsung penyaluran sembako pada masyarakat setempat. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANPresiden Joko Widodo (kanan) memberi salam kepada warga saat meninjau proses distribusi sembako tahap ketiga bagi masyarakat kurang mampu dan terdampak COVID-19 di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2020). Dalam blusukan ini, Presiden Jokowi ingin mengecek langsung penyaluran sembako pada masyarakat setempat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 259 pengaduan terkait bantuan sosial ( bansos) covid-19 telah dilaporkan masyarakat melalui platform KawalBansos.id.

Seluruh aduan tersebut diterima sejak 17 Mei 2020 hingga Jumat (22/5/2020) pukul 00.00 WIB.

“Paling banyak adalah di Jawa Barat itu 54 (aduan), Lampung (39 pengaduan), Jawa Tengah (36 pengaduan), DKI Jakarta (32 pengaduan), Banten (30 pengaduan), dan seterusnya,” kata Koordinator KawalBansos.id Irwan Runtuwene melalui telekonferensi, Jumat (22/5/2020).

Baca juga: Survei Roda Tiga Konsultan: 76,7 Persen Responden Mengaku Belum Dapat Bansos

Platform tersebut merupakan sarana bagi masyarakat dalam mengawasi penyaluran bansos selama pandemi Covid-19.

Lembaga kajian kebijakan PARA Syndicate dan sejumlah pihak menginisiasi platform itu.

Melalui platform tersebut masyarakat dapat melaporkan adanya penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran.

Irwan mengatakan, pihaknya akan menyaring lebih dahulu seluruh laporan yang diterima. Setelah itu meneruskannya ke laman Lapor.go.id yang diinisiasi oleh Kantor Staf Presiden (KSP).

Baca juga: Menko PMK: Ternyata Tak Mudah Mencari Data Orang Miskin

Pada hari pertama, KawalBansos.id menerima sebanyak 18 aduan dan diteruskan ke situs Lapor.go.id.

Kemudian, pada 19 Mei 2020, KawalBansos.id menerima delapan aduan.

Keesokan harinya, 98 pengaduan diterima KawalBansos.id.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian BUMN Bantah Ada Pembatalan Pembelian Vaksin dari AstraZeneca, CanSino, dan Sinopharm

Kementerian BUMN Bantah Ada Pembatalan Pembelian Vaksin dari AstraZeneca, CanSino, dan Sinopharm

Nasional
Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Akan Diuji saat Libur Panjang Pekan Depan

Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Akan Diuji saat Libur Panjang Pekan Depan

Nasional
Terawan Sebut Pemberhentian Achmad Yurianto sebagai Dirjen Kemenkes untuk Pembenahan Organisasi

Terawan Sebut Pemberhentian Achmad Yurianto sebagai Dirjen Kemenkes untuk Pembenahan Organisasi

Nasional
JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

Nasional
Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Nasional
Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Nasional
Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Nasional
Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Nasional
Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Nasional
KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

Nasional
BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

Nasional
Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Nasional
Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Nasional
Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Nasional
KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X