Kompas.com - 22/05/2020, 19:38 WIB
Seorang warga menunggu angkutan umum di Halte Perintis Kemerdekaan di tengah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Cikokol, Kota Tangerang, Banten, Sabtu (2/5/2020). Gubernur Banten  Wahidin Halim menyatakan penerapan PSBB di Tangerang Raya diperpanjang selama 14 hari sejak tanggal 4 Mei 2020. ANTARA FOTO/Fauzan/wsj. ANTARA FOTO/FAUZANSeorang warga menunggu angkutan umum di Halte Perintis Kemerdekaan di tengah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Cikokol, Kota Tangerang, Banten, Sabtu (2/5/2020). Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan penerapan PSBB di Tangerang Raya diperpanjang selama 14 hari sejak tanggal 4 Mei 2020. ANTARA FOTO/Fauzan/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana relaksasi pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang digaungkan pemerintah dinilai membuat masyarakat bingung.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Mediasi Komnas HAM Mimin Dwi Hartono dalam konferensi pers online, Jumat (22/5/2020).

"Wacana relaksasi yang membuat masyarakat bingung, banyak pihak merasa gamang menyikapi situasi seperti ini," kata dia.

Masyarakat juga dibingungkan dengan pernyataan pejabat publik seperti soal masyarakat berumur 45 tahun yang diizinkan bekerja kembali tetapi dibantah oleh Menteri PAN-RB.

Baca juga: Komnas HAM Nilai PSBB Beri Tren Positif, tetapi Arus Balik Pemudik Harus Diwaspadai

Selanjutnya soal pernyataan Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan yang menjadi kontroversi, dan beberapa pejabat lain yang membingungkan masyarakat.

"Sebenarnya bagaimana arah pemerintah dalam menangani Covid-19? Relaksasi pelonggaran PSBB ini menimbulkan banyak kontradiksi di masyarakat," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kontradiksi tersebut terjadi karena faktanya grafik kasus Covid-19 belum menunjukkan penurunan, bahkan target tes massal juga tidak tercapai.

Adanya wacana relaksasi PSBB di tengah fakta tersebut pada akhirnya membuat masyarakat merasa mendapat kesempatan untuk melakukan aktivitas seperti biasa tanpa mempedulikan pokok-pokok kesehatan.

Baca juga: Anies: PSBB Diteruskan atau Tidak Tergantung Kita Semua

Dari keterangan ahli yang didapatkan Komnas HAM, kata dia, terdapat beberapa indikator agar kelonggaran atau relaksasi PSBB bisa dilakukan.

Indikator tersebut adalah dari sisi epidemologi, kesehatan, dan fasilitas kesehatan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bamsoet Targetkan Kajian Amendemen UUD 1945 Rampung April 2022

Bamsoet Targetkan Kajian Amendemen UUD 1945 Rampung April 2022

Nasional
Majelis Hakim Perintahkan Mark Sungkar Dipenjara

Majelis Hakim Perintahkan Mark Sungkar Dipenjara

Nasional
LaporCovid-19 Sebut Kasus NIK Ganda dan Terpakai Orang Lain Masih Jadi Hambatan Warga Dapatkan Vaksinasi

LaporCovid-19 Sebut Kasus NIK Ganda dan Terpakai Orang Lain Masih Jadi Hambatan Warga Dapatkan Vaksinasi

Nasional
Hari Antikorupsi, Wapres Ma'ruf Minta Hukuman Tegas ke Setiap Pelaku Korupsi

Hari Antikorupsi, Wapres Ma'ruf Minta Hukuman Tegas ke Setiap Pelaku Korupsi

Nasional
Vonis Mark Sungkar Diperberat Jadi 2,5 Tahun Penjara

Vonis Mark Sungkar Diperberat Jadi 2,5 Tahun Penjara

Nasional
Di Acara Hakordia, Ketua KPK Sebut Integritas Pejabat di Atas Rata-rata

Di Acara Hakordia, Ketua KPK Sebut Integritas Pejabat di Atas Rata-rata

Nasional
Ketua KPK: Di Tangan Bapak Presidenlah, Kami Berharap Korupsi Dientaskan

Ketua KPK: Di Tangan Bapak Presidenlah, Kami Berharap Korupsi Dientaskan

Nasional
Baru 8,06 Persen Populasi Negara Berpendapatan Rendah yang Divaksin Covid-19, Menlu: Tak Bisa Dibiarkan

Baru 8,06 Persen Populasi Negara Berpendapatan Rendah yang Divaksin Covid-19, Menlu: Tak Bisa Dibiarkan

Nasional
Menyembuhkan Islamofobia

Menyembuhkan Islamofobia

Nasional
Jumlah Anggota Pansus RUU IKN Lebihi Batas, DPR Bahas Perubahan Tata Tertib

Jumlah Anggota Pansus RUU IKN Lebihi Batas, DPR Bahas Perubahan Tata Tertib

Nasional
Wapres Ma'ruf: Semua Agama di Indonesia Hakikatnya Tegas Melarang Korupsi

Wapres Ma'ruf: Semua Agama di Indonesia Hakikatnya Tegas Melarang Korupsi

Nasional
Wujudkan Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Budi Daya Lele Sistem Bioflok di Konawe

Wujudkan Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Budi Daya Lele Sistem Bioflok di Konawe

Nasional
Ridwan Kamil Akui Masuk Parpol Pilihan Paling Realistis untuk Kembali Maju di Kontestasi Politik

Ridwan Kamil Akui Masuk Parpol Pilihan Paling Realistis untuk Kembali Maju di Kontestasi Politik

Nasional
Bertolak ke Danau Toba, Ma'ruf Amin akan Resmikan Pameran Rempah

Bertolak ke Danau Toba, Ma'ruf Amin akan Resmikan Pameran Rempah

Nasional
Novel Baswedan: Semoga Kegiatan Kami sebagai ASN Polri Bawa Manfaat

Novel Baswedan: Semoga Kegiatan Kami sebagai ASN Polri Bawa Manfaat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.