Pemerintah Diminta Perbaiki Komunikasi soal Penanganan Covid-19, Ini Alasannya

Kompas.com - 22/05/2020, 15:12 WIB
Ilustrasi KOMPAS/DIDIE SWIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaring pengaman sosial yang diberikan pemerintah untuk membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19 harus diiringi dengan jaring pengaman komunikasi.

Menurut Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Dadang Rahmat Hidayat, hal itu perlu dilakukan agar masyarakat mendapatkan informasi yang tepat.

Baca juga: Pemerintah Diminta Perbaiki Komunikasi Publik Terkait Kebijakan Penanganan Pandemi

"Jaring pengaman sosial yang ada harus diikuti jaring pengaman komunikasi, yaitu bagaimana masyarakat mendapatkan informasi yang tepat," kata Dadang dalam webinar Komuniaksi yang digelar Fikom Unpad, Jumat (22/5/2020).

Menurut Dadang, pemberian informasi yang tepat bertujuan agar masyarakat tidak panik aiibat disinformasi yang muncul.

Ia mencontohkan salah satunya fenomena panic buying pada awal masa pandemi Covid-19.

Baca juga: Penanganan Covid-19, Pemerintah Disarankan Gunakan Gaya Komunikasi yang Mudah Diterima

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Masyarakat tidak perlu panik karena informasi yang salah sehingga bisa menimbulkan geger kultur," kata dia.

Di sisi lain, Dadang menyoroti pernyataan pemerintah yang menjamin tersedianya stok cadangan beras nasional. 

Namun kenyataan di lapangan, masih ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan beras.

Baca juga: Pemerintah Disarankan Perbaiki Komunikasi Publik di Tengah Pandemi

"Masyarakat tidak hanya sekadar dikasih informasi cadangan beras aman dan lainnya, tapi di saat yang sama tidak mudah juga mendapatkan itu. Kalaupun dapat harganya mahal," ucap Dadang.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal TWK KPK, Jokowi Dinilai Bisa Dianggap Tak Konsisten hingga Tak Paham Masalah

Soal TWK KPK, Jokowi Dinilai Bisa Dianggap Tak Konsisten hingga Tak Paham Masalah

Nasional
TNI AL Tak Toleransi Pelanggaran Kapal Perang China di Laut Natuna Utara

TNI AL Tak Toleransi Pelanggaran Kapal Perang China di Laut Natuna Utara

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Korupsi PDPDE Sumsel, Alex Noerdin Langsung Ditahan

Jadi Tersangka Kasus Korupsi PDPDE Sumsel, Alex Noerdin Langsung Ditahan

Nasional
Mendikbud Ristek: Sekolah di Daerah PPKM Level 1-3 Harus Laksanakan PTM

Mendikbud Ristek: Sekolah di Daerah PPKM Level 1-3 Harus Laksanakan PTM

Nasional
Alex Noerdin Jadi Tersangka Kasus Korupsi PDPDE Sumatera Selatan

Alex Noerdin Jadi Tersangka Kasus Korupsi PDPDE Sumatera Selatan

Nasional
Azyumardi Azra: Tak Sepatutnya Jokowi Mengelak dari Tanggung Jawab atas Pemecatan 56 Pegawai KPK

Azyumardi Azra: Tak Sepatutnya Jokowi Mengelak dari Tanggung Jawab atas Pemecatan 56 Pegawai KPK

Nasional
KPK Eksekusi Terpidana Kasus Bansos Covid-19 Matheus Joko Santoso ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Terpidana Kasus Bansos Covid-19 Matheus Joko Santoso ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Jokowi hingga Anies Divonis Melawan Hukum terkait Penanganan Polusi Udara

Jokowi hingga Anies Divonis Melawan Hukum terkait Penanganan Polusi Udara

Nasional
Jalan Panjang Novel Baswedan di KPK dan Mata Kirinya yang Jadi Bukti Perjuangan

Jalan Panjang Novel Baswedan di KPK dan Mata Kirinya yang Jadi Bukti Perjuangan

Nasional
Kasus Suap Pajak, KPK Dalami Peran Tersangka Konsultan Pajak

Kasus Suap Pajak, KPK Dalami Peran Tersangka Konsultan Pajak

Nasional
MenpanRB: Lebih dari 20 PNS Diberi Sanksi Setiap Bulan

MenpanRB: Lebih dari 20 PNS Diberi Sanksi Setiap Bulan

Nasional
Ini 10 Manfaat Aplikasi PeduliLindungi

Ini 10 Manfaat Aplikasi PeduliLindungi

Nasional
Mendikbudristek: Vaksinasi Covid-19 Harus Kejar PTM, bukan Sebaliknya

Mendikbudristek: Vaksinasi Covid-19 Harus Kejar PTM, bukan Sebaliknya

Nasional
Jokowi Dulu Tegas soal TWK KPK, Kini Dinilai Mulai Lepas Tangan...

Jokowi Dulu Tegas soal TWK KPK, Kini Dinilai Mulai Lepas Tangan...

Nasional
Jokowi Minta Masalah Pegawai KPK Tak Ditarik ke Dirinya, Pusako: Jokowi Tak Paham Konsep Ketatanegaraan

Jokowi Minta Masalah Pegawai KPK Tak Ditarik ke Dirinya, Pusako: Jokowi Tak Paham Konsep Ketatanegaraan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.