Bawaslu: Tanpa Protokol Kesehatan, Jangan Harap Pilkada Tak Tularkan Covid-19

Kompas.com - 22/05/2020, 13:59 WIB
Ilustrasi KOMPASIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Rahmat Bagja mempertanyakan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di masyarakat dan kaitannya dengan penyelenggaraan Pilkada 2020.

Menurut Bagja, seharusnya, sebelum mengambil keputusan terkait penyelenggaraan pilkada, pemerintah memastikan bahwa protokol kesehatan berjalan dengan baik.

Dengan demikian, sekalipun pilkada digelar pada masa pandemi, pemerintah menjamin bahwa tak akan ada penyelenggara pemilu atau pemilih yang tertular virus corona.

"(Pilkada) bisa dilaksankan dengan protokol Covid-19, tadi pemerintah ngomong seperti ini. Harus dibalik ininya. Apakah kita sudah melaksanakan protokol Covid-19? Baru kemudian bisa nggak pilkadanya," kata Bagja dalam sebuah diskusi yang digelar secara daring, Jumat (22/5/2020).

Baca juga: Kemendagri Setujui Mutasi Pejabat Pemkot Tangsel Jelang Pilkada

Pemerintah memang telah memberlakukan sejumlah kebijakan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Namun, menurut Bagja, hal itu tak menunjukkan hasil yang positif belakangan ini.

Buktinya, banyak masyarakat yang meskipun dilarang mudik tetap pulang ke kampungnya. Akibatnya, penyebaran virus kini tidak lagi di pusat, tetapi sudah masif di daerah.

Sikap masyarakat yang tak patuh pada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini, kata Bagja, bisa menyebabkan penularan Covid-19 ketika pilkada diselenggarakan.

"Kalau kita tidak terbiasa, jangan harap pilkada nanti akan tidak menular. Kemungkinan akan menular ke mana-mana karena pasti pilkada itu tempat orang berkumpul," ujar dia. 

Bagja mengatakan, Bawaslu sebenarnya lebih setuju jika pilkada ditunda hingga September 2021. Hal ini dinilai paling memungkinkan karena risiko penularan virusnya paling kecil.

Namun, rapat antara pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR pada pertengahan April lalu telah memutuskan bahwa pemungutan suara pilkada ditunda hingga Desember.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkaca dari Cekcok Nawawi dan Mumtaz Rais, KPK Ingatkan Pejabat Wajib Beri Contoh Integritas

Berkaca dari Cekcok Nawawi dan Mumtaz Rais, KPK Ingatkan Pejabat Wajib Beri Contoh Integritas

Nasional
Membandingkan Kata Ekonomi dan Kesehatan dalam Pidato Kenegaraan Jokowi...

Membandingkan Kata Ekonomi dan Kesehatan dalam Pidato Kenegaraan Jokowi...

Nasional
Minta Kadernya Tak Takut Di-PAW, Tommy Soeharto: Contohlah Fahri Hamzah

Minta Kadernya Tak Takut Di-PAW, Tommy Soeharto: Contohlah Fahri Hamzah

Nasional
Bareskrim Bagi Peristiwa Djoko Tjandra Menjadi 3 Klaster

Bareskrim Bagi Peristiwa Djoko Tjandra Menjadi 3 Klaster

Nasional
Nawawi Tegur Mumtaz Rais sebagai Sesama Penumpang, KPK: Iktikad Baik Direspons Negatif

Nawawi Tegur Mumtaz Rais sebagai Sesama Penumpang, KPK: Iktikad Baik Direspons Negatif

Nasional
IDI Sarankan Tambah Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Covid-19

IDI Sarankan Tambah Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Covid-19

Nasional
Serukan Generasi Muda Peduli Politik, KG Media Hadirkan Politic Entertainment Pertama di Indonesia

Serukan Generasi Muda Peduli Politik, KG Media Hadirkan Politic Entertainment Pertama di Indonesia

Nasional
Kronologi Cekcok Pimpinan KPK Nawawi Pomolango dan Putra Amien Rais di Pesawat Versi KPK

Kronologi Cekcok Pimpinan KPK Nawawi Pomolango dan Putra Amien Rais di Pesawat Versi KPK

Nasional
Penjelasan KPK soal Cekcok antara Nawawi Pomolango dan Anak Amien Rais

Penjelasan KPK soal Cekcok antara Nawawi Pomolango dan Anak Amien Rais

Nasional
Ini Ancaman Hukuman bagi Djoko Tjandra di Kasus Red Notice dan Surat Palsu

Ini Ancaman Hukuman bagi Djoko Tjandra di Kasus Red Notice dan Surat Palsu

Nasional
Soal Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Tommy Soeharto: Kita Tidak Akan Biarkan

Soal Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Tommy Soeharto: Kita Tidak Akan Biarkan

Nasional
IDI Apresiasi Ucapan Terima Kasih Jokowi kepada Tenaga Medis

IDI Apresiasi Ucapan Terima Kasih Jokowi kepada Tenaga Medis

Nasional
Bareskrim Sita 20.000 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi 'Red Notice' Djoko Tjandra

Bareskrim Sita 20.000 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi "Red Notice" Djoko Tjandra

Nasional
Demi Keselamatan, Protokol Kesehatan Harus Diterapkan di Setiap Tahapan Pilkada 2020

Demi Keselamatan, Protokol Kesehatan Harus Diterapkan di Setiap Tahapan Pilkada 2020

Nasional
BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X