Bawaslu: Tanpa Protokol Kesehatan, Jangan Harap Pilkada Tak Tularkan Covid-19

Kompas.com - 22/05/2020, 13:59 WIB
Ilustrasi KOMPASIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mempertanyakan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di masyarakat dan kaitannya dengan penyelenggaraan Pilkada 2020.

Menurut Bagja, seharusnya, sebelum mengambil keputusan terkait penyelenggaraan pilkada, pemerintah memastikan bahwa protokol kesehatan berjalan dengan baik.

Dengan demikian, sekalipun pilkada digelar pada masa pandemi, pemerintah menjamin bahwa tak akan ada penyelenggara pemilu atau pemilih yang tertular virus corona.

"(Pilkada) bisa dilaksankan dengan protokol Covid-19, tadi pemerintah ngomong seperti ini. Harus dibalik ininya. Apakah kita sudah melaksanakan protokol Covid-19? Baru kemudian bisa nggak pilkadanya," kata Bagja dalam sebuah diskusi yang digelar secara daring, Jumat (22/5/2020).

Baca juga: Kemendagri Setujui Mutasi Pejabat Pemkot Tangsel Jelang Pilkada

Pemerintah memang telah memberlakukan sejumlah kebijakan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Namun, menurut Bagja, hal itu tak menunjukkan hasil yang positif belakangan ini.

Buktinya, banyak masyarakat yang meskipun dilarang mudik tetap pulang ke kampungnya. Akibatnya, penyebaran virus kini tidak lagi di pusat, tetapi sudah masif di daerah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sikap masyarakat yang tak patuh pada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini, kata Bagja, bisa menyebabkan penularan Covid-19 ketika pilkada diselenggarakan.

"Kalau kita tidak terbiasa, jangan harap pilkada nanti akan tidak menular. Kemungkinan akan menular ke mana-mana karena pasti pilkada itu tempat orang berkumpul," ujar dia. 

Bagja mengatakan, Bawaslu sebenarnya lebih setuju jika pilkada ditunda hingga September 2021. Hal ini dinilai paling memungkinkan karena risiko penularan virusnya paling kecil.

Namun, rapat antara pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR pada pertengahan April lalu telah memutuskan bahwa pemungutan suara pilkada ditunda hingga Desember.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hasil TWK Jadi Rahasia Negara, Pusako: Mempertajam Keyakinan 75 Pegawai KPK Sengaja Disingkirkan

Hasil TWK Jadi Rahasia Negara, Pusako: Mempertajam Keyakinan 75 Pegawai KPK Sengaja Disingkirkan

Nasional
Kemenag Terbitkan SE, Ini Panduan Lengkap Ibadah Shalat Idul Adha 2021

Kemenag Terbitkan SE, Ini Panduan Lengkap Ibadah Shalat Idul Adha 2021

Nasional
Kemenag: Shalat Idul Adha di Lapangan Terbuka dan Masjid Ditiadakan untuk Zona Merah dan Oranye

Kemenag: Shalat Idul Adha di Lapangan Terbuka dan Masjid Ditiadakan untuk Zona Merah dan Oranye

Nasional
Menanti Kejelasan Hasil TWK Pegawai KPK yang Penuh Kejanggalan..

Menanti Kejelasan Hasil TWK Pegawai KPK yang Penuh Kejanggalan..

Nasional
Ketua MPR Minta PTM Terbatas Ditunda

Ketua MPR Minta PTM Terbatas Ditunda

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak 92 Persen dalam 4 Minggu, Ketua MPR Minta Masyarakat Lebih Waspada

Kasus Covid-19 Melonjak 92 Persen dalam 4 Minggu, Ketua MPR Minta Masyarakat Lebih Waspada

Nasional
Menag Terbitkan Edaran Pelaksanaan Ibadah Idul Adha 2021, Takbiran Keliling Dilarang

Menag Terbitkan Edaran Pelaksanaan Ibadah Idul Adha 2021, Takbiran Keliling Dilarang

Nasional
Rencana Aksi HAM Muat tentang Layanan Pendidikan hingga Transportasi bagi Penyandang Disabilitas

Rencana Aksi HAM Muat tentang Layanan Pendidikan hingga Transportasi bagi Penyandang Disabilitas

Nasional
30 Pati TNI Naik Pangkat, Pangkostrad Dudung Abdurachman Jadi Letnan Jenderal

30 Pati TNI Naik Pangkat, Pangkostrad Dudung Abdurachman Jadi Letnan Jenderal

Nasional
Kemenag Terbitkan Surat Edaran tentang Penyelenggaraan Shalat Idul Adha, Ini Isinya

Kemenag Terbitkan Surat Edaran tentang Penyelenggaraan Shalat Idul Adha, Ini Isinya

Nasional
Menteri PPPA: Angka Pekerja Anak Indonesia Memprihatinkan, Lebih Banyak di Pedesaan

Menteri PPPA: Angka Pekerja Anak Indonesia Memprihatinkan, Lebih Banyak di Pedesaan

Nasional
Polisi Pemerkosa Remaja di Malut Ditetapkan Jadi Tersangka dan Ditahan

Polisi Pemerkosa Remaja di Malut Ditetapkan Jadi Tersangka dan Ditahan

Nasional
Mobil Listrik Dikembangkan di Indonesia, Moeldoko: Sangat Baik untuk Efisiensi dan Perbaikan Lingkungan

Mobil Listrik Dikembangkan di Indonesia, Moeldoko: Sangat Baik untuk Efisiensi dan Perbaikan Lingkungan

Nasional
Menteri PPPA Minta Semua Pihak Seriusi Tingginya Angka Covid-19 pada Anak

Menteri PPPA Minta Semua Pihak Seriusi Tingginya Angka Covid-19 pada Anak

Nasional
Rencana Aksi HAM Atur Konflik Lahan hingga Izin Usaha yang Berdampak ke Masyarakat Hukum Adat

Rencana Aksi HAM Atur Konflik Lahan hingga Izin Usaha yang Berdampak ke Masyarakat Hukum Adat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X