Pemerintah Diminta Perbaiki Komunikasi Publik Terkait Kebijakan Penanganan Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Fikom Unpad) Dadang Rahmat Hidayat menilai, proses komunikasi publik pemerintah pada masa pandemi Covid-19 harus diperbaiki.

Apalagi saat ini media telah menggaungkan bahwa kebijakan yang ada terkait Covid-19 menimbulkan kebingungan di masyarakat.

"Ini perlu menjadi warning. Harus diperbaiki bagaimana proses komunikasi publik. Ujungnya ya kapabilitas dan kredibilitas para pembicara atau juru bicara, harus mengerti komunikasi publik," ujar Dadang dalam webinar Komuniaksi yang digelar FIKOM UNPAD, Jumat (22/5/2020).

Baca juga: Penanganan Covid-19, Pemerintah Disarankan Gunakan Gaya Komunikasi yang Mudah Diterima

Menurut Dadang, pemerintah tampak kebingungan dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Mereka yang bertugas untuk menyampaikan informasi kepada publik, salah satunya Kantor Sekretariat Presiden (KSP), dinilainya agak gelagapan untuk menjelaskan soal Covid-19.

Dadang mencontohkan, saat ini banyak konsep dan skenario yang sedang dibahas pemerintah bermunculan ke tengah masyarakat.

Baca juga: Pemerintah Disarankan Perbaiki Komunikasi Publik di Tengah Pandemi

Salah satunya, soal pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang sampai saat ini belum secara resmi dilaksanakan.

Selain itu, ada pula soal rencana dibukanya industri dan bisnis yang beroperasi lagi pada 1 Juni 2020, seperti toko, pasar, dan mal. 

Pusat bisnis tersebut belum bisa beroperasi kecuali menjual masker dan alat kesehatan.

Ada pula rencana dibukanya kembali sekolah dengan sistem shift sesuai jumlah kelas.

Seluruh konsep itu, kata Dadang, sudah ada dan belum matang, tetapi sudah terlanjur mengemuka di tengah masyarakat.

"Oleh karena itu, salah satu komunikasi publik harus diperbaiki. Komunikasi krisis kan beberapa syaratnya harus akuntabel, kredibel, dan harus ada komando komunikasi yang kuat, transparansi harus kuat, cepat," kata dia.

Baca juga: Komunikasi Hukum dan Kepatuhan terhadap PSBB

Di sisi lain, Dadang menuturkan, jaring komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah harus terkoordinasi.

Sebab saat ini, Dadang melihat adanya problem komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga kebijakan belum terpadu.

"Kami sebagai orang komunikasi tentu harus membantu juga, jangan hanya menyalahkan. Di riset (Dosen FIKOM UNPAD) juga menunjukkan ada problem komunikasi antara pemerintah, informasinya belum padu dan riset tersebut bisa memberi masukan," kata dia.