Jokowi Belum Berencana Gelar Rapat Fisik dalam Waktu Dekat

Kompas.com - 22/05/2020, 12:40 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo melalui video conference, Senin (6/4/2020) Dok. Menko PerekonomianMenko Perekonomian Airlangga Hartarto mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo melalui video conference, Senin (6/4/2020)
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo belum berencana menggelar rapat fisik dalam waktu dekat saat pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Meski pemerintah mulai menyiapkan skenario hidup di era normal baru, namun rapat kabinet masih akan dilakukan secara virtual sampai waktu yang belum ditentukan.

"Hari ini setiap rapat, baik bersifat paripurna atau terbatas, yang diselenggarakan Presiden juga dilakukan secara daring menggunakan video konferensi untuk bertatap muka," kata Juru Bicara Presiden bidang Sosial Angkie Yudistia dalam keterangan tertulis, Jumat (22/5/2020).

"Belum ada rencana dalam waktu dekat untuk menggelar rapat dalam bentuk pertemuan fisik, sambil terus memantau perkembangan terkait penanganan covid-19," ujar Angkie Yudistia.

Baca juga: Jokowi dan Para Menteri Tak Akan Open House Idul Fitri

Angkie mengatakan, seluruh masyarakat pasti ingin hidup normal kembali seperti saat sebelum pandemi Covid-19 terjadi.

"Namun, tentu ada konsekuensi dari ini semua untuk kemudian tetap melanjutkan aktivitas dengan sejumlah adaptasi yang berkaitan dengan aturan terhadap kesehatan dan kebersihan," ucap Angkie.

Hingga saat ini, lanjut Angkie pemerintah pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terus melakukan langkah terukur untuk mengatasi pandemi ini.

Pemerintah melakukan upaya maksimal yang melibatkan setiap kementerian dan lembaga.

"Termasuk di dalamnya pemerintah daerah serta kelompok masyarakat melalui aksi solidaritas bersama," kata dia.

Baca juga: Jokowi Minta Produk Inovasi Penanganan Covid-19 Diproduksi Massal

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut pemerintah akan mulai mengatur agar kehidupan masyarakat kembali normal meski pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Kepala Negara menegaskan bahwa masyarakat harus hidup berdampingan dengan Covid-19 karena sampai saat ini vaksin belum ditemukan. Tak ada yang mengetahui pasti kapan pandemi akan berakhir.

Namun, pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengatakan, Indonesia harus bersiap menghadapi pandemi Covid-19 gelombang kedua jika pemerintah menerapkan era normal baru saat angka penularan virus corona masih tinggi.

Menurut Pandu, bahkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) baru bisa dilonggarkan jika angka penularan sudah menurun.

Baca juga: Jokowi: Kita Harus Mampu Hasilkan Vaksin Sendiri

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X