Jokowi Belum Berencana Gelar Rapat Fisik dalam Waktu Dekat

Kompas.com - 22/05/2020, 12:40 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo melalui video conference, Senin (6/4/2020) Dok. Menko PerekonomianMenko Perekonomian Airlangga Hartarto mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo melalui video conference, Senin (6/4/2020)
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo belum berencana menggelar rapat fisik dalam waktu dekat saat pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Meski pemerintah mulai menyiapkan skenario hidup di era normal baru, namun rapat kabinet masih akan dilakukan secara virtual sampai waktu yang belum ditentukan.

"Hari ini setiap rapat, baik bersifat paripurna atau terbatas, yang diselenggarakan Presiden juga dilakukan secara daring menggunakan video konferensi untuk bertatap muka," kata Juru Bicara Presiden bidang Sosial Angkie Yudistia dalam keterangan tertulis, Jumat (22/5/2020).

"Belum ada rencana dalam waktu dekat untuk menggelar rapat dalam bentuk pertemuan fisik, sambil terus memantau perkembangan terkait penanganan covid-19," ujar Angkie Yudistia.

Baca juga: Jokowi dan Para Menteri Tak Akan Open House Idul Fitri

Angkie mengatakan, seluruh masyarakat pasti ingin hidup normal kembali seperti saat sebelum pandemi Covid-19 terjadi.

"Namun, tentu ada konsekuensi dari ini semua untuk kemudian tetap melanjutkan aktivitas dengan sejumlah adaptasi yang berkaitan dengan aturan terhadap kesehatan dan kebersihan," ucap Angkie.

Hingga saat ini, lanjut Angkie pemerintah pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terus melakukan langkah terukur untuk mengatasi pandemi ini.

Pemerintah melakukan upaya maksimal yang melibatkan setiap kementerian dan lembaga.

"Termasuk di dalamnya pemerintah daerah serta kelompok masyarakat melalui aksi solidaritas bersama," kata dia.

Baca juga: Jokowi Minta Produk Inovasi Penanganan Covid-19 Diproduksi Massal

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut pemerintah akan mulai mengatur agar kehidupan masyarakat kembali normal meski pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Kepala Negara menegaskan bahwa masyarakat harus hidup berdampingan dengan Covid-19 karena sampai saat ini vaksin belum ditemukan. Tak ada yang mengetahui pasti kapan pandemi akan berakhir.

Namun, pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengatakan, Indonesia harus bersiap menghadapi pandemi Covid-19 gelombang kedua jika pemerintah menerapkan era normal baru saat angka penularan virus corona masih tinggi.

Menurut Pandu, bahkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) baru bisa dilonggarkan jika angka penularan sudah menurun.

Baca juga: Jokowi: Kita Harus Mampu Hasilkan Vaksin Sendiri



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

Nasional
Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

Nasional
Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

Nasional
Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

Nasional
MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

Nasional
UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Mahfud: Pelajar Pernah Dilarang Berjilbab, Setelah Dibolehkan, Situasi Jangan Dibalik

Mahfud: Pelajar Pernah Dilarang Berjilbab, Setelah Dibolehkan, Situasi Jangan Dibalik

Nasional
Anggota DPR: PPKM Sulit Tekan Kasus Covid-19 jika Tidak Ada Karantina Total

Anggota DPR: PPKM Sulit Tekan Kasus Covid-19 jika Tidak Ada Karantina Total

Nasional
LPSK Tawarkan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Makassar

LPSK Tawarkan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Makassar

Nasional
Klaim Pemerintah soal Izin Tambang dan Sawit di Kalsel yang Dibantah Walhi dan Jatam

Klaim Pemerintah soal Izin Tambang dan Sawit di Kalsel yang Dibantah Walhi dan Jatam

Nasional
Polemik Dihidupkannya Pam Swakarsa...

Polemik Dihidupkannya Pam Swakarsa...

Nasional
Penjelasan Imigrasi soal 153 WN China Tiba lewat Bandara Soekarno-Hatta

Penjelasan Imigrasi soal 153 WN China Tiba lewat Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Respons Mendikbud, DPR, dan Komnas HAM soal Siswi Non-Muslim Wajib Berjilbab di Padang

Respons Mendikbud, DPR, dan Komnas HAM soal Siswi Non-Muslim Wajib Berjilbab di Padang

Nasional
Menyambut Mimpi Kapolri Baru: Tilang Tanpa Polisi

Menyambut Mimpi Kapolri Baru: Tilang Tanpa Polisi

Nasional
Saat Menkes Budi Lebih Percaya Data KPU Ketimbang Kemenkes

Saat Menkes Budi Lebih Percaya Data KPU Ketimbang Kemenkes

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X