Informasi Resmi Pemerintah soal Covid-19 Dinilai Kalah oleh Buzzer

Kompas.com - 22/05/2020, 12:23 WIB
Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Damar Juniarto, di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2019). KOMPAS.com/Dian Erika Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Damar Juniarto, di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Di masa pandemi Covid-19 ini, informasi resmi yang diberikan pemerintah dinilai dikalahkan oleh para buzzer.

Hal tersebut disampaikan Praktisi Demokrasi Digital Damar Juniarto dalam webinar Komunikasi yang digelar Fikom Unpad, Jumat (22/5/2020).

Oleh karena itu, kata dia, dalam kondisi saat ini yang dibutuhkan adalah leadership komunikasi yang lebih jelas dan dijadikan panduan oleh masyarakat.

"Kita sudah punya kanal-kanal resmi dari pemerintah tapi memang mainstreaming tentang informasi di masyarakat kelihatannya dikalahkan oleh para pihak lain, misalnya yang lebih didengarkan para buzzer daripada kanal informasi resmi," ujar Damar.

Baca juga: LBH Pers Minta Media Tak Diam jika Diserang Buzzer

Damar mengatakan, dengan fakta tersebut, maka perlu dipikirkan satu cara untuk membangun leadership komunikasi seperti yang diusulkan pada akademisi.

Antara lain tentang bagaimana sistem aturan komunikasi yang bisa dijadikan patokan masyarakat di masa sulit pandemi Covid-19 ini.

"Karena mereka adalah pihak penerima komunikasi sehingga mereka butuh kejelasan pihak mana yang bisa didengarkan saat sekarang," kata dia.

Ia mengatakan, krisis yang tengah terjadi saat ini merupakan sebuah peluang dari pandangan yang menakutkan.

Baca juga: Buzzer Turunkan Indeks Kebebasan Internet di Indonesia

Peluang tersebut, kata dia, ada di dalam masyarakat itu sendiri. Padahal masyarakat Indonesia memiliki solidaritas sosial yang tinggi sehingga hal tersebut bisa dijadikan solusi ke depannya.

"Selain ketahanan pangan dan lainnya, ketahanan komunikasi juga harus dipikirkan sebagai peluang yang bisa diusulkan masyarakat bagaimana rantai komunikasi bisa dibangun dari model-model yang ada," kata dia.

Di masa internet belum ada, kata dia, masyarakat menggunakan komunikasi tradisional seperti kentungan dan beberapa alat komunikasi lain yang justru dipatuhi masyarakat sebagai sesuatu yang sederhana.

Baca juga: Buzzer Dinilai Tak Bisa Dihilangkan, Tergantung Adanya Kepentingan

Menurutnya, kombinasi antara komunikasi hybride yang berbasis komunitas bisa dilakukan agar masyarakat tidak mendapat informasi yang salah di masa pandemi ini.

"Basis komunitas ini menjadi patokan paling tidak di lingkar paling kecil masyarakat bisa mengikuti perintah-perintah yang berbasis komunitas," ucap dia.

Adapun beberapa kanal resmi pemerintah terkait Covid-19 antara lain situs www.covid19.go.id, hotline 119, WhatsApp Covid-19, dan Halo Kemenkes di 1500567.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Langsung Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Langsung Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Ditetapkan Sebagai Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diamankan KPK di Rumah Dinasnya

Ditetapkan Sebagai Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diamankan KPK di Rumah Dinasnya

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek Infrastruktur

KPK Tetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek Infrastruktur

Nasional
Said Aqil Siradj Usul Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Keluarkan Zakat 2,5 Persen

Said Aqil Siradj Usul Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Keluarkan Zakat 2,5 Persen

Nasional
Harlah NU Ke-98, Ketua Umum PBNU: Kami Bantu Sukseskan Penanganan Pandemi Covid-19

Harlah NU Ke-98, Ketua Umum PBNU: Kami Bantu Sukseskan Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Ulama NU Bantu Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19

Jokowi Minta Ulama NU Bantu Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jokowi: NU Hampir 1 Abad Tumbuh Kokoh di Indonesia...

Jokowi: NU Hampir 1 Abad Tumbuh Kokoh di Indonesia...

Nasional
Majelis Tinggi Demokrat Sebut Tak Semua yang Dukung KLB Merupakan Pendiri Partai

Majelis Tinggi Demokrat Sebut Tak Semua yang Dukung KLB Merupakan Pendiri Partai

Nasional
Pendiri Demokrat Sebut KLB Akan Digelar Awal Maret 2021

Pendiri Demokrat Sebut KLB Akan Digelar Awal Maret 2021

Nasional
Ingin Selamatkan Partai, Pendiri Partai Demokrat Ingin KLB Bisa Segera Digelar

Ingin Selamatkan Partai, Pendiri Partai Demokrat Ingin KLB Bisa Segera Digelar

Nasional
Epidemiolog Nilai Vaksinasi Gotong Royong Ciptakan Ketidakadilan

Epidemiolog Nilai Vaksinasi Gotong Royong Ciptakan Ketidakadilan

Nasional
Malam Ini, KPK Tentukan Status Nurdin Abdullah dan 5 Orang yang Ditangkap di Sulsel

Malam Ini, KPK Tentukan Status Nurdin Abdullah dan 5 Orang yang Ditangkap di Sulsel

Nasional
Soal OTT di Sulsel, KPK Pastikan Bekerja Sesuai Prosedur Hukum yang Berlaku

Soal OTT di Sulsel, KPK Pastikan Bekerja Sesuai Prosedur Hukum yang Berlaku

Nasional
Epidemiolog Khawatir Narasi Vaksinasi Gotong Royong Membuat Pemerintah Abaikan 3T

Epidemiolog Khawatir Narasi Vaksinasi Gotong Royong Membuat Pemerintah Abaikan 3T

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X