Informasi Resmi Pemerintah soal Covid-19 Dinilai Kalah oleh Buzzer

Kompas.com - 22/05/2020, 12:23 WIB
Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Damar Juniarto, di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2019). KOMPAS.com/Dian Erika Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Damar Juniarto, di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Di masa pandemi Covid-19 ini, informasi resmi yang diberikan pemerintah dinilai dikalahkan oleh para buzzer.

Hal tersebut disampaikan Praktisi Demokrasi Digital Damar Juniarto dalam webinar Komunikasi yang digelar Fikom Unpad, Jumat (22/5/2020).

Oleh karena itu, kata dia, dalam kondisi saat ini yang dibutuhkan adalah leadership komunikasi yang lebih jelas dan dijadikan panduan oleh masyarakat.

"Kita sudah punya kanal-kanal resmi dari pemerintah tapi memang mainstreaming tentang informasi di masyarakat kelihatannya dikalahkan oleh para pihak lain, misalnya yang lebih didengarkan para buzzer daripada kanal informasi resmi," ujar Damar.

Baca juga: LBH Pers Minta Media Tak Diam jika Diserang Buzzer

Damar mengatakan, dengan fakta tersebut, maka perlu dipikirkan satu cara untuk membangun leadership komunikasi seperti yang diusulkan pada akademisi.

Antara lain tentang bagaimana sistem aturan komunikasi yang bisa dijadikan patokan masyarakat di masa sulit pandemi Covid-19 ini.

"Karena mereka adalah pihak penerima komunikasi sehingga mereka butuh kejelasan pihak mana yang bisa didengarkan saat sekarang," kata dia.

Ia mengatakan, krisis yang tengah terjadi saat ini merupakan sebuah peluang dari pandangan yang menakutkan.

Baca juga: Buzzer Turunkan Indeks Kebebasan Internet di Indonesia

Peluang tersebut, kata dia, ada di dalam masyarakat itu sendiri. Padahal masyarakat Indonesia memiliki solidaritas sosial yang tinggi sehingga hal tersebut bisa dijadikan solusi ke depannya.

"Selain ketahanan pangan dan lainnya, ketahanan komunikasi juga harus dipikirkan sebagai peluang yang bisa diusulkan masyarakat bagaimana rantai komunikasi bisa dibangun dari model-model yang ada," kata dia.

Di masa internet belum ada, kata dia, masyarakat menggunakan komunikasi tradisional seperti kentungan dan beberapa alat komunikasi lain yang justru dipatuhi masyarakat sebagai sesuatu yang sederhana.

Baca juga: Buzzer Dinilai Tak Bisa Dihilangkan, Tergantung Adanya Kepentingan

Menurutnya, kombinasi antara komunikasi hybride yang berbasis komunitas bisa dilakukan agar masyarakat tidak mendapat informasi yang salah di masa pandemi ini.

"Basis komunitas ini menjadi patokan paling tidak di lingkar paling kecil masyarakat bisa mengikuti perintah-perintah yang berbasis komunitas," ucap dia.

Adapun beberapa kanal resmi pemerintah terkait Covid-19 antara lain situs www.covid19.go.id, hotline 119, WhatsApp Covid-19, dan Halo Kemenkes di 1500567.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Yasonna Sebut Penegakan Hukum Seimbang dengan Perlindungan HAM Penting Saat Pandemi

Yasonna Sebut Penegakan Hukum Seimbang dengan Perlindungan HAM Penting Saat Pandemi

Nasional
Masyarakat Diingatkan Terapkan Protokol Kesehatan Saat Perjalanan Liburan

Masyarakat Diingatkan Terapkan Protokol Kesehatan Saat Perjalanan Liburan

Nasional
Ketua DPR Sebut UU Cipta Kerja Memungkinkan Pelibatan Swasta Kembangkan Alutsista

Ketua DPR Sebut UU Cipta Kerja Memungkinkan Pelibatan Swasta Kembangkan Alutsista

Nasional
Menko PMK: Pandemi Covid-19 Memaksa Digitalisasi Sekolah Dipercepat

Menko PMK: Pandemi Covid-19 Memaksa Digitalisasi Sekolah Dipercepat

Nasional
Jadi Perhatian Publik, Sidang Red Notice Djoko Tjandra Dipimpin Langsung Ketua PN Jakpus

Jadi Perhatian Publik, Sidang Red Notice Djoko Tjandra Dipimpin Langsung Ketua PN Jakpus

Nasional
MK Tolak Permohonan Pengujian Perppu Pilkada

MK Tolak Permohonan Pengujian Perppu Pilkada

Nasional
80 Persen Dana Riset Tergantung Pemerintah, Menristek: Kalau APBN Cekak, Risetnya Terbatas

80 Persen Dana Riset Tergantung Pemerintah, Menristek: Kalau APBN Cekak, Risetnya Terbatas

Nasional
Foto Maternity Miliknya Diserang, Sara Djojohadikusumo: Tak Bisa Ditolerir

Foto Maternity Miliknya Diserang, Sara Djojohadikusumo: Tak Bisa Ditolerir

Nasional
IAKMI: Kendalikan Kasus Covid-19 dengan Tingkatkan Upaya Kesehatan Masyarakat

IAKMI: Kendalikan Kasus Covid-19 dengan Tingkatkan Upaya Kesehatan Masyarakat

Nasional
Pemerintah Diminta Perhatikan Tiga Hal Ini dalam Proses Pengadaan Vaksin Covid-19

Pemerintah Diminta Perhatikan Tiga Hal Ini dalam Proses Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
Kasus Korupsi di Pemkab Lampung Selatan, KPK Panggil Sekda sebagai Saksi

Kasus Korupsi di Pemkab Lampung Selatan, KPK Panggil Sekda sebagai Saksi

Nasional
Wapres Nilai Banyak Orang Terjebak Publisitas dan Pencitraan Diri

Wapres Nilai Banyak Orang Terjebak Publisitas dan Pencitraan Diri

Nasional
Kasus Proyek Fiktif, KPK Panggil Direktur Keuangan Waskita Karya

Kasus Proyek Fiktif, KPK Panggil Direktur Keuangan Waskita Karya

Nasional
Ma'ruf Minta Pendakwah Ikuti Cara Mbah Hamid yang Tak Berwajah Garang

Ma'ruf Minta Pendakwah Ikuti Cara Mbah Hamid yang Tak Berwajah Garang

Nasional
Dapat Rapor Merah dari FSGI, Ini Tanggapan Kemendikbud

Dapat Rapor Merah dari FSGI, Ini Tanggapan Kemendikbud

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X