Kompas.com - 22/05/2020, 12:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Di masa pandemi Covid-19 ini, informasi resmi yang diberikan pemerintah dinilai dikalahkan oleh para buzzer.

Hal tersebut disampaikan Praktisi Demokrasi Digital Damar Juniarto dalam webinar Komunikasi yang digelar Fikom Unpad, Jumat (22/5/2020).

Oleh karena itu, kata dia, dalam kondisi saat ini yang dibutuhkan adalah leadership komunikasi yang lebih jelas dan dijadikan panduan oleh masyarakat.

"Kita sudah punya kanal-kanal resmi dari pemerintah tapi memang mainstreaming tentang informasi di masyarakat kelihatannya dikalahkan oleh para pihak lain, misalnya yang lebih didengarkan para buzzer daripada kanal informasi resmi," ujar Damar.

Baca juga: LBH Pers Minta Media Tak Diam jika Diserang Buzzer

Damar mengatakan, dengan fakta tersebut, maka perlu dipikirkan satu cara untuk membangun leadership komunikasi seperti yang diusulkan pada akademisi.

Antara lain tentang bagaimana sistem aturan komunikasi yang bisa dijadikan patokan masyarakat di masa sulit pandemi Covid-19 ini.

"Karena mereka adalah pihak penerima komunikasi sehingga mereka butuh kejelasan pihak mana yang bisa didengarkan saat sekarang," kata dia.

Ia mengatakan, krisis yang tengah terjadi saat ini merupakan sebuah peluang dari pandangan yang menakutkan.

Baca juga: Buzzer Turunkan Indeks Kebebasan Internet di Indonesia

Peluang tersebut, kata dia, ada di dalam masyarakat itu sendiri. Padahal masyarakat Indonesia memiliki solidaritas sosial yang tinggi sehingga hal tersebut bisa dijadikan solusi ke depannya.

"Selain ketahanan pangan dan lainnya, ketahanan komunikasi juga harus dipikirkan sebagai peluang yang bisa diusulkan masyarakat bagaimana rantai komunikasi bisa dibangun dari model-model yang ada," kata dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bupati Jayapura: DOB Solusi Mempercepat Kesejahteraan Papua

Bupati Jayapura: DOB Solusi Mempercepat Kesejahteraan Papua

Nasional
ICW Minta Polri Segera Berhentikan Irjen Napoleon: Agar Tak Ada Lagi yang Terlibat Korupsi

ICW Minta Polri Segera Berhentikan Irjen Napoleon: Agar Tak Ada Lagi yang Terlibat Korupsi

Nasional
KPK Sita Sejumlah Dokumen dari Istri Eks Dirjen Kemendagri Terkait Kasus Suap PEN

KPK Sita Sejumlah Dokumen dari Istri Eks Dirjen Kemendagri Terkait Kasus Suap PEN

Nasional
Tak Kunjung Berhentikan Irjen Napoleon, Polri Dianggap Permisif pada Anggotanya yang Korupsi

Tak Kunjung Berhentikan Irjen Napoleon, Polri Dianggap Permisif pada Anggotanya yang Korupsi

Nasional
Puan Dinilai Jadi Pasangan Ideal Prabowo di Pilpres 2024

Puan Dinilai Jadi Pasangan Ideal Prabowo di Pilpres 2024

Nasional
Jokowi Diundang Datang ke Kongres Masyarakat Adat di Papua Akhir Oktober

Jokowi Diundang Datang ke Kongres Masyarakat Adat di Papua Akhir Oktober

Nasional
PDI-P Dapat Usung Capres Sendiri Tanpa Perlu Koalisi, Bagaimana Bisa?

PDI-P Dapat Usung Capres Sendiri Tanpa Perlu Koalisi, Bagaimana Bisa?

Nasional
Geledah Sejumlah Tempat di Ambon, KPK Sita Catatan Aliran Uang Terkait Dugaan Suap Wali Kota

Geledah Sejumlah Tempat di Ambon, KPK Sita Catatan Aliran Uang Terkait Dugaan Suap Wali Kota

Nasional
Kejagung Periksa Presiden Direktur Alfamart sebagai Saksi Kasus Ekspor Minyak Goreng

Kejagung Periksa Presiden Direktur Alfamart sebagai Saksi Kasus Ekspor Minyak Goreng

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,3 Persen, Dosis Ketiga 20,97 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,3 Persen, Dosis Ketiga 20,97 Persen

Nasional
PDI-P Disarankan Tak Terlalu Percaya Diri Hadapi Pilpres 2024

PDI-P Disarankan Tak Terlalu Percaya Diri Hadapi Pilpres 2024

Nasional
Eks Dirjen Kementan Ditahan KPK Setelah 6 Tahun Berstatus Tersangka, Ini Konstruksi Perkaranya...

Eks Dirjen Kementan Ditahan KPK Setelah 6 Tahun Berstatus Tersangka, Ini Konstruksi Perkaranya...

Nasional
Status Irjen Napoleon Sebagai Polisi Aktif Dipertanyakan, Ini Kata Polri

Status Irjen Napoleon Sebagai Polisi Aktif Dipertanyakan, Ini Kata Polri

Nasional
Pimpinan Duga Ada Agenda Tertentu di Balik Pertemuan Jokowi dengan Sejumlah Anggota MRP

Pimpinan Duga Ada Agenda Tertentu di Balik Pertemuan Jokowi dengan Sejumlah Anggota MRP

Nasional
Wabah PMK Merebak Jelang Idul Adha, DD Farm Pastikan Pasokan Hewan Kurbannya Sehat

Wabah PMK Merebak Jelang Idul Adha, DD Farm Pastikan Pasokan Hewan Kurbannya Sehat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.