Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MPR: Pemda Seharusnya Kawal Ketat Penerapan PSBB

Kompas.com - 22/05/2020, 09:33 WIB
Tsarina Maharani,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo prihatin dengan banyaknya kasus pelanggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah daerah.

Ia pun meminta pemerintah daerah mengawal ketat pelaksanaan PSBB selama pandemi Covid-.

"Setiap pemerintah daerah seharusnya mengawal dengan ketat penerapan PSBB," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Jumat (22/5/2020).

Baca juga: Simak Aturan Naik Pesawat Komersil Selama PSBB...

"PSBB adalah kebijakan sementara yang bertujuan melindungi masyarakat selama pandemi Covid-19. Namun dalam praktiknya akhir-akhir ini, terjadi banyak pelanggaran atas ketentuan PSBB," lanjut dia.

Bambang mencontohkan antrean penumpang di Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu.

Kemudian, kawasan Pasar Tanah Abang yang kembali ramai penjual dan pembeli menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah.

Menurut Bambang, kasus-kasus tersebut memiliki risiko tinggi terhadap penyebaran Covid-19.

Baca juga: PSBB Banjarmasin Diperpanjang, Hanya Berlangsung Selama 10 Hari"

Hal itu sangat berisiko di tengah pandemi Covid-19. Jika tidak dikendalikan, maka bisa menjadi awal dari gelombang kedua penularan Covid-19. Tentu saja semua kemungkinan buruk itu harus dicegah," ucap dia.

Bambang pun berharap kurva penularan Covid-19 dapat dikendalikan dan diturunkan.

Bambang menegaskan, pelonggaran PSBB dapat dilakukan apabila kasus Covid-19 sudah mulai mereda.

Baca juga: Pembukaan PSBB, Ancaman Klaster Baru Covid-19 hingga Perlunya Pelacakan Kontak

"Jika grafik penderita Covid-19 sudah menurun, semua pemerintah daerah yang menerapkan PSBB baru layak mempertimbangkan pelonggaran atas ketentuan PSBB," ujar dia.

"Namun, pelonggaran PSBB harus tetap berpijak pada protokol kesehatan pandemi Covid-19," lanjut Bambang.

Berdasarkan laporan pemerintah, kasus Covid-19 masih terus bertambah.

Pada Kamis (21/5/2020), Indonesia mencatatkan penambahan kasus harian tertinggi Covid-19 dalam sehari, berdasarkan data yang dihimpun sejak Rabu (20/5) hingga Kamis (21/5/2020) pukul 12.00 WIB.

Baca juga: Penjelasan PT KAI soal Regulasi Calon Penumpang di Masa PSBB

Dalam 24 jam terakhir, tercatat ada penambahan 973 pasien positif Covid-19. Angka ini tercatat sebagai jumlah kasus baru paling banyak sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020.

Dengan penambahan tersebut, Juru Bicara Pemerintah untuk Penganan Covid-19 Achmad Yurianto mengungkapkan, total ada 20.162 kasus Covid-19 di Tanah Air.

"Peningkatan ini luar biasa. Ini yang tertinggi (selama ini). Di Jawa Timur khususnya," ujar Yurianto dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis sore.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com