Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan PBNU Tetap Gelar Pengamatan Hilal 1 Syawal di Tengah Pandemi

Kompas.com - 22/05/2020, 08:53 WIB
Sania Mashabi,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengungkap alasan pihaknya tetap melaksanakan proses pengamatan hilal atau rukyatul hilal untuk menentukan 1 Syawal 1441 Hijriah di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Alasan pertama adalah karena menurut beberapa ulama, rukyatul hilal dalam Islam bersifat wajib.

"Rukyatul hilal bagi Nahdlatul Ulama selaras dengan pendapat para ulama salafus shaalih, yakni memiliki hukum fardhu kifayah atau bersifat wajib untuk masyarakat wajib - komunal," demikian yang tertulis dalam draf resmi informasi rukyatul hilal PBNU, Kamis (22/5/2020).

Baca juga: PBNU Gelar Pemantauan Hilal untuk Tentukan 1 Syawal 1441 Hijriah

Karena bersifat wajib, maka umat Islam di Indonesia akan berdosa apabila tidak ada yang melakukan rukyatul hilal untuk menentukan 1 Syawal 1441 Hijriah.

Selain itu, PBNU juga melakukan rukyatul hilal untuk penentuan tanggal 1 disetiap kalender hijriah.

"Karenanya bila dalam sebuah negeri tidak ada satupun yang bersedia melaksanakan rukyatul hilal, maka siapapun Muslim yang ada dalam negeri tersebut akan menyandang dosanya," lanjut kutipan draf tersebut.

Sedangkan alasan kedua karena aspek kultural bahwa mayoritas umat Islam di Indonesia mengikuti rukyatul hilal dalam penentuan Hari Raya Islam.

Baca juga: Hikmah Ramadhan: Idul Fitri, Gerbang Baru Kemanusiaan

Hal tersebut, menurut PBNU, juga sesuai dengan survei Lembaga Alvara Research Center tentang keberagamaan Muslim di Indonesia pada tahun 2016 dan dipublikasikan pada 2017 lalu.

Survei tersebut menunjukkan, 64 persen umat Islam Indonesia mengikuti rukyatul hilal dalam penentuan Hari Besar Islam.

"Maka tidak elok jika Nahdlatul Ulama sebagai lembaga keagamaan Islam yang berpedoman pada rukyatul hilal tidak menyelenggarakan kegiatan yang hasilnya jelas akan ditunggu dan akan dipedomani demikian banyak orang," demikian tertulis dalam draf tersebut.

PBNU mengaku tetap menghormati penggunaan metode hisab dalam menentukan 1 Syawal 1441 Hijriah.

Namun, PBNU berpedoman bahwa metode rukyatul hilal yang lebih tepat digunakan berdasarkan perspektif fiqih.

Baca juga: Ini 80 Titik Rukyatul Hilal Awal Syawal 1441 Hijriah yang Disiapkan Kemenag

Terlebih pelaksanaannya cukup banyak, mulai dari teks hadits Nabi Muhammad SAW hingga pendapat para ulama salafus shaalih.

PBNU memastikan, pelaksanaan rukyatul hilal yang rencananya akan mulai dilaksanakan pada Jumat ini dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Protokol kesehatan tersebut sudah diatur rinci oleh PBNU.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com