Ruang Publik Ramai Saat PSBB Dinilai Bukan Sepenuhnya Salah Masyarakat

Kompas.com - 20/05/2020, 21:44 WIB
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti usai diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (17/11/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaPakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti usai diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (17/11/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat dinilai tidak dapat sepenuhnya disalahkan saat ruang publik ramai di tengah masa penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) di sejumlah daerah.

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengungkapkan, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat di hadapan hukum salah satunya konsistensi pemerintah dalam menjalankan peraturan.

"Saya kira tidak adil kalau sepenuhnya menyalahkan masyarakat yang sudah mulai berdesak-desakan di pasar, berdesak-desakan di bandara dan seterusnya. Saya kira itu sebabnya ada akar masalahnya karena peraturan yang berubah-ubah, tidak konsisten," kata Bivitri dalam sebuah acara diskusi online, Rabu (20/5/2020).

Baca juga: Gubernur Riau, Kapolda hingga Danrem Turun ke Dumai Tinjau PSBB

Sikap tidak konsisten Pemerintah itu, kata Bivitri, tercermin dari simpang siurnya beberapa kebijakan yang diwacanakan pemerintah selama pandemi Covid-19 antara lain soal boleh-tidaknya mudik hingga wacana pegawai BUMN berusia di bawah 45 untuk kembali berkantor.

Bivitri mengatakan, sikap tidak konsisten itu membingungkan dan akhirnya membuat masyarakat tidak acuh lagi dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah.

"Jadi kalau dari pemerintahnya sendiri enggak konsisten, enggak terukur, memberikan komunikasi yang berbeda-beda, tentu saja masyarakat juga menjadi 'ya sudahlah kita keluar saja, kan sudah mau Lebaran nih," kata Bivitri.

Ia juga mengingatkan bahwa keramaian yang terjadi akhir-akhir ini boleh jadi disebabkan karena banyak masyarakat yang tak punya pilihan hidup untuk tetap bertahan di rumah.

"Katanya stay at home, kalau home-nya enggak ada gimana? Katanya work form home, kalau work-nya enggak bagaimana, di-PHK, mau work from home bagaimana," kata Bivitri.

Baca juga: PSBB Parsial Cianjur Diperpanjang, Sanksi Dipertegas Pasca-Lebaran

Oleh karena itu, ia mendorong Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat agar masyarakat tidak perlu lagi keluar rumah untuk mendapat penghasilan.

Seperti diketahui, dalam beberapa waktu terakhir terdapat peningkatan keramaian di ruang publik sebuah wilayah meski daerah tersebut masih menerapkan PSBB.

Beberapa contoh keramaian tersebut antara lain pada acara penutupan gerai restoran cepat saji McDonald's di Sarinah, Jakarta Pusat, serta penumpukan penumpang di Bandara Soekarno Hatta. 

Kerumunan juga tampak di sejumlah pusat perbelanjaan di beberapa daerah. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendagri Minta Pemda Dukung Vaksinasi Covid-19 lewat Alokasi Anggaran

Kemendagri Minta Pemda Dukung Vaksinasi Covid-19 lewat Alokasi Anggaran

Nasional
Kemenkes: 20.154 Tenaga Kesehatan Belum Bisa Disuntik Vaksin Covid-19

Kemenkes: 20.154 Tenaga Kesehatan Belum Bisa Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
KPK Catat Ada 65 Terpidana Kasus Korupsi yang Ajukan PK Sepanjang 2020

KPK Catat Ada 65 Terpidana Kasus Korupsi yang Ajukan PK Sepanjang 2020

Nasional
PAN Pecat Kader Pelaku Pencabulan, Minta Aparat Hukum Seberat-beratnya

PAN Pecat Kader Pelaku Pencabulan, Minta Aparat Hukum Seberat-beratnya

Nasional
Untuk Korban Gempa Sulbar, Dinas Pendidikan Bangun Tenda Belajar Sementara

Untuk Korban Gempa Sulbar, Dinas Pendidikan Bangun Tenda Belajar Sementara

Nasional
Soal Bupati Sleman, Kemenkes: Vaksin Covid-19 Berisi Virus Mati, Tak Mungkin Menginfeksi

Soal Bupati Sleman, Kemenkes: Vaksin Covid-19 Berisi Virus Mati, Tak Mungkin Menginfeksi

Nasional
Pemerintah Akan Beri Dukungan bagi Perempuan yang Jadi Kepala Keluarga akibat Bencana

Pemerintah Akan Beri Dukungan bagi Perempuan yang Jadi Kepala Keluarga akibat Bencana

Nasional
9 Hari Pelaksanaan Vaksinasi, Lebih dari 132.000 Tenaga Kesehatan Telah Disuntik Vaksin Covid-19

9 Hari Pelaksanaan Vaksinasi, Lebih dari 132.000 Tenaga Kesehatan Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
MA: Hanya 8 Persen Permohonan PK Koruptor yang Dikabulkan

MA: Hanya 8 Persen Permohonan PK Koruptor yang Dikabulkan

Nasional
Update Banjir Kalsel, Danrem: Sudah Tidak Ada Daerah Terisolasi

Update Banjir Kalsel, Danrem: Sudah Tidak Ada Daerah Terisolasi

Nasional
Dua Prajurit TNI Gugur akibat Kontak Senjata dengan KKB di Intan Jaya

Dua Prajurit TNI Gugur akibat Kontak Senjata dengan KKB di Intan Jaya

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Segera Realisasikan APBD 2021 untuk Kesehatan dan Ekonomi

Kemendagri Minta Pemda Segera Realisasikan APBD 2021 untuk Kesehatan dan Ekonomi

Nasional
BNPB Minta Pemda Segera Selesaikan Data Rumah Rusak Pasca-gempa Sulbar

BNPB Minta Pemda Segera Selesaikan Data Rumah Rusak Pasca-gempa Sulbar

Nasional
Danrem Ungkap Kondisi Terkini Banjir di Kalsel, Air Mulai Surut

Danrem Ungkap Kondisi Terkini Banjir di Kalsel, Air Mulai Surut

Nasional
Menkes: 11 Persen Tenaga Kesehatan Tak Bisa Divaksin Covid-19 karena Tekanan Darah Tinggi

Menkes: 11 Persen Tenaga Kesehatan Tak Bisa Divaksin Covid-19 karena Tekanan Darah Tinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X