Ruang Publik Ramai Saat PSBB Dinilai Bukan Sepenuhnya Salah Masyarakat

Kompas.com - 20/05/2020, 21:44 WIB
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti usai diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (17/11/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaPakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti usai diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (17/11/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat dinilai tidak dapat sepenuhnya disalahkan saat ruang publik ramai di tengah masa penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah.

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengungkapkan, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat di hadapan hukum salah satunya konsistensi pemerintah dalam menjalankan peraturan.

"Saya kira tidak adil kalau sepenuhnya menyalahkan masyarakat yang sudah mulai berdesak-desakan di pasar, berdesak-desakan di bandara dan seterusnya. Saya kira itu sebabnya ada akar masalahnya karena peraturan yang berubah-ubah, tidak konsisten," kata Bivitri dalam sebuah acara diskusi online, Rabu (20/5/2020).

Baca juga: Gubernur Riau, Kapolda hingga Danrem Turun ke Dumai Tinjau PSBB

Sikap tidak konsisten Pemerintah itu, kata Bivitri, tercermin dari simpang siurnya beberapa kebijakan yang diwacanakan pemerintah selama pandemi Covid-19 antara lain soal boleh-tidaknya mudik hingga wacana pegawai BUMN berusia di bawah 45 untuk kembali berkantor.

Bivitri mengatakan, sikap tidak konsisten itu membingungkan dan akhirnya membuat masyarakat tidak acuh lagi dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah.

"Jadi kalau dari pemerintahnya sendiri enggak konsisten, enggak terukur, memberikan komunikasi yang berbeda-beda, tentu saja masyarakat juga menjadi 'ya sudahlah kita keluar saja, kan sudah mau Lebaran nih," kata Bivitri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia juga mengingatkan bahwa keramaian yang terjadi akhir-akhir ini boleh jadi disebabkan karena banyak masyarakat yang tak punya pilihan hidup untuk tetap bertahan di rumah.

"Katanya stay at home, kalau home-nya enggak ada gimana? Katanya work form home, kalau work-nya enggak bagaimana, di-PHK, mau work from home bagaimana," kata Bivitri.

Baca juga: PSBB Parsial Cianjur Diperpanjang, Sanksi Dipertegas Pasca-Lebaran

Oleh karena itu, ia mendorong Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat agar masyarakat tidak perlu lagi keluar rumah untuk mendapat penghasilan.

Seperti diketahui, dalam beberapa waktu terakhir terdapat peningkatan keramaian di ruang publik sebuah wilayah meski daerah tersebut masih menerapkan PSBB.

Beberapa contoh keramaian tersebut antara lain pada acara penutupan gerai restoran cepat saji McDonald's di Sarinah, Jakarta Pusat, serta penumpukan penumpang di Bandara Soekarno Hatta. 

Kerumunan juga tampak di sejumlah pusat perbelanjaan di beberapa daerah. 



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Tak Gegabah Izinkan Kegiatan Berskala Besar

Pemerintah Diminta Tak Gegabah Izinkan Kegiatan Berskala Besar

Nasional
Merosotnya Kepercayaan Publik pada KPK...

Merosotnya Kepercayaan Publik pada KPK...

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Varian Baru Covid-19 Bernama R.1

Yang Perlu Diketahui soal Varian Baru Covid-19 Bernama R.1

Nasional
[POPULER NASIONAL] Varian Baru Covid-19 di Jakarta Tembus 1.040 Kasus | Jokowi Ajak Masyarakat Sambut Pandemi Jadi Endemi

[POPULER NASIONAL] Varian Baru Covid-19 di Jakarta Tembus 1.040 Kasus | Jokowi Ajak Masyarakat Sambut Pandemi Jadi Endemi

Nasional
Kepuasan atas Kinerja Jokowi Turun, Stafsus Mensesneg:Tak Begitu Jauh dengan Perhitungan Kami

Kepuasan atas Kinerja Jokowi Turun, Stafsus Mensesneg:Tak Begitu Jauh dengan Perhitungan Kami

Nasional
Wakil Kasatreskrim Polrestabes Semarang Kenalkan Stepanus Robin ke Azis Syamsuddin

Wakil Kasatreskrim Polrestabes Semarang Kenalkan Stepanus Robin ke Azis Syamsuddin

Nasional
Respons KPK soal Penurunan Tingkat Kepercayaan Publik

Respons KPK soal Penurunan Tingkat Kepercayaan Publik

Nasional
Delapan Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Delapan Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Yahya Waloni Minta Maaf soal Ceramahnya yang Singgung SARA

Yahya Waloni Minta Maaf soal Ceramahnya yang Singgung SARA

Nasional
Luhut Sebut 'Tracing' Covid-19 di Jawa-Bali Terus Meningkat

Luhut Sebut "Tracing" Covid-19 di Jawa-Bali Terus Meningkat

Nasional
Pemerintah Siapkan Skema Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga secara Gratis dan Berbayar

Pemerintah Siapkan Skema Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga secara Gratis dan Berbayar

Nasional
KSAL: Mahasiswa Pegang Peran Penting sebagai Pelopor Pembangunan Karakter Bangsa

KSAL: Mahasiswa Pegang Peran Penting sebagai Pelopor Pembangunan Karakter Bangsa

Nasional
Ini Upaya Pemerintah Hindari Gelombang Baru Penularan Covid-19

Ini Upaya Pemerintah Hindari Gelombang Baru Penularan Covid-19

Nasional
Airlangga: Presiden Jokowi Minta Serapan Dana DAU/DAK untuk Penanganan Covid-19 Terus Dipantau

Airlangga: Presiden Jokowi Minta Serapan Dana DAU/DAK untuk Penanganan Covid-19 Terus Dipantau

Nasional
Soal Judicial Review AD/ART, Waketum Demokrat: Teror di Siang Bolong

Soal Judicial Review AD/ART, Waketum Demokrat: Teror di Siang Bolong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.