Ruang Publik Ramai Saat PSBB Dinilai Bukan Sepenuhnya Salah Masyarakat

Kompas.com - 20/05/2020, 21:44 WIB
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti usai diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (17/11/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaPakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti usai diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (17/11/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat dinilai tidak dapat sepenuhnya disalahkan saat ruang publik ramai di tengah masa penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) di sejumlah daerah.

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengungkapkan, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat di hadapan hukum salah satunya konsistensi pemerintah dalam menjalankan peraturan.

"Saya kira tidak adil kalau sepenuhnya menyalahkan masyarakat yang sudah mulai berdesak-desakan di pasar, berdesak-desakan di bandara dan seterusnya. Saya kira itu sebabnya ada akar masalahnya karena peraturan yang berubah-ubah, tidak konsisten," kata Bivitri dalam sebuah acara diskusi online, Rabu (20/5/2020).

Baca juga: Gubernur Riau, Kapolda hingga Danrem Turun ke Dumai Tinjau PSBB

Sikap tidak konsisten Pemerintah itu, kata Bivitri, tercermin dari simpang siurnya beberapa kebijakan yang diwacanakan pemerintah selama pandemi Covid-19 antara lain soal boleh-tidaknya mudik hingga wacana pegawai BUMN berusia di bawah 45 untuk kembali berkantor.

Bivitri mengatakan, sikap tidak konsisten itu membingungkan dan akhirnya membuat masyarakat tidak acuh lagi dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah.

"Jadi kalau dari pemerintahnya sendiri enggak konsisten, enggak terukur, memberikan komunikasi yang berbeda-beda, tentu saja masyarakat juga menjadi 'ya sudahlah kita keluar saja, kan sudah mau Lebaran nih," kata Bivitri.

Ia juga mengingatkan bahwa keramaian yang terjadi akhir-akhir ini boleh jadi disebabkan karena banyak masyarakat yang tak punya pilihan hidup untuk tetap bertahan di rumah.

"Katanya stay at home, kalau home-nya enggak ada gimana? Katanya work form home, kalau work-nya enggak bagaimana, di-PHK, mau work from home bagaimana," kata Bivitri.

Baca juga: PSBB Parsial Cianjur Diperpanjang, Sanksi Dipertegas Pasca-Lebaran

Oleh karena itu, ia mendorong Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat agar masyarakat tidak perlu lagi keluar rumah untuk mendapat penghasilan.

Seperti diketahui, dalam beberapa waktu terakhir terdapat peningkatan keramaian di ruang publik sebuah wilayah meski daerah tersebut masih menerapkan PSBB.

Beberapa contoh keramaian tersebut antara lain pada acara penutupan gerai restoran cepat saji McDonald's di Sarinah, Jakarta Pusat, serta penumpukan penumpang di Bandara Soekarno Hatta. 

Kerumunan juga tampak di sejumlah pusat perbelanjaan di beberapa daerah. 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Sebut Tak Semua Warga Dapat Vaksin Covid-19 Gratis, Ini Alasannya

Satgas Sebut Tak Semua Warga Dapat Vaksin Covid-19 Gratis, Ini Alasannya

Nasional
Menlu: Indonesia Tampung Sementara 396 Pengungsi Rohingya Sepanjang 2020

Menlu: Indonesia Tampung Sementara 396 Pengungsi Rohingya Sepanjang 2020

Nasional
Istana: Substansi Naskah UU Cipta Kerja 1.187 Halaman Sama dengan yang Diserahkan DPR

Istana: Substansi Naskah UU Cipta Kerja 1.187 Halaman Sama dengan yang Diserahkan DPR

Nasional
Mendagri Terbitkan SE, Imbau Masyarakat Tak Lakukan Perjalanan Selama Libur Panjang Akhir Oktober

Mendagri Terbitkan SE, Imbau Masyarakat Tak Lakukan Perjalanan Selama Libur Panjang Akhir Oktober

Nasional
Ingin Liburan Aman dari Covid-19, Ini Tipsnya

Ingin Liburan Aman dari Covid-19, Ini Tipsnya

Nasional
Dalam Pleidoi, Heru Hidayat Minta Perusahaannya Tak Dirampas hingga Berharap Bebas

Dalam Pleidoi, Heru Hidayat Minta Perusahaannya Tak Dirampas hingga Berharap Bebas

Nasional
Komisi III: Kalau Benar Pembunuh Pendeta Yeremia Aparat, Hukumannya Harus Berat

Komisi III: Kalau Benar Pembunuh Pendeta Yeremia Aparat, Hukumannya Harus Berat

Nasional
Kuasa Hukum Nurhadi Anggap Dakwaan JPU KPK Dipaksakan

Kuasa Hukum Nurhadi Anggap Dakwaan JPU KPK Dipaksakan

Nasional
Dalam Pertemuan dengan Para Menlu dan PBB, Menlu Retno Suarakan Penyelesaian Hak Bangsa Palestina

Dalam Pertemuan dengan Para Menlu dan PBB, Menlu Retno Suarakan Penyelesaian Hak Bangsa Palestina

Nasional
Kontras Minta Komnas HAM hingga Ombudsman Awasi Temuan TGPF soal Pendeta Yeremia

Kontras Minta Komnas HAM hingga Ombudsman Awasi Temuan TGPF soal Pendeta Yeremia

Nasional
Penjelasan Satgas soal Potensi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Libur Panjang

Penjelasan Satgas soal Potensi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Libur Panjang

Nasional
Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Nasional
Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Nasional
Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X