Kepada Mendikbud, Anggota DPR Lapor Siaran Belajar TVRI Tak Bisa Diakses di Banten

Kompas.com - 20/05/2020, 20:43 WIB
Seorang anak didampingi ibunya belajar dengan melihat tayangan siaran TVRI di rumah mereka, di Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (13/4/2020). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan lembaga penyiaran publik TVRI sejak Senin (13/4) hingga tiga bulan ke depan menyiarkan program belajar bagi siswa mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga SMA guna membantu para siswa belajar di rumah selama wabah COVID-19. ANTARA FOTO/IRSAN MULYADISeorang anak didampingi ibunya belajar dengan melihat tayangan siaran TVRI di rumah mereka, di Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (13/4/2020). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan lembaga penyiaran publik TVRI sejak Senin (13/4) hingga tiga bulan ke depan menyiarkan program belajar bagi siswa mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga SMA guna membantu para siswa belajar di rumah selama wabah COVID-19.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Gerindra, Ali Zamroni, melaporkan program 'Belajar dari Rumah' yang disiarkan TVRI selama pandemi Covid-19 tak bisa diakses di wilayah Banten.

Hal tersebut disampaikan Ali dalam rapat kerja bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Rabu (20/5/2020).

"Ada satu kendala besar Mas Menteri, bahwa Provinsi Banten yang notabenenya berbatasan langsung dengan Ibu kota ternyata belum mempunyai stasiun perwakilan TVRI," kata Ali.

Baca juga: Rangkuman “Rapor” Belajar dari TVRI 19 Mei 2020

Menurut dia, masyarakat harus menggunakan antena parabola untuk mengakses siaran TVRI.

Ali menuturkan kondisi ini terjadi di daerah pemilihannya di Kabupaten Lebak dan Pandeglang.

"Semoga ke depan bisa diusahakan supaya Provinsi Banten bisa ada perwakilan TVRI," ujarnya.

Agenda rapat kerja dengan Mendikbud hari ini terkait realokasi anggaran Kemendikbud senilai Rp 5 triliun.

Pengajuan realokasi anggaran Kemendikbud itu merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020.

Nadiem menjelaskan unit yang mengalami revisi anggaran terbesar yaitu Dirjen Pendidikan Vokasi senilai Rp 1,17 triliun.

Kemudian disusul unit Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan senilai Rp 1,07 triliun, Ditjen Kebudayaan Rp 410 miliar, dan Ditjen Pendidikan Tinggi Rp 385 miliar.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penggunaan Dana Desa Hingga 25 Oktober 2020 Capai Rp 34,756 triliun

Penggunaan Dana Desa Hingga 25 Oktober 2020 Capai Rp 34,756 triliun

Nasional
Satgas Bagikan Tips Liburan Aman dari Covid-19

Satgas Bagikan Tips Liburan Aman dari Covid-19

Nasional
Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

Nasional
Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Nasional
Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Nasional
KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

Nasional
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

Nasional
Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Nasional
Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Nasional
Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Nasional
Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Nasional
Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Nasional
Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Nasional
Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Nasional
Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X