Perkawinan Anak Sebabkan Wajib Belajar 12 Tahun Tak Tercapai

Kompas.com - 20/05/2020, 16:18 WIB
Ilustrasi SHUTTERSTOCKIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat saat ini ada 80 juta anak di bawah usia 18 tahun.

Dari angka tersebut tercatat, anak yang menikah di bawah 15 tahun di bawah 1 persen dan di bawah 17 tahun hampir 5 persen.

Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA Lenny N. Rosalin mengatakan, perkawinan anak menimbulkan kegelisahan karena dari survei yang dilakukan, 1 dari 9 perempuan berusia 20-24 telah menikah pada usia 18 tahun.

"Meskipun persentasenya kecil, tapi secara absolut ini jumlahnya besar. Jumlah anak kita hampir 80 juta dan anak di bawah 17 tahun rentan," ujar Lenny dalam media briefing secara online, Rabu (20/5/2020).

Baca juga: Kisah Penjual Sayur Korban KDRT, Keliling Pulau Kampanyekan Risiko Pernikahan Anak

Ia mengatakan, dari sektor pendidikan, dampak dari perkawinan anak adalah rop out dari sekolah.

Apabila anak menikah di bawah 15 tahun maka dipastikan ia drop out dari SMP dan di bawah usia 18 tahun drop out dari SMA.

"Banyak sekali PR, yang pasti terjadi drop out. Kalau drop out, berarti wajib belajar tidak akan tercapai. Pemerintah ingin wajib belajar 12 tahun minimal SMA agar kompetitif, tapi faktanya dengan dia kawin disebabkan drop out," kata Lenny.

Kemudian dari sektor kesehatan, kata dia, perkawinan usia anak memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi.

Baca juga: Selain Syekh Puji, Komnas PA Laporkan 3 Orang Lain dalam Kasus Pernikahan Anak 7 Tahun

Ia mengatakan, apabila ada pernyataan bahwa usia ideal seseorang menikah di atas 21 tahun bertujuan untuk menekan risiko kesehatan tersebut.

"Tidak hanya risiko pada si ibu yang usia anak, tapi juga risiko bayi yang dikembangkannya. Jadi dia belum siap karena anak-anak punya anak," kata dia.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19: Swab Antigen Bisa Gantikan Rapid Test Antibodi

Satgas Covid-19: Swab Antigen Bisa Gantikan Rapid Test Antibodi

Nasional
Pegawai Ditahan KPK karena Kasus Proyek Jembatan, WIKA Hormati Proses Hukum

Pegawai Ditahan KPK karena Kasus Proyek Jembatan, WIKA Hormati Proses Hukum

Nasional
Tersangka Pencabulan Remaja Jadi Plt Bupati Buton Utara, Ini Kata Komnas Perempuan

Tersangka Pencabulan Remaja Jadi Plt Bupati Buton Utara, Ini Kata Komnas Perempuan

Nasional
Pesan Febri Diansyah untuk KPK: Bangun Komunikasi Dua Arah

Pesan Febri Diansyah untuk KPK: Bangun Komunikasi Dua Arah

Nasional
Pamit dari KPK, Febri Diansyah Harap Semangat Pegawai Tak Runtuh

Pamit dari KPK, Febri Diansyah Harap Semangat Pegawai Tak Runtuh

Nasional
Kasus Covid-19 Naik 16,4 Persen Dalam Sepekan, Ini Rinciannya...

Kasus Covid-19 Naik 16,4 Persen Dalam Sepekan, Ini Rinciannya...

Nasional
Satgas Covid-19 Kecewa Masih Ada Kampanye Pilkada Timbulkan Kerumunan

Satgas Covid-19 Kecewa Masih Ada Kampanye Pilkada Timbulkan Kerumunan

Nasional
Instagram Pariwisata Vanuatu Diwarnai Komentar Rasisme, Ini Tanggapan Kemenlu

Instagram Pariwisata Vanuatu Diwarnai Komentar Rasisme, Ini Tanggapan Kemenlu

Nasional
Febri Diansyah: Independensi KPK Tidak Cukup dengan Satu Kalimat

Febri Diansyah: Independensi KPK Tidak Cukup dengan Satu Kalimat

Nasional
Gubernur Lemhanas: Isu Komunisme Sengaja Dimunculkan untuk Kepentingan Politik

Gubernur Lemhanas: Isu Komunisme Sengaja Dimunculkan untuk Kepentingan Politik

Nasional
Kontras Pertimbangkan Gugat Keppres Terkait Eks Tim Mawar Menjabat di Kemenhan

Kontras Pertimbangkan Gugat Keppres Terkait Eks Tim Mawar Menjabat di Kemenhan

Nasional
Komnas Perempuan Catat 115 Kasus Kekerasan Seksual Libatkan Pejabat Publik Selama 2018-2019

Komnas Perempuan Catat 115 Kasus Kekerasan Seksual Libatkan Pejabat Publik Selama 2018-2019

Nasional
Hasil Tes 'Swab' Seluruh Pimpinan dan Pegawai DKPP Negatif Covid-19

Hasil Tes "Swab" Seluruh Pimpinan dan Pegawai DKPP Negatif Covid-19

Nasional
Mundur dari KPK, Febri Diansyah Ungkap Pergulatan Batin Selama Setahun

Mundur dari KPK, Febri Diansyah Ungkap Pergulatan Batin Selama Setahun

Nasional
ICW Sarankan Presiden Evaluasi Kinerja Penegak Hukum Terkait Penanganan Kasus Korupsi

ICW Sarankan Presiden Evaluasi Kinerja Penegak Hukum Terkait Penanganan Kasus Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X