Kompas.com - 20/05/2020, 10:36 WIB
Ilustrasi aplikasi TVRI Klik di Play Store TVRIIlustrasi aplikasi TVRI Klik di Play Store

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Penyelamat LPP TVRI Agil Samal mengatakan, Dewan Pengawas TVRI tetap melanjutkan proses pemilihan Direktur Utama pengganti antar waktu (PAW) TVRI, meski DPR sempat menghentikan hal tersebut karena dinilai tidak terbuka dan melanggar sejumlah aturan.

Agil mengatakan, Kepala Bagian Kelembagaan di TVRI sudah mengeluarkan hasil tes penilaian atau assessment test Direktur Utama yang mengerucut pada lima nama calon.

"Mereka adalah, Daniel Alexander Willem Pattipawae, Farid Subkhan, Hendra Budi Rachman, Iman Brotoseno, dan Slamet Suparmaji," kata Agil dalam keterangan tertulis, Rabu (20/5/2020).

Baca juga: Senin, Kemdikbud-KPK Isi Liburan Sekolah dengan Tayangan TVRI Seperti Ini

Agil menilai, proses seleksi Dirut PAW TVRI ini malah menambah kekisruhan di internal TVRI, karena tidak mengikuti aturan yang berlaku sesuai rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Komisi I DPR.

"Dengan demikian, dipastikan bahwa proses seleksi Dirut PAW TVRI ini telah melanggar UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan UU MD3," ujar dia.

Agil mengatakan, dalam rapat tertutup pada 11 Mei, Komisi I DPR telah meminta Arif Hidayat Thamrin untuk tidak melaksanakan fungsinya sebagai Ketua Dewas TVRI sampai ada keputusan definitif terkait pemberhentian sebagai anggota Dewas periode 2017-2022.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, Komisi I meminta seleksi Dirut PAW TVRI kembali dimulai dari awal termasuk mengikutsertakan 16 calon yang telah ikut pada proses sebelumnya.

Baca juga: Komisi I Keluarkan Rekomendasi Pemberhentian Ketua Dewas TVRI

"Proses pemilihan ini banyak ditemui kejanggalan. Seperti proses pengisian JPT( Jabatan pimpinan tinggi) di lingkungan ASN seperti Direktur Utama TVRI adalah setara dengan JPT eselon I, tentunya harus menunggu rekomendasi Komisi ASN terlebih dahulu baru bisa dijalankan, bagaimana proses dan mekanismenya semua diatur dalam aturan yang berlaku dalam hal ini Undang undang Nomor 5 tahun 2014," tutur dia.

Lebih lanjut, Agil mengatakan, seharusnya Dewas menghormati proses hukum yang tengah berjalan dengan mantan Dirut TVRI Helmy Yahya, ketimbang melanjutkan proses pemilihan Dirut PAW TVRI.

"Dewas TVRI telah Melecehkan komisi l DPR RI sebagi mitra yang tengah menangani masalah kisruh di internal TVRI," lanjut Agil.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenag Terbitkan Surat Edaran tentang Penyelenggaraan Shalat Idul Adha, Ini Isinya

Kemenag Terbitkan Surat Edaran tentang Penyelenggaraan Shalat Idul Adha, Ini Isinya

Nasional
Menteri PPPA: Angka Pekerja Anak Indonesia Memprihatinkan, Lebih Banyak di Pedesaan

Menteri PPPA: Angka Pekerja Anak Indonesia Memprihatinkan, Lebih Banyak di Pedesaan

Nasional
Polisi Pemerkosa Remaja di Malut Ditetapkan Jadi Tersangka dan Ditahan

Polisi Pemerkosa Remaja di Malut Ditetapkan Jadi Tersangka dan Ditahan

Nasional
Mobil Listrik Dikembangkan di Indonesia, Moeldoko: Sangat Baik untuk Efisiensi dan Perbaikan Lingkungan

Mobil Listrik Dikembangkan di Indonesia, Moeldoko: Sangat Baik untuk Efisiensi dan Perbaikan Lingkungan

Nasional
Menteri PPPA Minta Seluruh Pihak Seriusi Tingginya Angka Covid-19 pada Anak

Menteri PPPA Minta Seluruh Pihak Seriusi Tingginya Angka Covid-19 pada Anak

Nasional
Rencana Aksi HAM Atur Konflik Lahan hingga Izin Usaha yang Berdampak ke Masyarakat Hukum Adat

Rencana Aksi HAM Atur Konflik Lahan hingga Izin Usaha yang Berdampak ke Masyarakat Hukum Adat

Nasional
IAKMI Sebut Kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia Semakin Mengkhawatirkan

IAKMI Sebut Kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia Semakin Mengkhawatirkan

Nasional
KPK Setor Hasil Lelang Range Rover Markus Nari Sebesar Rp 550 Juta ke Kas Negara

KPK Setor Hasil Lelang Range Rover Markus Nari Sebesar Rp 550 Juta ke Kas Negara

Nasional
Perpres Rencana Aksi HAM Memuat soal Perlindungan Hukum Masyarakat Adat

Perpres Rencana Aksi HAM Memuat soal Perlindungan Hukum Masyarakat Adat

Nasional
Wapres Ajak Akademisi dan Cendikiawan Cari Solusi Masalah Indonesia

Wapres Ajak Akademisi dan Cendikiawan Cari Solusi Masalah Indonesia

Nasional
Kasus Polisi di Malut Perkosa Remaja, ICJR Dorong Revisi KUHAP dan Penyelesaian RUU PKS

Kasus Polisi di Malut Perkosa Remaja, ICJR Dorong Revisi KUHAP dan Penyelesaian RUU PKS

Nasional
Kasus Polisi di Malut Perkosa Remaja dalam Penyelidikan Propam

Kasus Polisi di Malut Perkosa Remaja dalam Penyelidikan Propam

Nasional
KPK Panggil 12 ASN Setda Bandung Barat Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Barang Darurat Covid-19

KPK Panggil 12 ASN Setda Bandung Barat Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Barang Darurat Covid-19

Nasional
RANHAM 2021-2025 Atur Penghapusan Kekerasan dan Eksploitasi Anak di Ranah Siber

RANHAM 2021-2025 Atur Penghapusan Kekerasan dan Eksploitasi Anak di Ranah Siber

Nasional
Kemendagri Ingatkan Pemprov DKI Terus Monitor Perkembangan Covid-19

Kemendagri Ingatkan Pemprov DKI Terus Monitor Perkembangan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X