Ketua MPR Minta Pemerintah-MUI Sosialisasikan Panduan Shalat Id

Kompas.com - 20/05/2020, 10:15 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di Jalan Pakubuwono, Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu (29/2/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua MPR RI Bambang Soesatyo di Jalan Pakubuwono, Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu (29/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah bersama Majelis Ulama Indonesia ( MUI) menyosialisasikan fatwa MUI mengenai dua syarat dalam panduan shalat Idul Fitri pada saat pandemi Covid-19.

"Dua syarat itu adalah pertama, penyebaran Covid-19 di kawasan itu sudah terkendali pada saat Hari Raya Idul Fitri," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Rabu (20/5/2020).

"Dan kedua, pelaksanaan sholat Idul Fitri boleh dilaksanakan jika berada di kawasan terkendali atau kawasan yang bebas Covid-19 dan diyakini tidak terdapat penularan,"

Baca juga: Sederet Daerah yang Mengimbau Shalat Idul Fitri di Rumah, Mana Saja?

Bamsoet meminta, pemerintah daerah di tingkat RT/RW menyosialisasikan fatwa MUI tersebut untuk dilanjutkan kepada masyarakat.

Selain itu, ia meminta pemerintah daerah bekerja sama dengan pemuka adat dalam hal persyaratan shalat Idul Fitri dan menerapkan aturan yang tegas terkait ketentuan shalat.

"Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat tidak bingung terhadap aturan tersebut, apakah wajib diikuti atau sekedar imbauan saja," ujar dia.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan, pemerintah daerah juga harus meminta masyarakat untuk melakukan shalat Idul Fitri di rumah, terutama bagi mereka yang berada di kawasan penyebaran Covid-19 yang belum terkendali.

Baca juga: Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Menag Kembali Ajak Masyarakat Shalat Idul Fitri di Rumah

Ia meminta masjid-masjid yang ingin menggelar shalat Idul Fitri untuk melaporkan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan berkomitmen untuk menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

"Untuk mencegah terjadinya potensi penularan, seperti durasi bacaan khutbah, jarak antar umat yang beribadah, pengukuran suhu tubuh sebelum masuk tempat ibadah, dan kewajiban menggunakan masker," lanjut dia.

Sebelumnya diberitakan, MUI menerbitkan fatwa tentang panduan kaifiat takbir dan shalat Idul Fitri saat pandemi Covid-19.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Nasional
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X