Menlu Retno: Hampir 100.000 WNI Telah Kembali ke Tanah Air

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan, hampir 100.000 warga negara Indonesia (WNI) yang sebelumnya tinggal dan bekerja di luar negeri, telah kembali ke Tanah Air.

Repatriasi itu terjadi salah satunya disebabkan oleh penurunan ekonomi yang dihadapi sejumlah negara akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: Seorang WNI dari Luar Negeri yang Dikarantina di Asrama Haji Positif Covid-19

"Per 18 Mei, sudah hampir 100.000 WNI kita yang telah kembali ke Indonesia. Mereka ini kembali baik ABK yang sudah tidak bekerja, baik deportan terutama dari Malaysia dan beberapa wilayah Timur Tengah, dan WNI yang visanya juga sudah mau habis," kata Retno saat diskusi virtual dengan PBNU, Selasa (19/5/2020).

Adapun jumlah pasti WNI yang telah kembali mencapai 99.098 orang.

Dari jumlah tersebut, 16.954 orang di antaranya merupakan WNI yang berprofesi sebagai anak buah kapal (ABK).

Sementara itu, WNI yang kembali dari Malaysia mencapai 76.436 orang. Sedangkan, WNI yang melakukan repatriasi mandiri sebanyak 5.608 orang.

Baca juga: Tiba di Bandara Soetta, 131 WNI Repatriasi Reaktif Covid-19

"Pemerintah berusaha keras memfasilitasi kepulangan WNI dari luar negeri. Tentunya hal ini tidak mudah di tengah berbagai pembatasan yang dilakukan oleh berbagai negara. Baik pembatasan penghentian sementara penerbangan maupun kebijakan pembatasan lainnya," ucap Retno.

Retno menambahkan, para WNI yang kembali dari luar negeri langsung menjalani protokol kesehatan begitu tiba di Tanah Air.

Bagi WNI yang memiliki sertifikat kesehatan dengan hasil tes polymerase chain reaction (PCR) negatif, mereka akan mengikuti pemeriksaan kesehatan tambahan non-PCR.

Sementara, bagi WNI tanpa sertifikat kesehatan, akan mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi rapid test dan PCR test.

Baca juga: Dipulangkan dari Luar Negeri, 207 WNI Dikarantina di Asrama Haji Pondok Gede

"Apabila dapat dilakukan PCR, WNI tersebut menunggu di fasilitas karantina hingga hasilnya keluar. Sementara, apabila hanya dapat dilakukan rapid test, mereka wajib dikarantina sampai dapat melakukan PCR," kata dia.