Ilham Habibie Yakin Keberpihakan pada Produk Lokal Akan Majukan Teknologi dalam Negeri

Kompas.com - 19/05/2020, 20:18 WIB
Ilham Akbar Habibie saat menghadiri acara di Universitas Negeri Malang (UM) Kota Malang, Kamis (17/10/2019) KOMPAS.COM/ANDI HARTIKIlham Akbar Habibie saat menghadiri acara di Universitas Negeri Malang (UM) Kota Malang, Kamis (17/10/2019)
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pembina Habibie Center, Ilham Akbar Habibie mengatakan Indonesia harus belajar menggunakan produk dalam negeri jika ingin sukses di bidang apapun, termasuk teknologi.

Hal itu disampaikan Ilham dalam diskusi online bertajuk 'Industri Alat Kesehatan: Awal Ketertarikan Industri dan Lembaga Penelitian?', Selasa (19/5/2020).

"Utamakan barang kita biar pun diawal sering kali kalah dari yang kita impor dari luar tapi kalau kita tidak berpihak secara afirmatif pada barang yang bermuatan teknologi kita ya kita enggak akan bisa jauh-jauh kemana-mana," kata Ilham.

Baca juga: Ilham Habibie: Kita Negara Besar, Kenapa Perguruan Tinggi Tidak Top 100

Ilham juga menyarankan ke depannya juga harus ada aturan yang afirmatif terkait produk-produk dalam negeri.

Sehingga, kata dia, produk buatan Indonesia bisa menjadi menjadi sama besar seperti produk negara-negara maju.

"Itu saya kira adalah salah satu esensi yang kita harus integrasikan dalam rencana strategi kita kedepan bahwasanya ada peraturan yang afirmatif pada kita sendiri," ujarnya.

Diketahui, Kementerian Riset dan Teknologi telah membentuk konsorsium ristek untuk menangani pandemi Covid-19 di Tanah Air.

Menurut Menristek Bambang Brodjonegoro, konsorsium tersebut bertugas untuk menyusun rencana kerja guna membantu mencegah dan mendeteksi secara cepat Covid-19 melalui riset dan inovasi di bidang pencegahan.

"Seperti vaksin dan suplemen, screening, diagnosis, pengobatan dan teknologi alat kesehatan terkait Covid-19," kata Bambang di Graha BNPB, Jakarta, Senin (6/4/2020).

Konsorsium ini memiliki anggota sejumlah lembaga penelitian yang berada di Badan Riset Inovasi Nasional (BRINS), antara lain Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta sejumlah perguruan tinggi.

Baca juga: Ilham Habibie: Dampak Corona, Indonesia Diprediksi Kebanjiran Barang China

Selain itu, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan, dunia usaha baik swasta maupun BUMN juga dilibatkan ke dalam konsorsium untuk memproduksi berbagai produk.

Konsorsium juga mengajak sejumlah start up untuk bergabung, khususnya yang bergerak di dunia kesehatan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong Wajib Izin BPOM

Kemenkes: Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong Wajib Izin BPOM

Nasional
Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Nasional
Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Nasional
Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Nasional
Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Nasional
Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Nasional
Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Nasional
Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Nasional
UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke 'Marketplace'

Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke "Marketplace"

Nasional
UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

Nasional
Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X