Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Wakil Ketua DPR: Perikanan Berkontribusi Besar Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca-Pandemi

Kompas.com - 19/05/2020, 18:59 WIB
Anggara Wikan Prasetya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengatakan, sektor perikanan berkontribusi besar untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca-pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19).

“Sebagai salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia, Indonesia mempunyai potensi perikanan sampai 67 juta ton per tahun,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Selasa (19/5/2020).

Ia melanjutkan, potensi besar itu tak hanya berasal dari hasil tangkap, melainkan juga dari budi daya.

“Potensi produksi lestari dari hasil tangkapan maksimum mencapai 10 juta ton per tahun, di mana potensi tangkap laut sekitar 9 juta ton,” imbuh Rachmat.

Baca juga: DPR Sebut Relaksasi Kredit Belum Optimal, Mengapa?

Untuk potensi perikanan tangkap di perairan darat, seperti danau, sungai, waduk, dan rawa, sambung Wakil Ketua DPR, adalah sekitar 1 juta ton per tahun.

“Sisanya, sekitar 57 juta ton per tahun adalah potensi perikanan budi daya, baik laut, perairan payau atau tambak, atau perairan tawar,” imbuh Rachmat Gobel.

Maka dari itu, politikus fraksi Partai NasDem itu meminta pemerintah untuk lebih memperkuat rancangan besar pengembangan sektor perikanan dan hasil laut.

Tujuannya adalah agar potensi besar itu bisa dimanfaatkan secara maksimal guna meningkatkan ekonomi rakyat dan memperkuat ketahanan pangan.

Masalah di sektor perikanan RI

Menurut Wakil Ketua DPR itu, potensi besar tersebut masih penuh dengan masalah, sehingga potensi ekonominya belum bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan bangsa.

“Kondisi dan peraturan saat ini belum mendorong sepenuhnya pelaku di sektor ini untuk taat asas dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan zonasi tata ruang,” kata Rachmat.

Hal itu membawa dampak buruk, seperti pencemaran lingkungan kawasan lindung dan pelanggaran batas zona penangkapan ikan.

Selain itu, saat ini zonasi pelaku perikanan dan nelayan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sehingga perlu migrasi pelaku sektor perikanan ke wilayah yang potensi tangkapnya lebih besar.

Baca juga: Tak Bebani Keuangan Negara, Satgas Lawan Covid-19 DPR Berkontribusi Tangani Pandemi

“Tidak mudah, tetapi harus dilakukan dengan kebijakan yang taktis dan strategis. Artinya, migrasi dilakukan dengan menghilangkan potensi konflik etnis dan kelompok,” ujar Rachmat Gobel.

Ia mencontohkan, nelayan dan pelaku industri perikanan bisa dipindah ke Sulawesi yang potensi ikannya besar, seperti di Majene, Tual, dan Gorontalo.

Guna menyukseskan upaya migrasi itu, dibutuhkan kesabaran aparat, sumber daya manusia pendamping, dan pembangunan industri ikan dan teknologi di sana.

“Polanya bisa dilakukan dengan langkah pembagian tugas yang tegas agar nelayan atau pelaku ekonomi maritim tidak kembali lagi ke zona jenuh karena miskinnya fasilitas pendukung,” ujar legislator daerah pemilihan (dapil) Gorontalo itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com