Baru 16,6 Persen yang Berpartisipasi, BPS Perpanjang Sensus Penduduk Online

Kompas.com - 19/05/2020, 17:16 WIB
Sensus Penduduk Online 2020 https://www.bps.go.id/Sensus Penduduk Online 2020

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar sensus penduduk 2020 secara online sejak 15 Februari lalu.

Namun, hingga saat ini baru 16,63 persen dari total jumlah penduduk yang berpartisipasi.

Baca juga: Masa Pengisian Sensus Penduduk Online Diperpanjang hingga 29 Mei 2020

"Dari tanggal 15 Februari hingga 19 Mei 2020, sebanyak 44,83 juta penduduk atau 16,63 persen dari jumlah penduduk Indonesia telah berpartisipasi secara online," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum BPS, Endang Retno Sri Subiyandani, di Graha BNPB, Jakarta Timur, Selasa (19/5/2020).

Menurut Endang, seharusnya jumlah yang berpartisipasi bisa lebih banyak. Mengingat, sebanyak 175,4 juta penduduk yang menggunakan internet.

Akibat pandemi Covid-19, BPS pun memperpanjang masa sensus penduduk, dari yang semula berakhir pada 31 Maret menjadi 29 Mei.

Oleh karenanya, Endang mengajak masyarakat untuk mengikuti sensus penduduk online sebelum dalam 11 hari terakhir ini.

Baca juga: Sensus Penduduk Tatap Muka Batal, BPS Bakal Libatkan 1,2 Juta Ketua RT

"Kami mengajak kepada seluruh penduduk Indonesia yang belum berpartisipasi dalam sensus penduduk agar mencatatkan diri beserta keluarganya," ujar Endang.

Endang menambahkan, untuk berpartisipasi dalam sensus penduduk online caranya sangat mudah.

Cukup dengan mengakses laman sensusbps.go.id, memasukkan nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor Kartu Keluarga (KK), lalu menjawab pertanyaan yang tersedia dengan jujur dan benar.

"BPS menjamin keamanan informasi yang disampaikan," kata dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Nasional
Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Nasional
Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Nasional
Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Nasional
Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita 'Tracing' Terus tetapi Tak Ada Alat

Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita "Tracing" Terus tetapi Tak Ada Alat

Nasional
Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Nasional
Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

Nasional
Belajar dari Putusan MA, Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Perlu Memuat Putusan MK Terkait

Belajar dari Putusan MA, Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Perlu Memuat Putusan MK Terkait

Nasional
Jokowi Tunjuk Prabowo jadi 'Leading Sector' Lumbung Pangan Nasional

Jokowi Tunjuk Prabowo jadi 'Leading Sector' Lumbung Pangan Nasional

Nasional
Pimpinan KPK Datangi Kantor Anies Baswedan, Ini yang Dibicarakan...

Pimpinan KPK Datangi Kantor Anies Baswedan, Ini yang Dibicarakan...

Nasional
Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X