Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Nasdem Saran Bansos Berupa Uang Tunai, Dinilai Lebih Efisien dan Akuntabel

Kompas.com - 19/05/2020, 15:19 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi Nasdem DPR, Willy Aditya, menyatakan sebaiknya bantuan sosial untuk masyarakat diberikan berupa uang tunai.

Ia menilai bantuan uang tunai lebih efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Selain lebih efisien, bantuan tunai juga lebih akuntabel. Lebih minim penyelewengan ketimbang bantuan sembako," kata Willy kepada wartawan, Selasa (19/5/2020).

Menurutnya, masyarakat dapat membelanjakan uang tunai tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Baca juga: Jokowi Minta RT dan RW Dilibatkan dalam Penyaluran Bansos

Willy mengatakan, selama ini pun distribusi logistik ke berbagai daerah tetap lancar, sehingga masyarakat tidak kesulitan mendapatkan sembako secara mandiri.

"Yang paling esensial, pasokan berbagai jenis kebutuhan hingga hari ini nyatanya masih tetap lancar. Artinya rantai produksi dan distribusi berbagai barang kebutuhan tidak mengalami kendala apapun. Semua lancar, terutama produk sembako," tuturnya.

"Jadi program bantuan sosial ini memang lebih tepat jika diubah menjadi tunai," tegas Willy.

Willy mengatakan, bantuan berupa uang tunai juga membantu perekonomian masyarakat karena daya beli masyarakat tetap terjaga.

Maka, menurut dia, lebih banyak sisi positif yang didapatkan jika pemerintah memberikan bantuan berupa uang tunai untuk masyarakat.

Ia pun mendorong pemerintah agar terus memperbaiki data masyarakat penerima bantuan serta meningkatkan koordinasi antara pusat dan daerah.

"Salah satu nilai positif yang lain adalah ia bisa menghidupkan ekonomi di lingkungan penerima bantuan. Ini berbeda jika bantuannya berupa barang. Barang-barang yang dimiliki oleh penjual kelontong eceran misalnya, jadi agak tersendat. Beda jika bantuannya tunai," kata Willy.

Diketahui, saat ini pemerintah memiliki sejumlah program bantuan sosial untuk masyarakat di masa pandemi Covid-19.

Baca juga: Diminta Jokowi Awasi Penyaluran Bansos, Ini Langkah KPK

Ada bantuan pangan non-tunai (BPNT) yang merupakan bansos berupa sembako senilai Rp 600.000 yang diberikan selama tiga bulan berturut-turut.

Kemudian ada pula Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dan Bantuan Sosial Tunai (BST) dengan nominal yang sama.

Anggaran BLT Desa berasal dari program dana desa. Sementara anggaran BST berasal dari dana Kemensos RI.

Masyarakat yang menerima BLT Desa atau BST adalah mereka yang tidak terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com