Opsi Herd Immunity, Jusuf Kalla: Jangan Coba-coba, Korbannya Banyak

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla meyakini akan banyak korban bertumbangan apabila pemerintah menggunakan opsi herd immunity untuk menghadapi Covid-19.

"Herd immunity bisa saja, cuma korbannya banyak," ujar Kalla dalam diskusi Universitas Indonesia Webinar "Segitiga Virus Corona", Selasa (19/5/2020).

Kalla mencontohkan penerapan herd immunity yang dilakukan Swedia.

Mantan wakil presiden tersebut menyebut angka kematian di Swedia justru lima kali lipat lebih tinggi dibanding negara di sekitarnya.

Baca juga: Ingatkan Bahaya Herd Immunity, WHO: Manusia Bukan Kawanan Ternak

Hal itu terjadi karena Swedia menerapkan herd immunity tanpa dibarengi dengan dilakukannya lockdown.

"Tingkat kematian di Swedia lima kali lipat dibanding negara di sekitarnya akibat ingin mencoba herd immunity," katanya.

Di sisi lain, Kalla menyebut pemerintah boleh saja menggunakan opsi herd immunity.

Namun, resiko yang akan diterima dari kebijakan tersebut adalah korban akan semakin banyak.

Baca juga: Herd Immunity Hadapi Pandemi Covid-19 Hanya Tercapai Lewat Vaksinasi

Kalla menyatakan tak masalah apabila dampak kebijakan tersebut hanya menyasar pada korban materi. Namun, ia mempertanyakan langkah pemerintah apabila yang terjadi adalah korban jiwa melayang.

"Jadi jangan coba-coba yang kaya gini, korbannya banyak pasti," ungkap dia.

"Apakah kita akan memilih itu, jangan. Negara apa yang ingin seperti itu dan itu tidak dianjurkan oleh WHO atau lembaga manapun," tegas Kalla.

Baca juga: Tanpa Vaksin, Herd Immunity Bisa Membuat Jutaan Orang Meninggal

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy sempat menyinggung herd immunity.

Dalam seminar virtual pada 7 Mei 2020 lalu, Muhadjir berpendapat bahwa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ada di tengah-tengah, antara opsi ekstrem lockdown dan herd immunity.

Pilihannya bisa luwes, mendekati lockdown, atau mendekati herd immunity, kata Muhadjir (Kompas, 10 Mei 2020).

Namun epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono berharap pemerintah tak menggunakan strategi ini.

Sebab, untuk memunculkan herd immunity atau kekebalan komunitas, maka lebih dari separuh penduduk Indonesia harus terinfeksi.

Hal itu dikawatirkan akan menimbulkan banyak kasus kematian, khususnya pada kelompok rentan yang berusia tua atau memiliki penyakit bawaan.

"Bisa menjadi bumerang, makan korban sendiri, karena yang terinfeksi harus lebih dari separuh penduduk. Jumlah penduduk kita ratusan juta. Jumlah kematian kan banyak yang tua-tua. Nanti kita enggak punya kakek atau enggak punya ayah lagi,” ujar Pandu.