Kompas.com - 19/05/2020, 13:09 WIB
Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla saat datang ke Kantor MUI, Jakarta, Selasa (17/3/2020). ISTIMEWAWakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla saat datang ke Kantor MUI, Jakarta, Selasa (17/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla meyakini akan banyak korban bertumbangan apabila pemerintah menggunakan opsi herd immunity untuk menghadapi Covid-19.

"Herd immunity bisa saja, cuma korbannya banyak," ujar Kalla dalam diskusi Universitas Indonesia Webinar "Segitiga Virus Corona", Selasa (19/5/2020).

Kalla mencontohkan penerapan herd immunity yang dilakukan Swedia.

Mantan wakil presiden tersebut menyebut angka kematian di Swedia justru lima kali lipat lebih tinggi dibanding negara di sekitarnya.

Baca juga: Ingatkan Bahaya Herd Immunity, WHO: Manusia Bukan Kawanan Ternak

Hal itu terjadi karena Swedia menerapkan herd immunity tanpa dibarengi dengan dilakukannya lockdown.

"Tingkat kematian di Swedia lima kali lipat dibanding negara di sekitarnya akibat ingin mencoba herd immunity," katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di sisi lain, Kalla menyebut pemerintah boleh saja menggunakan opsi herd immunity.

Namun, resiko yang akan diterima dari kebijakan tersebut adalah korban akan semakin banyak.

Baca juga: Herd Immunity Hadapi Pandemi Covid-19 Hanya Tercapai Lewat Vaksinasi

Kalla menyatakan tak masalah apabila dampak kebijakan tersebut hanya menyasar pada korban materi. Namun, ia mempertanyakan langkah pemerintah apabila yang terjadi adalah korban jiwa melayang.

"Jadi jangan coba-coba yang kaya gini, korbannya banyak pasti," ungkap dia.

"Apakah kita akan memilih itu, jangan. Negara apa yang ingin seperti itu dan itu tidak dianjurkan oleh WHO atau lembaga manapun," tegas Kalla.

Baca juga: Tanpa Vaksin, Herd Immunity Bisa Membuat Jutaan Orang Meninggal

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy sempat menyinggung herd immunity.

Dalam seminar virtual pada 7 Mei 2020 lalu, Muhadjir berpendapat bahwa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ada di tengah-tengah, antara opsi ekstrem lockdown dan herd immunity.

Pilihannya bisa luwes, mendekati lockdown, atau mendekati herd immunity, kata Muhadjir (Kompas, 10 Mei 2020).

Namun epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono berharap pemerintah tak menggunakan strategi ini.

 

Sebab, untuk memunculkan herd immunity atau kekebalan komunitas, maka lebih dari separuh penduduk Indonesia harus terinfeksi.

Hal itu dikawatirkan akan menimbulkan banyak kasus kematian, khususnya pada kelompok rentan yang berusia tua atau memiliki penyakit bawaan.

"Bisa menjadi bumerang, makan korban sendiri, karena yang terinfeksi harus lebih dari separuh penduduk. Jumlah penduduk kita ratusan juta. Jumlah kematian kan banyak yang tua-tua. Nanti kita enggak punya kakek atau enggak punya ayah lagi,” ujar Pandu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, PKS Minta Pemerintah Tak Abaikan soal Ketahanan Keluarga

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, PKS Minta Pemerintah Tak Abaikan soal Ketahanan Keluarga

Nasional
Waketum PPP Anggap Wajar Ada Relawan Dukung Anies Jadi Capres

Waketum PPP Anggap Wajar Ada Relawan Dukung Anies Jadi Capres

Nasional
Kemenhub: Kapasitas Penumpang Pesawat Boleh Lebihi 70 Persen

Kemenhub: Kapasitas Penumpang Pesawat Boleh Lebihi 70 Persen

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, BEM UI Minta Firli Bahuri dan ST Burhanuddin Dicopot

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, BEM UI Minta Firli Bahuri dan ST Burhanuddin Dicopot

Nasional
Kemenag Bakal Revisi Regulasi terkait Referensi Biaya Umrah di Masa Pandemi

Kemenag Bakal Revisi Regulasi terkait Referensi Biaya Umrah di Masa Pandemi

Nasional
Wajib Karantina, Ini Catatan Satgas Covid-19 untuk Calon Jemaah Umrah Indonesia

Wajib Karantina, Ini Catatan Satgas Covid-19 untuk Calon Jemaah Umrah Indonesia

Nasional
Jokowi Resmikan Pabrik Biodiesel PT Johnlin Group Milik Haji Isam

Jokowi Resmikan Pabrik Biodiesel PT Johnlin Group Milik Haji Isam

Nasional
Kasus Covid-19 Menurun, Wapres: Kita Belum Aman

Kasus Covid-19 Menurun, Wapres: Kita Belum Aman

Nasional
Pemerintah Sinkronkan Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna agar Bisa Berangkatkan Jemaah Umrah

Pemerintah Sinkronkan Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna agar Bisa Berangkatkan Jemaah Umrah

Nasional
KJRI: Barcode PeduliLindungi sampai Saat Ini Belum Bisa Dibaca Pemerintah Arab Saudi

KJRI: Barcode PeduliLindungi sampai Saat Ini Belum Bisa Dibaca Pemerintah Arab Saudi

Nasional
KPK Lelang Tanah dan Bangunan Perkara Eks Wali Kota Madiun Bambang Irianto

KPK Lelang Tanah dan Bangunan Perkara Eks Wali Kota Madiun Bambang Irianto

Nasional
KJRI Jeddah: Belum Ada Kepastian Kapan Jemaah Indonesia Bisa Masuk Arab Saudi

KJRI Jeddah: Belum Ada Kepastian Kapan Jemaah Indonesia Bisa Masuk Arab Saudi

Nasional
Jokowi Targetkan RI Jadi Kiblat Industri Halal Dunia pada 2024

Jokowi Targetkan RI Jadi Kiblat Industri Halal Dunia pada 2024

Nasional
Tidak Ada Lagi 'Seat Distancing', Alasan Mengapa Penumpang Pesawat Wajib PCR

Tidak Ada Lagi "Seat Distancing", Alasan Mengapa Penumpang Pesawat Wajib PCR

Nasional
Menko PMK: Kesadaran akan Pentingnya Inklusi Digital bagi Lansia Perlu Ditumbuhkan

Menko PMK: Kesadaran akan Pentingnya Inklusi Digital bagi Lansia Perlu Ditumbuhkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.