Opsi Herd Immunity, Jusuf Kalla: Jangan Coba-coba, Korbannya Banyak

Kompas.com - 19/05/2020, 13:09 WIB
Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla saat datang ke Kantor MUI, Jakarta, Selasa (17/3/2020). ISTIMEWAWakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla saat datang ke Kantor MUI, Jakarta, Selasa (17/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla meyakini akan banyak korban bertumbangan apabila pemerintah menggunakan opsi herd immunity untuk menghadapi Covid-19.

" Herd immunity bisa saja, cuma korbannya banyak," ujar Kalla dalam diskusi Universitas Indonesia Webinar "Segitiga Virus Corona", Selasa (19/5/2020).

Kalla mencontohkan penerapan herd immunity yang dilakukan Swedia.

Mantan wakil presiden tersebut menyebut angka kematian di Swedia justru lima kali lipat lebih tinggi dibanding negara di sekitarnya.

Baca juga: Ingatkan Bahaya Herd Immunity, WHO: Manusia Bukan Kawanan Ternak

Hal itu terjadi karena Swedia menerapkan herd immunity tanpa dibarengi dengan dilakukannya lockdown.

"Tingkat kematian di Swedia lima kali lipat dibanding negara di sekitarnya akibat ingin mencoba herd immunity," katanya.

Di sisi lain, Kalla menyebut pemerintah boleh saja menggunakan opsi herd immunity.

Namun, resiko yang akan diterima dari kebijakan tersebut adalah korban akan semakin banyak.

Baca juga: Herd Immunity Hadapi Pandemi Covid-19 Hanya Tercapai Lewat Vaksinasi

Kalla menyatakan tak masalah apabila dampak kebijakan tersebut hanya menyasar pada korban materi. Namun, ia mempertanyakan langkah pemerintah apabila yang terjadi adalah korban jiwa melayang.

"Jadi jangan coba-coba yang kaya gini, korbannya banyak pasti," ungkap dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Nasional
KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

Nasional
BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

Nasional
Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Nasional
Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Nasional
Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Nasional
KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

Nasional
Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Nasional
Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Nasional
Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Nasional
Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Nasional
Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Nasional
4.369 Kasus Covid-19 di 31 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

4.369 Kasus Covid-19 di 31 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
UPDATE 23 Oktober: 161.763 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 23 Oktober: 161.763 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Menyoal Halaman UU Cipta Kerja yang Bertambah dan Pasal yang Berubah...

Menyoal Halaman UU Cipta Kerja yang Bertambah dan Pasal yang Berubah...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X