Bantuan Rp 700.000 Diberikan ke Korban PHK yang Terdaftar Kartu Prakerja

Kompas.com - 19/05/2020, 12:19 WIB
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal saat hadir dalam acara breakfast meeting bersama para CEO perusahaan asing dan duta besar di Hotel Hilton, Bandung, Kamis (24/10/2019). KOMPAS.com/DENDI RAMDHANIMantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal saat hadir dalam acara breakfast meeting bersama para CEO perusahaan asing dan duta besar di Hotel Hilton, Bandung, Kamis (24/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com – Bantuan senilai kurang lebih Rp 700.000 per bulan dari Diaspora Indonesia akan diberikan kepada korban pemutusan hubungan kerja ( PHK) akibat pandemi Covid-19 yang terdaftar di Kartu Pekerja. 

"Kelompok yang paling membutuhkan yaitu orang-orang yang masuk dalam daftar Prakerja di Tanah Air yang sedang malang nasibnya," ujar Ketua Dewan Pengawas Indonesia Diaspora Network Global, Dino Patti Djalal dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Senin (18/5/2020).

Dino mengatakan, pihaknya akan langsung mengecek calon penerima bantuan. Nantinya, bantuan tersebut akan langsung masuk ke rekening calon penerima.

Baca juga: Korban PHK Akan Dapat Rp 700.000 Per Bulan dari Diaspora

Adapun dana bantuan yang akan disalurkan berasal dari 6 juta diaspora Indonesia yang tersebar di seluruh belahan dunia.

“Kita memanfaatkan 6 juta diaspora yang kaya dengan modal, dengan ilmu, dengan jaringan, dengan idealisme, dengan patriotisme untuk bisa sambung rasa dan rejeki dengan 3 atau 4 juta orang yang baru terkena PHK atau dirumahkan,” kata Dino. 

Ia menyatakan, Diaspora Peduli merupakan program bagi pemerintah dan diaspora menjadi penyambung rizki kepada pekerja korban PHK.

Ia juga menjamin bahwa bantuan tersebut tidak ada satu persen pun yang akan diambil, baik oleh pemerintah maupun diaspora itu sendiri.

"Semuanya langsung masuk ke rekening dari penerima," kata dia.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyambut baik langkah Diaspora Indonesia yang akan membantu pekerja yang menjadi korban PHK atau dirumahkan akibat pandemi Covid-19.

“Sungguh saya sangat bangga dan terharu, karena sesungguhnya para diaspora juga ikut terpapar dampak pandemi ini, namun mereka menunjukkan rasa kepeduliannya dan kecintaannya kepada negeri ini," ujar Ida dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Senin (18/5/2020).

Baca juga: Diaspora Indonesia Luncurkan Program Bantuan bagi Pekerja yang Kena PHK

Ida mengatakan, para diaspora akan membantu para pekerja korban PHK atau yang dirumahkan melalui program One Family to One Family dalam Diaspora Peduli.

Melalui program tersebut, diaspora seluruh dunia siap membantu 50 dollar AS atau Rp 734.704 (kurs 14.694) per bulan kepada keluarga di Tanah Air yang paling membutuhkan.

Saat ini, target penerima program Diaspora Peduli ini di atas 5.000 orang.

Ia mengatakan, sebanyak 6 juta sampai 8 juta anggota diaspora di dunia komitmen mendukung pemerintah untuk menggalang dukungan di komunitas diaspora masing-masing.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Nasional
Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Nasional
Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Nasional
Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Nasional
Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Nasional
Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Nasional
Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Nasional
Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Nasional
Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Nasional
Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Nasional
Jaringan Masyarakat Sipil Dorong RUU PKS Dimasukkan Prolegnas Prioritas 2021

Jaringan Masyarakat Sipil Dorong RUU PKS Dimasukkan Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Satgas: Jangan Kucilkan Pasien Covid-19

Satgas: Jangan Kucilkan Pasien Covid-19

Nasional
Indonesia Minta Bantuan Alat Rapid Test Antigen ke WHO

Indonesia Minta Bantuan Alat Rapid Test Antigen ke WHO

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X