Bantuan Rp 700.000 Diberikan ke Korban PHK yang Terdaftar Kartu Prakerja

Kompas.com - 19/05/2020, 12:19 WIB
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal saat hadir dalam acara breakfast meeting bersama para CEO perusahaan asing dan duta besar di Hotel Hilton, Bandung, Kamis (24/10/2019). KOMPAS.com/DENDI RAMDHANIMantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal saat hadir dalam acara breakfast meeting bersama para CEO perusahaan asing dan duta besar di Hotel Hilton, Bandung, Kamis (24/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com – Bantuan senilai kurang lebih Rp 700.000 per bulan dari Diaspora Indonesia akan diberikan kepada korban pemutusan hubungan kerja ( PHK) akibat pandemi Covid-19 yang terdaftar di Kartu Pekerja. 

"Kelompok yang paling membutuhkan yaitu orang-orang yang masuk dalam daftar Prakerja di Tanah Air yang sedang malang nasibnya," ujar Ketua Dewan Pengawas Indonesia Diaspora Network Global, Dino Patti Djalal dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Senin (18/5/2020).

Dino mengatakan, pihaknya akan langsung mengecek calon penerima bantuan. Nantinya, bantuan tersebut akan langsung masuk ke rekening calon penerima.

Baca juga: Korban PHK Akan Dapat Rp 700.000 Per Bulan dari Diaspora

Adapun dana bantuan yang akan disalurkan berasal dari 6 juta diaspora Indonesia yang tersebar di seluruh belahan dunia.

“Kita memanfaatkan 6 juta diaspora yang kaya dengan modal, dengan ilmu, dengan jaringan, dengan idealisme, dengan patriotisme untuk bisa sambung rasa dan rejeki dengan 3 atau 4 juta orang yang baru terkena PHK atau dirumahkan,” kata Dino. 

Ia menyatakan, Diaspora Peduli merupakan program bagi pemerintah dan diaspora menjadi penyambung rizki kepada pekerja korban PHK.

Ia juga menjamin bahwa bantuan tersebut tidak ada satu persen pun yang akan diambil, baik oleh pemerintah maupun diaspora itu sendiri.

"Semuanya langsung masuk ke rekening dari penerima," kata dia.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyambut baik langkah Diaspora Indonesia yang akan membantu pekerja yang menjadi korban PHK atau dirumahkan akibat pandemi Covid-19.

“Sungguh saya sangat bangga dan terharu, karena sesungguhnya para diaspora juga ikut terpapar dampak pandemi ini, namun mereka menunjukkan rasa kepeduliannya dan kecintaannya kepada negeri ini," ujar Ida dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Senin (18/5/2020).

Baca juga: Diaspora Indonesia Luncurkan Program Bantuan bagi Pekerja yang Kena PHK

Ida mengatakan, para diaspora akan membantu para pekerja korban PHK atau yang dirumahkan melalui program One Family to One Family dalam Diaspora Peduli.

Melalui program tersebut, diaspora seluruh dunia siap membantu 50 dollar AS atau Rp 734.704 (kurs 14.694) per bulan kepada keluarga di Tanah Air yang paling membutuhkan.

Saat ini, target penerima program Diaspora Peduli ini di atas 5.000 orang.

Ia mengatakan, sebanyak 6 juta sampai 8 juta anggota diaspora di dunia komitmen mendukung pemerintah untuk menggalang dukungan di komunitas diaspora masing-masing.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Nasional
ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

Nasional
Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Nasional
KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

Nasional
KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

Nasional
Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Nasional
Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Nasional
Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Nasional
ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Nasional
Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Nasional
Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Nasional
Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Nasional
Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X