Kompas.com - 19/05/2020, 11:58 WIB
Presiden Joko Widodo berjalan kaki saat meninjau proses distribusi sembako tahap ketiga bagi masyarakat kurang mampu dan terdampak COVID-19 di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2020). Dalam blusukan ini, Presiden Jokowi ingin mengecek langsung penyaluran sembako pada masyarakat setempat. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANPresiden Joko Widodo berjalan kaki saat meninjau proses distribusi sembako tahap ketiga bagi masyarakat kurang mampu dan terdampak COVID-19 di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2020). Dalam blusukan ini, Presiden Jokowi ingin mengecek langsung penyaluran sembako pada masyarakat setempat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta para menterinya melibatkan ketua RT dan RW dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos). 

Ini bertujuan memastikan masyarakat yang perekonomiannya terdampak Covid-19 bisa terdata dan mendapatkan bansos.

Ia menilai, para ketua RT dan RW lebih mengetahui lingkungannya sehingga pendataan penerima akan lebih valid.

"Dilibatkan RT, RW, dan desa. Buat mekanisme lebih terbuka, lebih transparan sehingga semuanya bisa segera diselesaikan baik yang namanya bantuan langsung tunai desa, yang namanya bantuan sosial tunai, saya kira itu ditunggu masyarakat," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas melalui video conference, Selasa (19/5/2020).

Baca juga: Pemerintah Kabupaten/Kota Harus Kirim Data Penerima Bansos Selasa Ini

Ia pun meminta para menterinya tak membuat aturan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang berbelit-belit di tengah pandemi Covid-19.

Menurut dia, hal itu masih terjadi di lapangan sehingga banyak warga yang membutuhkan belum memperoleh bansos.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kecepatan yang kita inginkan agar bansos itu segera sampai di masyarakat ternyata memang di lapangan banyak kendala dan problemnya. Problemnya adalah masalah prosedur yang berbelit-belit, padahal situasinya adalah situasi yang tidak normal yang bersifat extra ordinary," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas melalui video conference, Selasa (19/5/2020).

Baca juga: Jokowi Singgung Mekanisme Penyaluran Bansos yang Berbelit-belit

Karena itu, ia meminta jajarannya menyederhanakan mekanisme penyaluran sehingga masyarakat yang perekonomiannya terdampak pandemi bisa segera mendapatkan bansos.

"Sekali lagi ini butuh kecepatan. Oleh sebab itu saya minta aturan itu dibuat sesimpel mungkin, sesederhana mungkin tanpa mengurangi akuntabilitas sehingga pelaksanaan di lapangan bisa fleksibel," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Relawan Joman dan Dukungan untuk Ganjar di Pilpres 2024, Dianggap The Next Jokowi

Relawan Joman dan Dukungan untuk Ganjar di Pilpres 2024, Dianggap The Next Jokowi

Nasional
Uji Formil UU Minerba, MK Nyatakan Dalil Pemohon Tidak Beralasan Menurut Hukum

Uji Formil UU Minerba, MK Nyatakan Dalil Pemohon Tidak Beralasan Menurut Hukum

Nasional
Soal Rencana Perekrutan Eks Pegawai KPK Jadi ASN di Kepolisian, Menpan RB Lempar ke Polri

Soal Rencana Perekrutan Eks Pegawai KPK Jadi ASN di Kepolisian, Menpan RB Lempar ke Polri

Nasional
Relawan Anies Klaim Tak Pakai 'Buzzer' untuk Dukung ke Pilpres 2024

Relawan Anies Klaim Tak Pakai "Buzzer" untuk Dukung ke Pilpres 2024

Nasional
Pasal Terkait Penyusunan Amdal dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Pasal Terkait Penyusunan Amdal dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Nasional
MK Tolak Gugatan Uji Formil UU Minerba yang Diajukan Anggota DPD

MK Tolak Gugatan Uji Formil UU Minerba yang Diajukan Anggota DPD

Nasional
Anggota DPR: Baiknya Harga Tes PCR Lebih Murah Lagi

Anggota DPR: Baiknya Harga Tes PCR Lebih Murah Lagi

Nasional
Wapres Pastikan Pemerintah Terus Dorong Pengembangan Ekonomi Syariah

Wapres Pastikan Pemerintah Terus Dorong Pengembangan Ekonomi Syariah

Nasional
Desak Pemerintah Transparan soal Harga PCR, Anggota Komisi IX: Kenapa Lebih Mahal dari India yang Rp 160.000?

Desak Pemerintah Transparan soal Harga PCR, Anggota Komisi IX: Kenapa Lebih Mahal dari India yang Rp 160.000?

Nasional
Menteri PPPA: Anak-anak Paling Banyak Alami Kekerasan Seksual

Menteri PPPA: Anak-anak Paling Banyak Alami Kekerasan Seksual

Nasional
Sudut Pandang Lain Kasus Menteri Agama Yaqut: Kemenag Hadiah untuk NU

Sudut Pandang Lain Kasus Menteri Agama Yaqut: Kemenag Hadiah untuk NU

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi di Banjarnegara, KPK Panggil Ajudan Budhi Sarwono

Kasus Dugaan Korupsi di Banjarnegara, KPK Panggil Ajudan Budhi Sarwono

Nasional
Satu Bulan Lebih Indonesia Bebas Zona Merah Covid-19

Satu Bulan Lebih Indonesia Bebas Zona Merah Covid-19

Nasional
Pemerintah Imbau Masyarakat Tak Pulang Kampung pada Libur Akhir Tahun

Pemerintah Imbau Masyarakat Tak Pulang Kampung pada Libur Akhir Tahun

Nasional
Catatan Amnesty soal Berbagai Kekerasan Polisi dan Pentingnya Diusut Tuntas

Catatan Amnesty soal Berbagai Kekerasan Polisi dan Pentingnya Diusut Tuntas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.