Jokowi Minta RT dan RW Dilibatkan dalam Penyaluran Bansos

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta para menterinya melibatkan ketua RT dan RW dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos). 

Ini bertujuan memastikan masyarakat yang perekonomiannya terdampak Covid-19 bisa terdata dan mendapatkan bansos.

Ia menilai, para ketua RT dan RW lebih mengetahui lingkungannya sehingga pendataan penerima akan lebih valid.

"Dilibatkan RT, RW, dan desa. Buat mekanisme lebih terbuka, lebih transparan sehingga semuanya bisa segera diselesaikan baik yang namanya bantuan langsung tunai desa, yang namanya bantuan sosial tunai, saya kira itu ditunggu masyarakat," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas melalui video conference, Selasa (19/5/2020).

Baca juga: Pemerintah Kabupaten/Kota Harus Kirim Data Penerima Bansos Selasa Ini

Ia pun meminta para menterinya tak membuat aturan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang berbelit-belit di tengah pandemi Covid-19.

Menurut dia, hal itu masih terjadi di lapangan sehingga banyak warga yang membutuhkan belum memperoleh bansos.

"Kecepatan yang kita inginkan agar bansos itu segera sampai di masyarakat ternyata memang di lapangan banyak kendala dan problemnya. Problemnya adalah masalah prosedur yang berbelit-belit, padahal situasinya adalah situasi yang tidak normal yang bersifat extra ordinary," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas melalui video conference, Selasa (19/5/2020).

Baca juga: Jokowi Singgung Mekanisme Penyaluran Bansos yang Berbelit-belit

Karena itu, ia meminta jajarannya menyederhanakan mekanisme penyaluran sehingga masyarakat yang perekonomiannya terdampak pandemi bisa segera mendapatkan bansos.

"Sekali lagi ini butuh kecepatan. Oleh sebab itu saya minta aturan itu dibuat sesimpel mungkin, sesederhana mungkin tanpa mengurangi akuntabilitas sehingga pelaksanaan di lapangan bisa fleksibel," kata dia.