Tim Advokasi: Menyerang Novel Baswedan, Apakah Itu Tugas?

Kompas.com - 19/05/2020, 08:58 WIB
Penyidik KPK Novel Baswedan (tengah) selaku korban menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus penyiraman air keras terhadap dirinya dengan terdakwa Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta, Kamis (30/4/2020). Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz ANTARA FOTO/Aprillio AkbarPenyidik KPK Novel Baswedan (tengah) selaku korban menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus penyiraman air keras terhadap dirinya dengan terdakwa Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta, Kamis (30/4/2020). Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Advokasi Novel Baswedan kembali mempertanyakan pendampingan hukum yang diberikan Polri terhadap dua terdakwa penyerang Novel Baswedan.

Kedua terdakwa penyerang Novel, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir, diketahui hingga kini masih berstatus anggota polisi aktif.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arif Maulana mengungkapkan, Polri hanya wajib memberikan pendampingan hukum kepada anggota yang tersandung kasus ketika sedang menjalankan tugas.

"Memang aparat kepolisian itu berhak mendapatkan bantuan hukum. Polri wajib memberikan pendampingan hukum, tetapi bagi mereka yang sedang menjalankan tugas institusi," kata Arif dalam diskusi daring, Senin (18/5/2020).

Baca juga: Novel Baswedan Ungkap Sejumlah Kejanggalan dalam Sidang Kasusnya

Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri.

Pasal 13 ayat (2) PP tersebut tertulis, "Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menyediakan tenaga bantuan hukum ?bagi tersangka atau terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan tugas".

Tim Advokasi pun mempertanyakan apakah tindakan kedua terdakwa terhadap Novel dapat diartikan sebagai tugas institusi Polri.

"Ini menyerang Mas Novel, apakah tugas (dari Institusi)?" ujar dia.

Lebih lanjut, Arif mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh Polri.

Baca juga: Novel Baswedan: Aneh, Saksi Penting Tak Masuk dalam Berkas Perkara

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arif Maulana di kantor LBH Jakarta, Jakarta Pusat, Minggu (4/8/2019).KOMPAS.com/Devina Halim Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arif Maulana di kantor LBH Jakarta, Jakarta Pusat, Minggu (4/8/2019).
Menurut dia, di aturan tersebut terdapat dua cara untuk mengajukan pendampingan hukum, yaitu melalui satuan tugas atau atasan kedua terdakwa atau dari pribadi yang bersangkutan.

"Kalau ini ternyata nanti, kalau dicek ya, itu bukan dari pribadi, dari satuan tugasnya, ini juga akan menjdi pertanyaan besar," ucap dia.

Jika menilik peraturan tersebut, tata cara permohonan pendampingan hukum tertuang dalam Pasal 6.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X