Jelang Lebaran, Gugus Tugas Minta Masyarakat Tak Ciptakan Kerumunan

Kompas.com - 18/05/2020, 20:25 WIB
Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (14/4/2020). DOKUMENTASI BNPBKepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (14/4/2020).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengingatkan masyarakat untuk sebisa mungkin tetap di rumah dan menghindari kerumunan di ruang publik.

Hal ini disampaikan Doni menanggapi masyarakat yang ramai mengunjungi ruang publik seperti pusat perbelanjaan menjelang hari raya Idul Fitri.

"Sekali lagi marilah kita sama-sama meningkatkan kesadaran bahwa aktivitas kita menimbulkan kerumunan akan membahayakan baik membahayakan diri kita maupun membahayakan orang-orang di sekitar kita," kata Doni dalam video conference, Senin (18/5/2020).

Baca juga: Pedagang Kaki Lima di Pasar Anyar Tangerang Berdagang dalam Garis Kotak

Doni tak menjawab pertanyaan apakah pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap aktivitas yang menimbulkan kerumunan.

Ia hanya mengingatkan bahwa potensi penularan virus corona di keramaian sangat tinggi.

"Kalau kita negatif mungkin kita yang akan tertular, tapi kalau kita positif tanpa gejala bisa jadi kita yang menulari," kata dia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Belum lagi jika yang tertular adalah kelompok yang memiliki penyakit komorbid atau penyerta seperti hipertensi, diabetes, jantung, paru, asma dan ginjal serta beberapa penyakit lainnya. Hal tersebut akan berakibat fatal.

"Sehingga dengan demikian sekali lagi kami dari gugus tugas mengajak masyrakat agar hentikan kegiatan yang menimbulkan pertemuan satu orang dengan orang lain," kata dia.

Salah satu kerumunan yang viral di media sosial adalah di Pasar Anyar Bogor.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Senin (18/5/2020), menertibkan ratusan lapak pedagang di kawasan Pasar Anyar karena melanggar aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Kebanyakan lapak pedagang itu berjualan barang-barang yang tidak dikecualikan selama masa PSBB, seperti pakaian dan perlengkapan aksesoris lainnya.

Pemkot Bogor juga melakukan rapid test (tes cepat Covid-19 terhadap para pedagang dan pengunjung pasar.

Baca juga: 90 Persen Kasus Positif Covid-19 di Riau Berasal dari Pemudik

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengatakan, penertiban itu sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di kawasan pasar.

Aktivitas masyarakat di pasar itu, yang berdagang dan yang berbelanja, masih tinggi seperti yang terjadi pada hari Minggu kemarin.

Video kondisi di pasar itu dan jalanan di sekitarnya yang penuh orang viral di media sosial.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Saksi, KPK Dalami Dokumen Lelang Terkait Dugaan Korupsi Stadion Mandala Krida

Periksa Saksi, KPK Dalami Dokumen Lelang Terkait Dugaan Korupsi Stadion Mandala Krida

Nasional
DPR Tetapkan Komisi Mitra Kerja Kemendikbud Ristek, Kementerian Investasi, dan Kemenperin

DPR Tetapkan Komisi Mitra Kerja Kemendikbud Ristek, Kementerian Investasi, dan Kemenperin

Nasional
Mendagri: Sinergi Pusat dan Daerah Jadi Kunci Keberhasilan PPKM Mikro

Mendagri: Sinergi Pusat dan Daerah Jadi Kunci Keberhasilan PPKM Mikro

Nasional
Ada Penyekatan di Suramadu, Menko PMK Minta Masyarakat Kooperatif

Ada Penyekatan di Suramadu, Menko PMK Minta Masyarakat Kooperatif

Nasional
Ini Upaya Kemendagri Dorong Percepatan Realisasi APBD 2021

Ini Upaya Kemendagri Dorong Percepatan Realisasi APBD 2021

Nasional
IDI Minta Pemda Lakukan Penyempurnaan PPKM Mikro

IDI Minta Pemda Lakukan Penyempurnaan PPKM Mikro

Nasional
Pemerintah Belum Berikan draf RUU KUHP Versi Terakhir ke Publik Karena Pertimbangan Politis

Pemerintah Belum Berikan draf RUU KUHP Versi Terakhir ke Publik Karena Pertimbangan Politis

Nasional
Ini Aturan Lengkap PPKM Mikro Terbaru yang Berlaku Mulai 22 Juni 2021

Ini Aturan Lengkap PPKM Mikro Terbaru yang Berlaku Mulai 22 Juni 2021

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, MK Tunda Sejumlah Sidang Uji Materi

Kasus Covid-19 Melonjak, MK Tunda Sejumlah Sidang Uji Materi

Nasional
Rapat Paripurna DPR Diikuti 29 Orang Anggota Secara Langsung, 265 Lainnya Ikuti Secara Virtual

Rapat Paripurna DPR Diikuti 29 Orang Anggota Secara Langsung, 265 Lainnya Ikuti Secara Virtual

Nasional
Tekan Covid-19, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Lakukan Pengetatan seperti PSBB

Tekan Covid-19, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Lakukan Pengetatan seperti PSBB

Nasional
Wapres: Pemerintah Upayakan Hapus Hambatan Ekspor Produk Halal

Wapres: Pemerintah Upayakan Hapus Hambatan Ekspor Produk Halal

Nasional
Kepala BKN Bima Haria Diperiksa Komnas HAM Selasa Siang, Ini yang Didalami

Kepala BKN Bima Haria Diperiksa Komnas HAM Selasa Siang, Ini yang Didalami

Nasional
Survei: Kepercayaan Publik terhadap KPK Lebih Rendah dari Polri

Survei: Kepercayaan Publik terhadap KPK Lebih Rendah dari Polri

Nasional
Wapres Imbau Pelaku UMKM Urus Sertifikasi Halal Produk

Wapres Imbau Pelaku UMKM Urus Sertifikasi Halal Produk

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X