Pengendalian Covid-19, Indonesia Perlu Tatanan Hidup Baru di Berbagai Sektor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengendalian covid-19 di Indonesia dan berbagai negara selalu menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi, sosial, dan politik yang menyertainya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melkiades Laka Lena, mengatakan aspek kesehatan tetap yang utama dan aspek lain yang terdampak harus juga dilihat sebagai variabel dalam strategi penanganan Covid 19.

“Presiden Jokowi, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 (GTPPC 19) dan Kemenkes secara rutin selalu menyampaikan perkembangan aspek kesehatan dan berbagai aspek lain yang berkaitan erat. Penyelamatan dilakukan sekaligus baik aspek kesehatan, sosial dan ekonomi,” kata Melki dalam pernyataan tertulis, Senin (18/5/2020).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat hidup berdampingan dengan virus corona Covid-19. Pasalnya, Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO) menyatakan terdapat potensi bahwa virus ini tidak akan segera menghilang dan tetap ada di tengah masyarakat.

Baca juga: Pemerintah: Berdamai Bukan Menyerah, Tapi Beradaptasi dengan Pola Hidup Baru

"Artinya kita harus hidup berdampingan dengan Covid-19. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, berdamai dengan Covid," kata Presiden seperti dikutip dari siaran pers resmi, Jumat (15/5/2020).

Kondisi itu menjadi titik tolak menuju tatanan kehidupan baru masyarakat untuk dapat beraktivitas kembali sambil tetap melawan ancaman Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

"Berdampingan itu justru kita tidak menyerah, tapi menyesuaikan diri," kata Presiden Jokowi.

Oleh karena itu, pemerintah akan mengatur agar kehidupan berangsur-angsur dapat kembali berjalan normal sambil melihat dan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Masyarakat Indonesia akan bisa beraktivitas normal kembali, namun harus menyesuaikan dan hidup berdampingan dengan Covid-19.

"Keselamatan masyarakat tetap harus menjadi prioritas. Kebutuhan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Itu keniscayaan, itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru," ujar Jokowi.

KOMPAS.com/Haryantipuspasari Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena dalam sebuah diskusi bertajuk Omnibus Law dan Kita di Hotel Ibis Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2020).

“PSBB, social dan physical distancing, pola hidup bersih dan sehat, selalu memakai masker saat keluar rumah dan penggunaan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin di berbagai tempat umum berperan penting mencegah dan memutus mata rantai penularan,” ujarnya.

Selain itu, dibutuhkan tatanan hidup baru atau standar baru dalam berbagai aspek kehidupan baik pada masa pandemi maupun pasca pandemi.

Menurut dia, penerapan pola hidup bersih dan sehat, penggunaan masker, jaga jarak harus dibuat detail.

“Tatanan hidup baru masyarakat untuk hidup berdampingan dengan Covid-19 sebagaimana penyakit lain seperti DBD, malaria, TBC, HIV AIDS mulai disampaikan saat ini baik di pusat maupun daerah,” kata politisi Partai Golkar itu.

Ia menambahkan, tatanan baru dibuat khusus untuk berbagai bidang misal di pendidikan mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi, lingkungan kerja kantor dan pabrik atau tengah masyarakat, lingkungan keagamaan, pasar, mal, transportasi darat laut udara dan lingkungan lainnya dibuat detail dan jadi pegangan bersama.

“Protokol kesehatan ini dibuat oleh Kemenkes dan Gugus Tugas disosialisasikan secara masif melibatkan tokoh bangsa dan berbagai media baik TV radio cetak plus online,” katanya.

Dok. Warga Rajumas Seorang warga tengah mencuci tangan

Untuk itu, aparat harus mengawasi semua tatanan baru yang sudah dihasilkan berjalan sesuai protokol kesehatan sehingga pengendalian Covid-19 tetap terkendali dan berbagai aspek kehidupan bisa berjalan kembali.

Ia menjelaskan, perpaduan kepatuhan dan kesadaran masyarakat menjalankan protokol kesehatan niscaya berdampak positif ke aspek ekonomi, sosial dan aspek lainnya dalam tatanan baru saat dan pasca pandemi Covid-19.

“Dunia dan Indonesia memasuki era baru yang butuh kerja sama dan tanggung jawab bersama seluruh umat manusia dan rakyat Indonesia,” ujar dia,