Menko PMK: Pelaksanaan Shalat Jumat saat "New Normal" Akan Berbeda

Kompas.com - 18/05/2020, 17:40 WIB
Umat Islam melaksanakan shalat Jumat di Masjid Agung Baitul Hakim, Kota Madiun, Jawa Timur, Jumat (24/4/2020). Shalat Jumat hari pertama Ramadhan 1441 H di masjid tersebut diikuti ratusan umat Islam dengan menerapkan physical distancing, mengenakan masker dan melewati bilik penyemprotan cairan disinfektan, serta dilakukan penyemprotan cairan disinfektan di masjid guna mencegah penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Siswowidodo/pras. ANTARA FOTO/SISWOWIDODOUmat Islam melaksanakan shalat Jumat di Masjid Agung Baitul Hakim, Kota Madiun, Jawa Timur, Jumat (24/4/2020). Shalat Jumat hari pertama Ramadhan 1441 H di masjid tersebut diikuti ratusan umat Islam dengan menerapkan physical distancing, mengenakan masker dan melewati bilik penyemprotan cairan disinfektan, serta dilakukan penyemprotan cairan disinfektan di masjid guna mencegah penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Siswowidodo/pras.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan nantinya beberapa aktivitas di kala kondisi normal baru (new normal) akan berbeda pelaksanaannya dengan sebelum datangnya virus corona.

Hal itu disampaikan Muhadjir menanggapi skenario yang disiapkan pemerintah dalam menghadapi situasi normal yang baru di tengah pandemi.

Ia mengatakan salah satu aktivitas yang akan berbeda pelaksanaannya di kala keadaan normal baru ialah ibadah berjamaah.

Baca juga: New Normal, LIPI: Harus Terima Realita Hidup Berdampingan Covid-19

"Protokol bagiamana ibadah, nanti Pak Menag akan mengatur itu. Protokol bagaimana datang di acara yan melibatkan cukup dengan pengunjung yang relatif banyak itu nanti akan diatur secara detail dan itu harus dipatuhi. Itulah yang dimaksud dengan new normal itu," ujar Muhadjir usai rapat bersama Presiden Joko Widodo melalui video conference, Senin (18/5/2020).

"Nanti boleh tetap shalat Jumat berjemaah tetapi sudah beda dengan shalat berjemaahnya sebelum ada corona ini. Itu yang perlu saya tekankan," lanjut dia.

Ia juga mencontohkan aktivitas yang berbeda pelaksanaannya saat kondisi normal baru di tengah pandemi ialah kala masyarakat mengunjungi restoran.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: New Normal Bukan Hanya Urusan Cuci Tangan seperti Penjelasan Yurianto

Muhadjir mengatakan masyarakat tak lagi bisa berdesak-desakan dan berlama-lama saat makan di restoran sebab harus menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak fisik.

"Itulah yang disebut dengan new normal. Itu kehiduapn normal baru, harus mematuhi protokol tentang baaimana datang atau makan di restoran dan restoran itu harus mematuhi protokol itu," lanjut dia.

Sebelumnya, Muhadjir mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat bersiap untuk menghadapi era normal baru.

Baca juga: Jokowi Minta Masyarakat Bersiap Hadapi Era Normal Baru

Era tersebut adalah kondisi ketika masyarakat bisa kembali beraktivitas secara normal, tetapi harus tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

"Bapak Presiden menekankan pentingnya kita harus bersiap siaga untuk menghadapi era normal baru, kehidupan normal baru," kata Muhadjir.

"Di mana kita akan berada dalam situasi yang beda dengan normal sebelumnya," tutur dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK-Kemenhan Gelar Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan untuk Pegawai KPK

KPK-Kemenhan Gelar Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan untuk Pegawai KPK

Nasional
KPK Setor Uang Pengganti dan Denda 3 Terpidana ke Kas Negara, Salah Satunya dari Eks Anggota DPR

KPK Setor Uang Pengganti dan Denda 3 Terpidana ke Kas Negara, Salah Satunya dari Eks Anggota DPR

Nasional
Bali Jadi 'Pilot Project' Wisata Berbasis Vaksin, Anggota DPR: Ujung-ujungnya Penularan Covid-19 Makin Menggila

Bali Jadi "Pilot Project" Wisata Berbasis Vaksin, Anggota DPR: Ujung-ujungnya Penularan Covid-19 Makin Menggila

Nasional
Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI Dinyatakan Lengkap

Nasional
ASN Juga Tak Boleh ke Luar Daerah di Pekan yang Sama dengan Libur Nasional

ASN Juga Tak Boleh ke Luar Daerah di Pekan yang Sama dengan Libur Nasional

Nasional
IDI: Selama Pandemi, 401 Dokter Wafat akibat Covid-19

IDI: Selama Pandemi, 401 Dokter Wafat akibat Covid-19

Nasional
Harapkan Banyak Testing, Satgas Covid-19 Gunakan Rapid Test Antigen untuk Skrining

Harapkan Banyak Testing, Satgas Covid-19 Gunakan Rapid Test Antigen untuk Skrining

Nasional
ASN Dilarang Ambil Cuti Sesudah dan Sebelum Hari Libur Nasional

ASN Dilarang Ambil Cuti Sesudah dan Sebelum Hari Libur Nasional

Nasional
150 Dokter di Yogyakarta Positif Covid-19, Pasokan Oksigen Menurun

150 Dokter di Yogyakarta Positif Covid-19, Pasokan Oksigen Menurun

Nasional
Pengaktifan Jabatan Wakil Panglima TNI Berpotensi Timbulkan Dualisme Garis Komando

Pengaktifan Jabatan Wakil Panglima TNI Berpotensi Timbulkan Dualisme Garis Komando

Nasional
Pemerintah Diminta Bikin Regulasi Cegah Praktik Penyiksaan dan Penghukuman Kejam

Pemerintah Diminta Bikin Regulasi Cegah Praktik Penyiksaan dan Penghukuman Kejam

Nasional
Kasus Kebocoran 279 Juta Data WNI, Polri Sudah Geledah Kantor BPJS Kesehatan

Kasus Kebocoran 279 Juta Data WNI, Polri Sudah Geledah Kantor BPJS Kesehatan

Nasional
UPDATE: 181.435 Orang, Rekor Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Indonesia

UPDATE: 181.435 Orang, Rekor Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Indonesia

Nasional
Pemerintah Diminta Evaluasi dan Perketat Alat Tes Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Pemerintah Diminta Evaluasi dan Perketat Alat Tes Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Nasional
Pukat UGM: Ada 7 Ketentuan dalam UU KPK soal Pemberhentian Komisioner

Pukat UGM: Ada 7 Ketentuan dalam UU KPK soal Pemberhentian Komisioner

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X