Pemerintah Dinilai Belum Transparan Terkait Anggaran Penanganan Covid-19

Kompas.com - 18/05/2020, 17:24 WIB
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo saat ditemui di Pakarti Centre, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019). KOMPAS.com/Devina HalimKoordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo saat ditemui di Pakarti Centre, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch ( ICW) menilai Pemerintah belum transparan dalam menginformasikan dana yang telah digunakan untuk penanganan Covid-19.

Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengatakan, Pemerintah seharusnya melaporkan penggunaan anggaran dalam penanganan Covid-19 secara detail dan reguler.

"Akses publik pada data dan laporan yang reguler itu tidak terjadi. Semestinya ini dilakukan baik dengan dana negara yang digunakan untuk penanganan COVID, dana ini maupun publik," kata Koordinator ICW Adnan Topan Husodo dalam sebuah diskusi, Senin (11/5/2020).

Baca juga: DPRD Minta Pemprov DKI Alihkan Anggaran Pembelian Lahan Rp 720 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Adnan mencontohkan Pemerintah yang tidak menginformasikan berapa dana yang dikeluarkan untuk pengadaan alat rapid test.

Namun, belakangan diketahui bahwa hasil rapid test tidak sepenuhnya akurat sehingga pengetesan Covid-19 mesti dilakukan melalui tes PCR.

"Sampai saat ini BNPB tidak sampaikan laporan yang detil penggunaan anggaran mereka termasuk Kemenkes," kata Adnan.

Adnan mengatakan, anggaran yang tidak transparan tersebut menyebabkan ketidaksingkronan data termasuk dalam hal penyaluran bantuan sosial terkait Covid-19.

Baca juga: Anggota DPRD DKI Kembali Desak Anggaran Formula E Dialihkan untuk Atasi Covid-19

"Ketika data tidak singkron, tidak update, tentu yang terjadi adalah chaos, itu yang terjadi hari ini banyak yang mengeluh tidak bisa dapatkan bantuan meski korban dari corona," kata Adnan.

Adnan pun berharap agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawal transparansi anggaran tersebut.

"Sehingga publik bisa melakukan asesmen terhadap pelaporan sementara yang mereka sampaikan," ujar Adnan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X