Pemerintah Dinilai Belum Transparan Terkait Anggaran Penanganan Covid-19

Kompas.com - 18/05/2020, 17:24 WIB
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo saat ditemui di Pakarti Centre, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019). KOMPAS.com/Devina HalimKoordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo saat ditemui di Pakarti Centre, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch ( ICW) menilai Pemerintah belum transparan dalam menginformasikan dana yang telah digunakan untuk penanganan Covid-19.

Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengatakan, Pemerintah seharusnya melaporkan penggunaan anggaran dalam penanganan Covid-19 secara detail dan reguler.

"Akses publik pada data dan laporan yang reguler itu tidak terjadi. Semestinya ini dilakukan baik dengan dana negara yang digunakan untuk penanganan COVID, dana ini maupun publik," kata Koordinator ICW Adnan Topan Husodo dalam sebuah diskusi, Senin (11/5/2020).

Baca juga: DPRD Minta Pemprov DKI Alihkan Anggaran Pembelian Lahan Rp 720 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Adnan mencontohkan Pemerintah yang tidak menginformasikan berapa dana yang dikeluarkan untuk pengadaan alat rapid test.

Namun, belakangan diketahui bahwa hasil rapid test tidak sepenuhnya akurat sehingga pengetesan Covid-19 mesti dilakukan melalui tes PCR.

"Sampai saat ini BNPB tidak sampaikan laporan yang detil penggunaan anggaran mereka termasuk Kemenkes," kata Adnan.

Adnan mengatakan, anggaran yang tidak transparan tersebut menyebabkan ketidaksingkronan data termasuk dalam hal penyaluran bantuan sosial terkait Covid-19.

Baca juga: Anggota DPRD DKI Kembali Desak Anggaran Formula E Dialihkan untuk Atasi Covid-19

"Ketika data tidak singkron, tidak update, tentu yang terjadi adalah chaos, itu yang terjadi hari ini banyak yang mengeluh tidak bisa dapatkan bantuan meski korban dari corona," kata Adnan.

Adnan pun berharap agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawal transparansi anggaran tersebut.

"Sehingga publik bisa melakukan asesmen terhadap pelaporan sementara yang mereka sampaikan," ujar Adnan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Nasional
Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Nasional
Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita 'Tracing' Terus tetapi Tak Ada Alat

Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita "Tracing" Terus tetapi Tak Ada Alat

Nasional
Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Nasional
Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

Nasional
Belajar dari Putusan MA, Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Perlu Memuat Putusan MK Terkait

Belajar dari Putusan MA, Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Perlu Memuat Putusan MK Terkait

Nasional
Jokowi Tunjuk Prabowo jadi 'Leading Sector' Lumbung Pangan Nasional

Jokowi Tunjuk Prabowo jadi 'Leading Sector' Lumbung Pangan Nasional

Nasional
Pimpinan KPK Datangi Kantor Anies Baswedan, Ini yang Dibicarakan...

Pimpinan KPK Datangi Kantor Anies Baswedan, Ini yang Dibicarakan...

Nasional
Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

Nasional
Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X