KPK Dorong Pemda Buka Kanal Pengaduan Terkait Bansos Covid-19

Kompas.com - 18/05/2020, 17:02 WIB
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan  dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat memaparkan hasil kajian KPK terkait BPJS Kesehatan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (13/3/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DDeputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat memaparkan hasil kajian KPK terkait BPJS Kesehatan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (13/3/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com- Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mendorong pemerintah daerah untuk membuka kanal pengaduan terkait penyaluran bantuan sosial selama masa pandemi Covid-19.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, masih sedikit pemerintah daerah yang membuka kanal pengaduan terkait penyaluran bansos sebagaimana yang telah dianjurkan oleh KPK

Baca juga: Jokowi: 961.000 KK di DKI Jakarta Sudah Terima Bansos Tahap Ketiga

"Di surat edaran KPK dibilang bahwa satu gunakan DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) sebagai rujukan, yang kedua buka saluran pengaduan, dan ini enggak ada yang melakukan kecuali Kemsos (Kementerian Sosial) ada nomor telepon ya, yang lainnya di daerah mungkin sangat sedikit daerah yang sudah buka kanal pengaduan," kata Pahala dalam sebuah diskusi, Senin (18/5/2020).

Pahala menuturkan, pemda seharusnya membuat kanal pengaduan karena banyaknya keluhan masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial.

Berkaca dari sedikitnya kanal pengaduan yang dibuka pemda itu, KPK berencana membuka kanal pengaduan yang akan disampaikan ke inspektorat di masing-masing daerah.

"Kemungkinan KPK akan buka kanal pengaduan bersama LAPOR (layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat) tapi akan disampaikan ke inspektorat masing-masing kabupaten dan kota untuk ditindaklanjuti dan kita monitor lewat korsupgah," ujar Pahala.

Baca juga: Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember 2020

Ia pun menyambut baik adanya inisiatif dari masyarakat sipil yang membuka kanal pengaduannya sendiri.

"Kita bilang, diagregasi saja ke KPK supaya nanti bisa kita salurkan ke inspektorat masing-masing kabupaten/kota untuk melakukan tindak lanjut dan kita monitor dan kita laporkan balik bahwa hasilnya seperti ini," kata Pahala.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Tersangka KPK, Ketua DPRD Kutai Timur DIpecat dari PPP

Jadi Tersangka KPK, Ketua DPRD Kutai Timur DIpecat dari PPP

Nasional
Survei: 64,1 Persen Responden Nilai Yasonna Paling Layak Di-reshuffle, Terawan 52,4 Persen

Survei: 64,1 Persen Responden Nilai Yasonna Paling Layak Di-reshuffle, Terawan 52,4 Persen

Nasional
Survei IPO: 72,9 Persen Responden Anggap Perlu Ada Reshuffle di Kabinet Jokowi

Survei IPO: 72,9 Persen Responden Anggap Perlu Ada Reshuffle di Kabinet Jokowi

Nasional
7 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Pembelajaran Jarak Jauh Selama Covid-19

7 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Pembelajaran Jarak Jauh Selama Covid-19

Nasional
Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Jubir: Masih Ada Pembawa Virus tapi Tak Mampu Lindungi Orang Lain

Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Jubir: Masih Ada Pembawa Virus tapi Tak Mampu Lindungi Orang Lain

Nasional
1.447 Kasus Baru Covid-19, Ini 5 Provinsi dengan Penambahan Tertinggi

1.447 Kasus Baru Covid-19, Ini 5 Provinsi dengan Penambahan Tertinggi

Nasional
Soal Reshuffle, PKS: Kita Serahkan ke Pak Jokowi, PKS Oposisi...

Soal Reshuffle, PKS: Kita Serahkan ke Pak Jokowi, PKS Oposisi...

Nasional
Hingga 4 Juli, Ada 38.890 ODP dan 14.205 PDP Covid-19 di Indonesia

Hingga 4 Juli, Ada 38.890 ODP dan 14.205 PDP Covid-19 di Indonesia

Nasional
Jubir Pemerintah: Tak Semua Pasien Covid-19 Dirawat di Rumah Sakit

Jubir Pemerintah: Tak Semua Pasien Covid-19 Dirawat di Rumah Sakit

Nasional
Hingga 4 Juli, Jumlah Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19 Mencapai 894.428

Hingga 4 Juli, Jumlah Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19 Mencapai 894.428

Nasional
Menurut Politisi PKB, Dua Menteri Ini Layak Kena Reshuffle

Menurut Politisi PKB, Dua Menteri Ini Layak Kena Reshuffle

Nasional
UPDATE 4 Juli: 3.089 Orang Meninggal Akibat Covid-19, Tambah 53

UPDATE 4 Juli: 3.089 Orang Meninggal Akibat Covid-19, Tambah 53

Nasional
UPDATE 4 Juli: Bertambah 651, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 28.219

UPDATE 4 Juli: Bertambah 651, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 28.219

Nasional
Amien Rais Sarankan Jokowi Pilih Menteri Berwatak Kerakyatan apabila Ingin Reshuffle Kabinet

Amien Rais Sarankan Jokowi Pilih Menteri Berwatak Kerakyatan apabila Ingin Reshuffle Kabinet

Nasional
UPDATE 4 Juli: Tambah 1.447, Total Ada 62.142 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 4 Juli: Tambah 1.447, Total Ada 62.142 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X