Kompas.com - 18/05/2020, 17:02 WIB
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan  dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat memaparkan hasil kajian KPK terkait BPJS Kesehatan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (13/3/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DDeputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat memaparkan hasil kajian KPK terkait BPJS Kesehatan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (13/3/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pemerintah daerah untuk membuka kanal pengaduan terkait penyaluran bantuan sosial selama masa pandemi Covid-19.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, masih sedikit pemerintah daerah yang membuka kanal pengaduan terkait penyaluran bansos sebagaimana yang telah dianjurkan oleh KPK

Baca juga: Jokowi: 961.000 KK di DKI Jakarta Sudah Terima Bansos Tahap Ketiga

"Di surat edaran KPK dibilang bahwa satu gunakan DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) sebagai rujukan, yang kedua buka saluran pengaduan, dan ini enggak ada yang melakukan kecuali Kemsos (Kementerian Sosial) ada nomor telepon ya, yang lainnya di daerah mungkin sangat sedikit daerah yang sudah buka kanal pengaduan," kata Pahala dalam sebuah diskusi, Senin (18/5/2020).

Pahala menuturkan, pemda seharusnya membuat kanal pengaduan karena banyaknya keluhan masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial.

Berkaca dari sedikitnya kanal pengaduan yang dibuka pemda itu, KPK berencana membuka kanal pengaduan yang akan disampaikan ke inspektorat di masing-masing daerah.

"Kemungkinan KPK akan buka kanal pengaduan bersama LAPOR (layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat) tapi akan disampaikan ke inspektorat masing-masing kabupaten dan kota untuk ditindaklanjuti dan kita monitor lewat korsupgah," ujar Pahala.

Baca juga: Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember 2020

Ia pun menyambut baik adanya inisiatif dari masyarakat sipil yang membuka kanal pengaduannya sendiri.

"Kita bilang, diagregasi saja ke KPK supaya nanti bisa kita salurkan ke inspektorat masing-masing kabupaten/kota untuk melakukan tindak lanjut dan kita monitor dan kita laporkan balik bahwa hasilnya seperti ini," kata Pahala.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes Sebut Keraguan Masyarakat untuk Divaksin Menurun

Kemenkes Sebut Keraguan Masyarakat untuk Divaksin Menurun

Nasional
Edhy Prabowo Lebaran di Rutan KPK Bersama Keluarga, Istri Sebut Suaminya Sehat dan Mohon Doa

Edhy Prabowo Lebaran di Rutan KPK Bersama Keluarga, Istri Sebut Suaminya Sehat dan Mohon Doa

Nasional
Apresiasi Masyarakat yang Tak Mudik, Airlangga: Anda Semua Pahlawan Perangi Covid-19

Apresiasi Masyarakat yang Tak Mudik, Airlangga: Anda Semua Pahlawan Perangi Covid-19

Nasional
Mudik Lebaran dari Perspektif Komunikasi

Mudik Lebaran dari Perspektif Komunikasi

Nasional
UPDATE: 1,7 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, 13,6 Juta Orang Ikut Vaksinasi

UPDATE: 1,7 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, 13,6 Juta Orang Ikut Vaksinasi

Nasional
Tragedi Mei 1998 dan Lahirnya Komnas Perempuan

Tragedi Mei 1998 dan Lahirnya Komnas Perempuan

Nasional
Retrospeksi Tragedi Mei 1998: Kekerasan terhadap Perempuan yang Kerap Dilupakan

Retrospeksi Tragedi Mei 1998: Kekerasan terhadap Perempuan yang Kerap Dilupakan

Nasional
Wapres: Mari Lanjutkan Perjuangan Keluar dari Pandemi dengan Kurangi Mobilitas

Wapres: Mari Lanjutkan Perjuangan Keluar dari Pandemi dengan Kurangi Mobilitas

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Seluruh Gubernur di Sumatera Diminta Antisipasi Arus Balik Idul Fitri

Kasus Covid-19 Meningkat, Seluruh Gubernur di Sumatera Diminta Antisipasi Arus Balik Idul Fitri

Nasional
Ingat! Larangan Mudik Masih Berlaku hingga 17 Mei 2021

Ingat! Larangan Mudik Masih Berlaku hingga 17 Mei 2021

Nasional
Idul Fitri 1442 Hijriah, Megawati Minta Kader Teladani Pesan Soekarno

Idul Fitri 1442 Hijriah, Megawati Minta Kader Teladani Pesan Soekarno

Nasional
Kasus Covid-19 di Jawa Cenderung Menurun tetapi di Sumatera Meningkat

Kasus Covid-19 di Jawa Cenderung Menurun tetapi di Sumatera Meningkat

Nasional
Kemenhub: Puncak Arus Balik Diprediksi pada 16 dan 20 Mei

Kemenhub: Puncak Arus Balik Diprediksi pada 16 dan 20 Mei

Nasional
Kemenhub: 1,5 Juta Orang Keluar dari Jabodetabek sejak 22 April

Kemenhub: 1,5 Juta Orang Keluar dari Jabodetabek sejak 22 April

Nasional
Update 13 Mei: 8.919.557 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Update 13 Mei: 8.919.557 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X