Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pakar Epidemiologi: Era Normal Baru kalau PSBB Sudah Dilonggarkan

Kompas.com - 18/05/2020, 16:49 WIB
Sania Mashabi,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta masyarakat bersiap untuk menghadapi era normal baru.

Kondisi ketika masyarakat bisa kembali beraktivitas secara normal, tetapi harus tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19.

Baca juga: Jokowi Minta Masyarakat Bersiap Hadapi Era Normal Baru

Menurut Pakar Epidemiologi dari Universitas Indonesia Pandu Riono, era normal baru bisa dilakukan apabila pemerintah sudah melakukan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Itu kan nanti kalau sudah terjadi pelonggaran (PSBB) akan memasuki tahapan kehidupan. Kalau dilonggarkan. Tapi kan ini enggak dilonggarkan," kata Pandu kepada Kompas.com, Senin (18/5/2020).

Namun demikian, Pandu mengatakan pelonggaran PSBB dapat dilakukan jika sudah memenuhi beberapa syarat.

Baca juga: Jokowi: Saya Tegaskan, Belum Ada Pelonggaran PSBB

 

Mulai dari jumlah tes dan contact tracing bertambah, kebiasaan mencuci tangan dan pengunaan masker juga meningkat.

Kemudian, berkurangnya jumlah kasus suspek dan kematian yang diduga akibat Covid-19 dalam kurun waktu paling sedikit 14 hari.

Serta peningkatan kapasitas ICU, tenaga kesehatan dan jumlah alat pelindung diri (APD) yang memadai.

Sedangkan, Pandu berpandangan kondisi saat ini masih terlalu cepat untuk melakukan pelonggaran PSBB, mengingat Indonesia belum mencapai tahapan puncak pandemi Covid-19.

"Seharusnya tuh di mana-mana kalau ada kriteria pelonggaran, pelonggaran itu mulai kapan indikatornya terpenuhi, kalau indikatornya terpenuhi nanti baru ada pelonggaran tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga," ujarnya.

Baca juga: Pelaksanaan PSBB Dinilai Absurd, Banyak Terjadi Penyimpangan Teknis

Pandu menjelaskan, pembukaan sektor usaha dalam arti era normal baru yang dimaksud pemerintah bisa saja dianggap sebagai pelonggaran PSBB.

Namun, pelonggaran di sektor usaha dan fasilitas umum seharusnya dilakukan secara bertahap.

"Itu adalah implentasi pelonggaran. Nanti pelonggaran seperti apa, enggak sekaligus. Seharusnya seperti itu," ungkap Pandu.

Baca juga: Kekhawatiran IDI karena Adanya Pelonggaran Pembatasan...

 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut pemerintah akan mulai mengatur agar kehidupan masyarakat kembali normal meski pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Jika kehidupan normal yang baru ini sudah diterapkan, pemerintah pun mengizinkan berbagai sektor usaha untuk beroperasi kembali.

"Iya tentu saja nanti kalau sudah diputuskan, sektor-sektor usaha yang tutup dapat berangsur-angsur dibuka kembali," kata Jokowi dalam siaran pers, Jumat (15/5/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Nasional
Tok! Kasasi KPK Kabul, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Tok! Kasasi KPK Kabul, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Nasional
Penetapan Prabowo di KPU: Mesra dengan Anies hingga Malu-malu Titiek Jadi Ibu Negara

Penetapan Prabowo di KPU: Mesra dengan Anies hingga Malu-malu Titiek Jadi Ibu Negara

Nasional
Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Nasional
Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Nasional
Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Nasional
2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

Nasional
Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

Nasional
Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com