Tanri Abeng Sebut Politisasi Jadi Masalah BUMN di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Tanri Abeng menilai bahwa pengelolaan BUMN di Tanah Air masih terkait dengan politisasi.

Menteri BUMN periode 1998-1999 itu mengatakan, idealnya perusahaan BUMN memang tidak dibikin ruwet dengan birokratisasi dan politisasi.

"Tapi kenyataannya tidak bisa dihilangkan sama sekali. Di Indonesia masalahnya politisasi," kata Tanri Abeng dalam diskusi "Mobilisasi Kekuatan Sumberdaya BUMN di masa Pandemi Covid-19", Senin (18/5/2020).

"Perusahaan BUMN hanya tergantung manajemennya, kalau manajemennya diobok-obok karena ada intervensi macam-macam maka tidak akan optimal kinerjanya," ujar dia.

Baca juga: Dahlan Iskan: BUMN Harus Fokus Selamatkan Ekonomi Saat Pandemi Covid-19

Oleh karena itu, yang bisa menghilangkan praktik politisasi BUMN adalah revitalisasi total dan menjadikan perusahaan BUMN go public.

Namun, hal tersebut juga tidak mudah karena belum tentu negara mau melepaskan perusahaan BUMN.

"Kalau kita ingin jual saham-saham yang sudah untung, dikritik. Ini masalah politik sehingga ini kembali pada keputusan politik maunya bagaimana," kata dia.

Jika ingin membandingkan dengan perusahaan Singapura seperti Temasek, kata dia, maka BUMN di Tanah Air harus ada yang menangani sektor untuk bidang komersial.

Tujuannya adalah untuk mengembangkan profit dengan nilai yang tinggi.

"Kita belum sampai ke sana, masih campur baur semua ini. Kita harus jelas, BUMN kita apa misinya," ucap Tanri Abeng.

"Kalau misinya untuk pengembangan profibilitas dan profit nilai, jangan dicampur dengan BUMN di sektor-sektor lain," kata dia.

Baca juga: Dahlan Iskan Sebut BUMN Harus Introspeksi Terkait Peran Ketahanan Nasional

Hal senada disampaikan mantan Menteri BUMN periode 2011-2014 Dahlan Iskan.

Dahlan mengatakan, meskipun BUMN dibuat secara holding, tetapi hal tersebut tidak akan menghindari BUMN dari intervensi politik.

"Manfaat dari segi menghindari intervensi politik dan kesibukan tak produktif tidak ada, tapi manfaat lain banyak termasuk konsilidasi keuangan, manajemen, dan seterusnya," kata dia.

Ia mengatakan, sistem kemampuan dari BUMN itu sendiri memang selalu dipertanyakan.

Terutama, apakah BUMN bisa seperti perusahaan swasta.

"System ability memang selalu dipertanyakan, apakah BUMN bisa seperti perusahaan swasta? Begitu punya program besar bisa berkelangsungan? Belum tentu, karena BUMN sangat berkaitan dengan politik sehingga ketika politik berubah, BUMN juga berubah," kata Dahlan Iskan.