Kompas.com - 18/05/2020, 16:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Tanri Abeng menilai bahwa pengelolaan BUMN di Tanah Air masih terkait dengan politisasi.

Menteri BUMN periode 1998-1999 itu mengatakan, idealnya perusahaan BUMN memang tidak dibikin ruwet dengan birokratisasi dan politisasi.

"Tapi kenyataannya tidak bisa dihilangkan sama sekali. Di Indonesia masalahnya politisasi," kata Tanri Abeng dalam diskusi "Mobilisasi Kekuatan Sumberdaya BUMN di masa Pandemi Covid-19", Senin (18/5/2020).

"Perusahaan BUMN hanya tergantung manajemennya, kalau manajemennya diobok-obok karena ada intervensi macam-macam maka tidak akan optimal kinerjanya," ujar dia.

Baca juga: Dahlan Iskan: BUMN Harus Fokus Selamatkan Ekonomi Saat Pandemi Covid-19

Oleh karena itu, yang bisa menghilangkan praktik politisasi BUMN adalah revitalisasi total dan menjadikan perusahaan BUMN go public.

Namun, hal tersebut juga tidak mudah karena belum tentu negara mau melepaskan perusahaan BUMN.

"Kalau kita ingin jual saham-saham yang sudah untung, dikritik. Ini masalah politik sehingga ini kembali pada keputusan politik maunya bagaimana," kata dia.

Jika ingin membandingkan dengan perusahaan Singapura seperti Temasek, kata dia, maka BUMN di Tanah Air harus ada yang menangani sektor untuk bidang komersial.

Tujuannya adalah untuk mengembangkan profit dengan nilai yang tinggi.

"Kita belum sampai ke sana, masih campur baur semua ini. Kita harus jelas, BUMN kita apa misinya," ucap Tanri Abeng.

"Kalau misinya untuk pengembangan profibilitas dan profit nilai, jangan dicampur dengan BUMN di sektor-sektor lain," kata dia.

Baca juga: Dahlan Iskan Sebut BUMN Harus Introspeksi Terkait Peran Ketahanan Nasional

Hal senada disampaikan mantan Menteri BUMN periode 2011-2014 Dahlan Iskan.

Dahlan mengatakan, meskipun BUMN dibuat secara holding, tetapi hal tersebut tidak akan menghindari BUMN dari intervensi politik.

"Manfaat dari segi menghindari intervensi politik dan kesibukan tak produktif tidak ada, tapi manfaat lain banyak termasuk konsilidasi keuangan, manajemen, dan seterusnya," kata dia.

Ia mengatakan, sistem kemampuan dari BUMN itu sendiri memang selalu dipertanyakan.

Terutama, apakah BUMN bisa seperti perusahaan swasta.

"System ability memang selalu dipertanyakan, apakah BUMN bisa seperti perusahaan swasta? Begitu punya program besar bisa berkelangsungan? Belum tentu, karena BUMN sangat berkaitan dengan politik sehingga ketika politik berubah, BUMN juga berubah," kata Dahlan Iskan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

HLUN 2022, Kemensos Bagikan Alat Bantu Gerak bagi Lansia di Tasikmalaya

HLUN 2022, Kemensos Bagikan Alat Bantu Gerak bagi Lansia di Tasikmalaya

Nasional
Syaikhu Sebut “Presidential Threshold” 20 Persen Jadi Kendala Lahirnya Kepemimpinan Nasional

Syaikhu Sebut “Presidential Threshold” 20 Persen Jadi Kendala Lahirnya Kepemimpinan Nasional

Nasional
Zulkifli Hasan Ajak PKS Gabung ke Koalisi Indonesia Bersatu

Zulkifli Hasan Ajak PKS Gabung ke Koalisi Indonesia Bersatu

Nasional
Bakal Dilamar PKS di Pilpres 2024, Sandiaga Uno: Pesan Presiden 'Ojo Kesusu'

Bakal Dilamar PKS di Pilpres 2024, Sandiaga Uno: Pesan Presiden "Ojo Kesusu"

Nasional
Lansia (Semestinya) Bahagia

Lansia (Semestinya) Bahagia

Nasional
Politikus Nasdem: Masyarakat Baru Bangkit, Keliru jika Subsidi Minyak Goreng Curah Dicabut

Politikus Nasdem: Masyarakat Baru Bangkit, Keliru jika Subsidi Minyak Goreng Curah Dicabut

Nasional
Cari Jodoh untuk Pemilu 2024, Sekjen PKS: Pak Muhaimin, Pak Anies, Pak Sandi Jangan Kaget kalau Dilamar

Cari Jodoh untuk Pemilu 2024, Sekjen PKS: Pak Muhaimin, Pak Anies, Pak Sandi Jangan Kaget kalau Dilamar

Nasional
Kerumunan Tak Lagi Menakutkan

Kerumunan Tak Lagi Menakutkan

Nasional
Anies Baswedan Disambut Gemuruh Teriakan 'Presiden' Saat Hadiri Milad Ke-20 PKS

Anies Baswedan Disambut Gemuruh Teriakan "Presiden" Saat Hadiri Milad Ke-20 PKS

Nasional
Pencarian Eril Dilanjutkan, Tim SAR Bakal Fokus Gunakan Perahu dan Sensor

Pencarian Eril Dilanjutkan, Tim SAR Bakal Fokus Gunakan Perahu dan Sensor

Nasional
Komisi VIII Desak Kemenag Usut Kasus Pemotongan Dana Bantuan Pesantren

Komisi VIII Desak Kemenag Usut Kasus Pemotongan Dana Bantuan Pesantren

Nasional
Dorong Masyarakat Bersepeda ke Kantor, Kapolri Bicara soal Penghematan BBM dan Dampak Lingkungan

Dorong Masyarakat Bersepeda ke Kantor, Kapolri Bicara soal Penghematan BBM dan Dampak Lingkungan

Nasional
Menanti Jurus Luhut Melawan Sengkarut Minyak Goreng

Menanti Jurus Luhut Melawan Sengkarut Minyak Goreng

Nasional
GDPRR Hasilkan Tujuh Rekomendasi Ketahanan terhadap Bencana

GDPRR Hasilkan Tujuh Rekomendasi Ketahanan terhadap Bencana

Nasional
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 30 Calon Pekerja Migran Ilegal ke Malaysia

TNI AL Gagalkan Penyelundupan 30 Calon Pekerja Migran Ilegal ke Malaysia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.