Kompas.com - 18/05/2020, 15:24 WIB
Dahlan Iskan TRIBUNNEWS/HERUDINDahlan Iskan

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan, seluruh perusahaan BUMN harus introspeksi untuk berperan serta dalam ketahanan nasional.

Setidaknya, kata Dahlan, ada empat sektor yang harus diperhatikan perusahaan BUMN dalam membantu ketahanan nasional.

Keempat sektor itu adalah ketahanan persenjataan, pangan, energi, dan moneter.

Baca juga: Dahlan Iskan: BUMN Harus Fokus Selamatkan Ekonomi Saat Pandemi Covid-19

 

"Sehingga praktis seluruh BUMN introspeksi, saya masuk tidak di antara empat ini? Kalau tidak masuk, maka harus murni bisnis dengan laba. Kalau tidak, lepas. Kalau tidak, harus diapakan?" ujar Dahlan dalam kajian online LP3ES bertajuk Mobilisasi Kekuatan Sumberdaya BUMN di masa Pandemi Covid-19, Senin (18/5/2020).

"Kalau memang mau dipertahankan harus jadi bisnis yang sangat bagus, kalau tidak, dilepas. Daripada menghabiskan energi, tidak boleh terima penyertaan modal negara (PMN)," lanjut Dahlan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam hal ketahanan persenjataan, kata dia, sudah jelas bidang mana yang termasuk ke dalam sektor itu.

Dengan demikian, BUMN terkait ketahanan persenjataan tidak boleh mendapat dana dari negara atau PMN.

Sebab, PMN hanya diperuntukkan bagi bisnis, sedangkan ketahanan persenjataan tidak memiliki returnya.

Baca juga: Dahlan Iskan: Pemerintah Harus Berpihak ke Pengusaha, Terutama Eksportir

Selanjutnya, ketahanan pangan. Menurut Dahlan, pangan merupakan bidang yang sangat penting tetapi BUMN yang memiliki kelas tinggi seperti BNI pun lemah untuk bidang tersebut.

"Ini harus diapakan?" kata dia.

Begitu pun untuk ketahanan energi, kata Dahlan, terdapat BUMN seperti Pertamina, PLN, dan PGN yang sudah baik.

Namun perlu dicari cara untuk menyehatkannya.

Sementara untuk ketahanan moneter, sangat terkait dengan perbankan.

Dahlan mengatakan, BUMN di Indonesia memang tidak bisa seperti Temasek, perusahaan besar Singapura.

"Tapi bukan tidak ada jalan, sepanjang empat bidang tadi dilaksanakan. Jadi fokus dan selebihnya diselesaikan. Mungkin memang tidak bisa seperti Temasek karena naturalnya berbeda," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

Nasional
Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Nasional
Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Nasional
Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Nasional
Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Nasional
Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Nasional
TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

Nasional
Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Nasional
Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Nasional
Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Nasional
Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Nasional
Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Nasional
Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Nasional
Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Nasional
Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.