Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dahlan Iskan Sebut BUMN Harus Introspeksi Terkait Peran Ketahanan Nasional

Kompas.com - 18/05/2020, 15:24 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan, seluruh perusahaan BUMN harus introspeksi untuk berperan serta dalam ketahanan nasional.

Setidaknya, kata Dahlan, ada empat sektor yang harus diperhatikan perusahaan BUMN dalam membantu ketahanan nasional.

Keempat sektor itu adalah ketahanan persenjataan, pangan, energi, dan moneter.

Baca juga: Dahlan Iskan: BUMN Harus Fokus Selamatkan Ekonomi Saat Pandemi Covid-19

 

"Sehingga praktis seluruh BUMN introspeksi, saya masuk tidak di antara empat ini? Kalau tidak masuk, maka harus murni bisnis dengan laba. Kalau tidak, lepas. Kalau tidak, harus diapakan?" ujar Dahlan dalam kajian online LP3ES bertajuk Mobilisasi Kekuatan Sumberdaya BUMN di masa Pandemi Covid-19, Senin (18/5/2020).

"Kalau memang mau dipertahankan harus jadi bisnis yang sangat bagus, kalau tidak, dilepas. Daripada menghabiskan energi, tidak boleh terima penyertaan modal negara (PMN)," lanjut Dahlan.

Dalam hal ketahanan persenjataan, kata dia, sudah jelas bidang mana yang termasuk ke dalam sektor itu.

Dengan demikian, BUMN terkait ketahanan persenjataan tidak boleh mendapat dana dari negara atau PMN.

Sebab, PMN hanya diperuntukkan bagi bisnis, sedangkan ketahanan persenjataan tidak memiliki returnya.

Baca juga: Dahlan Iskan: Pemerintah Harus Berpihak ke Pengusaha, Terutama Eksportir

Selanjutnya, ketahanan pangan. Menurut Dahlan, pangan merupakan bidang yang sangat penting tetapi BUMN yang memiliki kelas tinggi seperti BNI pun lemah untuk bidang tersebut.

"Ini harus diapakan?" kata dia.

Begitu pun untuk ketahanan energi, kata Dahlan, terdapat BUMN seperti Pertamina, PLN, dan PGN yang sudah baik.

Namun perlu dicari cara untuk menyehatkannya.

Sementara untuk ketahanan moneter, sangat terkait dengan perbankan.

Dahlan mengatakan, BUMN di Indonesia memang tidak bisa seperti Temasek, perusahaan besar Singapura.

"Tapi bukan tidak ada jalan, sepanjang empat bidang tadi dilaksanakan. Jadi fokus dan selebihnya diselesaikan. Mungkin memang tidak bisa seperti Temasek karena naturalnya berbeda," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com