Kompas.com - 18/05/2020, 15:24 WIB
Dahlan Iskan TRIBUNNEWS/HERUDINDahlan Iskan

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan, seluruh perusahaan BUMN harus introspeksi untuk berperan serta dalam ketahanan nasional.

Setidaknya, kata Dahlan, ada empat sektor yang harus diperhatikan perusahaan BUMN dalam membantu ketahanan nasional.

Keempat sektor itu adalah ketahanan persenjataan, pangan, energi, dan moneter.

Baca juga: Dahlan Iskan: BUMN Harus Fokus Selamatkan Ekonomi Saat Pandemi Covid-19

 

"Sehingga praktis seluruh BUMN introspeksi, saya masuk tidak di antara empat ini? Kalau tidak masuk, maka harus murni bisnis dengan laba. Kalau tidak, lepas. Kalau tidak, harus diapakan?" ujar Dahlan dalam kajian online LP3ES bertajuk Mobilisasi Kekuatan Sumberdaya BUMN di masa Pandemi Covid-19, Senin (18/5/2020).

"Kalau memang mau dipertahankan harus jadi bisnis yang sangat bagus, kalau tidak, dilepas. Daripada menghabiskan energi, tidak boleh terima penyertaan modal negara (PMN)," lanjut Dahlan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam hal ketahanan persenjataan, kata dia, sudah jelas bidang mana yang termasuk ke dalam sektor itu.

Dengan demikian, BUMN terkait ketahanan persenjataan tidak boleh mendapat dana dari negara atau PMN.

Sebab, PMN hanya diperuntukkan bagi bisnis, sedangkan ketahanan persenjataan tidak memiliki returnya.

Baca juga: Dahlan Iskan: Pemerintah Harus Berpihak ke Pengusaha, Terutama Eksportir

Selanjutnya, ketahanan pangan. Menurut Dahlan, pangan merupakan bidang yang sangat penting tetapi BUMN yang memiliki kelas tinggi seperti BNI pun lemah untuk bidang tersebut.

"Ini harus diapakan?" kata dia.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

Nasional
Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Nasional
Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Nasional
Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Nasional
Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Nasional
Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Nasional
Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Nasional
Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Nasional
Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Nasional
Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Nasional
Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Nasional
Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Nasional
Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.