Kompas.com - 18/05/2020, 15:09 WIB
Sejumlah warga dan pengendara motor memadati kawasan Pasar Anyar, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (18/5/2020). Kawasan pasar tradisional tersebut dipadati warga yang ingin berbelanja kebutuhan lebaran meskipun Pemerintah Kota Bogor sedang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19). ANTARA FOTO/ARIF FIRMANSYAHSejumlah warga dan pengendara motor memadati kawasan Pasar Anyar, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (18/5/2020). Kawasan pasar tradisional tersebut dipadati warga yang ingin berbelanja kebutuhan lebaran meskipun Pemerintah Kota Bogor sedang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19).
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri mengklaim telah melakukan pembubaran massa sebanyak 1.357.361 kali dalam penanganan wabah Covid-19 hingga Senin (18/5/2020).

"Sampai dengan hari ini, Operasi Aman Nusa II Polri dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 telah melakukan pembubaran massa sebanyak 1.357.361 kali," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Polri Kombes Ahmad Ramadhan melalui telekonferensi, Senin.

Kemudian, Polri mengaku telah memberikan imbauan atau edukasi kepada masyarakat sebanyak 4.597.970 kali.

Baca juga: Evaluasi PSBB Jakarta, Masih Ada Kerumunan Massa hingga Perusahaan Curi-curi Operasi

Anggota kepolisian juga melakukan penyemprotan cairan disinfektan 1.497.108 kali di Indonesia.

Pemberian bantuan sosial turut dilakukan Polri bersama TNI.

"Meliputi pemberian kepada warga yang terdampak Covid-19 sejumlah 2.366.495 paket sembako, 905.304 alat pelindung diri, dan melaksanakan dapur umum sebanyak 6.750,” tuturnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Diketahui, Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis telah mengeluarkan maklumat yang meminta masyarakat tidak berkerumun. Mereka yang melanggar akan ditindak tegas.

Baca juga: Jokowi: Saya Tegaskan, Belum Ada Pelonggaran PSBB

Hal itu tertuang dalam Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) tertanggal 19 Maret 2020.

Adapun, tindakan pengumpulan massa terdiri atas lima hal.

Pertama, pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan lainnya yang sejenis.

Kedua, kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazar, pasar malam, pameran dan resepsi keluarga.

Ketiga, kegiatan olahraga, kesenian, dan jasa hiburan.

Keempat, unjuk rasa, pawai dan karnaval.

Kelima, kegiatan lain yang menjadikan berkumpulnya massa.

Baca juga: Telegram Kapolri, Pemain Harga dan Timbun Kebutuhan Saat Wabah Covid-19 Jadi Incaran

Kemudian, Idham menerbitkan surat telegram Nomor ST/1098/IV/HUK.7.1./2020 yang ditandatangani Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo pada 4 April 2020.

Melalui telegram itu, Polri memastikan akan menindak tegas setiap individu yang berupaya menghalangi petugas yang berwenang dalam menanggulangi Covid-19.

Salah satu tindak pidana yang mungkin terjadi selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah melawan petugas.

"Menolak atau melawan petugas yang berwenang sebagaimana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218 KUHP dan menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit sebagaiman UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Pasal 14 ayat (1) dan (2)," tulis telegram tersebut seperti dikutip Kompas.com, 5 April 2020.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bali Dibuka untuk Wisman, Kapolri Minta Personel TNI-Polri Tegakkan Aturan Prokes

Bali Dibuka untuk Wisman, Kapolri Minta Personel TNI-Polri Tegakkan Aturan Prokes

Nasional
Bareskrim Sita Rp 20 Miliar dari Pinjol Ilegal Peneror Ibu hingga Gantung Diri

Bareskrim Sita Rp 20 Miliar dari Pinjol Ilegal Peneror Ibu hingga Gantung Diri

Nasional
UPDATE 23 Oktober: 250.587 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,1 Persen

UPDATE 23 Oktober: 250.587 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,1 Persen

Nasional
UPDATE: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 53,91 Persen, Dosis Kedua 32,25 Persen

UPDATE: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 53,91 Persen, Dosis Kedua 32,25 Persen

Nasional
PPATK Nilai Pasal Pencucian Uang Efektif Jerat Bandar Narkoba

PPATK Nilai Pasal Pencucian Uang Efektif Jerat Bandar Narkoba

Nasional
Antara Jokowi dan Haji Isam...

Antara Jokowi dan Haji Isam...

Nasional
UPDATE 23 Oktoberr: 14.803 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 23 Oktoberr: 14.803 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 23 Oktober: Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 23, Total Jadi 143.176

UPDATE 23 Oktober: Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 23, Total Jadi 143.176

Nasional
UPDATE 23 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.081.417, Tambah 1.066

UPDATE 23 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.081.417, Tambah 1.066

Nasional
UPDATE 23 Oktober: Bertambah 802, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.239.396

UPDATE 23 Oktober: Bertambah 802, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.239.396

Nasional
Tak Akan Ada Sanksi, Kemenkes Yakin Nakes Bakal Kembalikan Kelebihan Insentif

Tak Akan Ada Sanksi, Kemenkes Yakin Nakes Bakal Kembalikan Kelebihan Insentif

Nasional
Minta Maaf, Kemenkes Jelaskan Penyebab Transfer Dobel Insentif Nakes

Minta Maaf, Kemenkes Jelaskan Penyebab Transfer Dobel Insentif Nakes

Nasional
Kemenkes: Pengembalian Kelebihan Insentif Hanya untuk Nakes yang Terima Transfer Dobel

Kemenkes: Pengembalian Kelebihan Insentif Hanya untuk Nakes yang Terima Transfer Dobel

Nasional
PPATK Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tanpa Menelusuri Aliran Uang Biasanya Gagal

PPATK Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tanpa Menelusuri Aliran Uang Biasanya Gagal

Nasional
Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.