Hingga Senin Ini, Polri Klaim Lakukan Pembubaran Massa 1,3 Juta Kali

Kompas.com - 18/05/2020, 15:09 WIB
Sejumlah warga dan pengendara motor memadati kawasan Pasar Anyar, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (18/5/2020). Kawasan pasar tradisional tersebut dipadati warga yang ingin berbelanja kebutuhan lebaran meskipun Pemerintah Kota Bogor sedang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19). ANTARA FOTO/ARIF FIRMANSYAHSejumlah warga dan pengendara motor memadati kawasan Pasar Anyar, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (18/5/2020). Kawasan pasar tradisional tersebut dipadati warga yang ingin berbelanja kebutuhan lebaran meskipun Pemerintah Kota Bogor sedang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19).
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri mengklaim telah melakukan pembubaran massa sebanyak 1.357.361 kali dalam penanganan wabah Covid-19 hingga Senin (18/5/2020).

"Sampai dengan hari ini, Operasi Aman Nusa II Polri dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 telah melakukan pembubaran massa sebanyak 1.357.361 kali," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Polri Kombes Ahmad Ramadhan melalui telekonferensi, Senin.

Kemudian, Polri mengaku telah memberikan imbauan atau edukasi kepada masyarakat sebanyak 4.597.970 kali.

Baca juga: Evaluasi PSBB Jakarta, Masih Ada Kerumunan Massa hingga Perusahaan Curi-curi Operasi

Anggota kepolisian juga melakukan penyemprotan cairan disinfektan 1.497.108 kali di Indonesia.

Pemberian bantuan sosial turut dilakukan Polri bersama TNI.

"Meliputi pemberian kepada warga yang terdampak Covid-19 sejumlah 2.366.495 paket sembako, 905.304 alat pelindung diri, dan melaksanakan dapur umum sebanyak 6.750,” tuturnya.

Diketahui, Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis telah mengeluarkan maklumat yang meminta masyarakat tidak berkerumun. Mereka yang melanggar akan ditindak tegas.

Baca juga: Jokowi: Saya Tegaskan, Belum Ada Pelonggaran PSBB

Hal itu tertuang dalam Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) tertanggal 19 Maret 2020.

Adapun, tindakan pengumpulan massa terdiri atas lima hal.

Pertama, pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan lainnya yang sejenis.

Kedua, kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazar, pasar malam, pameran dan resepsi keluarga.

Ketiga, kegiatan olahraga, kesenian, dan jasa hiburan.

Keempat, unjuk rasa, pawai dan karnaval.

Kelima, kegiatan lain yang menjadikan berkumpulnya massa.

Baca juga: Telegram Kapolri, Pemain Harga dan Timbun Kebutuhan Saat Wabah Covid-19 Jadi Incaran

Kemudian, Idham menerbitkan surat telegram Nomor ST/1098/IV/HUK.7.1./2020 yang ditandatangani Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo pada 4 April 2020.

Melalui telegram itu, Polri memastikan akan menindak tegas setiap individu yang berupaya menghalangi petugas yang berwenang dalam menanggulangi Covid-19.

Salah satu tindak pidana yang mungkin terjadi selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah melawan petugas.

"Menolak atau melawan petugas yang berwenang sebagaimana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218 KUHP dan menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit sebagaiman UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Pasal 14 ayat (1) dan (2)," tulis telegram tersebut seperti dikutip Kompas.com, 5 April 2020.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem: Jika Terjadi Pemburukan di Zona Hijau, Pembelajaran Tatap Muka Harus Dihentikan

Nadiem: Jika Terjadi Pemburukan di Zona Hijau, Pembelajaran Tatap Muka Harus Dihentikan

Nasional
Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Berencana Merger Bank Syariah BUMN

Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Berencana Merger Bank Syariah BUMN

Nasional
Partai Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa 8 Agustus, Ini yang Akan Dibahas

Partai Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa 8 Agustus, Ini yang Akan Dibahas

Nasional
Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS

Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS

Nasional
Pakar: Pemidanaan Korporasi Justru untuk Menyehatkan Korporasi

Pakar: Pemidanaan Korporasi Justru untuk Menyehatkan Korporasi

Nasional
Protokol Diperketat, Kini Wajib Tunjukkan Hasil Swab Saat Masuk Istana

Protokol Diperketat, Kini Wajib Tunjukkan Hasil Swab Saat Masuk Istana

Nasional
Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Nasional
Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

Nasional
Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Nasional
Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Nasional
Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Nasional
Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X