Dahlan Iskan: Pemerintah Harus Berpihak ke Pengusaha, Terutama Eksportir

Kompas.com - 18/05/2020, 14:50 WIB
Dahlan Iskan KOMPAS.com/Achmad FaizalDahlan Iskan

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan mengatakan, saat ini pemerintah harus turut berpihak kepada pengusaha dalam rangka menjaga ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19.

Ia mengatakan, setidaknya keberpihakan itu dilakukan kepada perusahaan di bidang ekspor dan perusahaan-perusahaan yang selama ini mampu mengurangi impor.

"Menurut saya kita harus berpihak pada pengusaha tapi juga kita lihat peran pengusaha itu dalam menjaga ekonomi nasional," ujar Dahlan dalam kajian online LP3ES "Mobilisasi Kekuatan Sumberdaya BUMN di masa Pandemi Covid-19", Senin (18/5/2020).

Baca juga: Tanri Abeng Cerita soal Kondisi BUMN Saat Krisis Moneter 1998 Dibanding Saat Ini

Menurut Dahlan, para eksportir harus betul-betul dijaga agar perusahaan-perusahaannya tidak bangkrut.

Sebab, jika hal tersebut terjadi, kata dia, bukan hanya perusahaan itu yang sulit melainkan semua pihak juga akan mengalami sulit.

"Jaringan dan akses mereka di internasional hilang, jalur logistik dalam negeri hilang, sistemnya hilang," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah harus mempunyai daftar perusahaan-perusahaan eksportir yang harus dijaga agar tidak bangkrut, termasuk dukungan apa yang harus diberikan pemerintah kepada mereka.

Selanjutnya, yang harus dijaga yakni perusahaan-perusahaan yang selama ini mampu mengurangi impor, yaitu subtitusi impor.

Hal ini dibutuhkan mengingat BUMN yang terkait dengan bidang tersebut dinilainya masih sangat lemah.

Dahlan mengatakan, selain itu salah satu BUMN yang harus kuat adalah yang menangani bidang pangan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alih Status Eks Pegawai KPK: 44 Siap Jadi ASN Polri, 8 Menolak, 4 dalam Konfirmasi

Alih Status Eks Pegawai KPK: 44 Siap Jadi ASN Polri, 8 Menolak, 4 dalam Konfirmasi

Nasional
PPKM Level 2-3 Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal Masih Dibatasi

PPKM Level 2-3 Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal Masih Dibatasi

Nasional
PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali: Penumpang Transportasi Umum Maksimal 70 Persen

PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali: Penumpang Transportasi Umum Maksimal 70 Persen

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Aturan Makan di Kafe-Resto

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Aturan Makan di Kafe-Resto

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pembelajaran Tatap Muka Masih Terbatas

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pembelajaran Tatap Muka Masih Terbatas

Nasional
Acara Sosial Budaya Dibatasi Maksimal 50 Orang Saat Nataru

Acara Sosial Budaya Dibatasi Maksimal 50 Orang Saat Nataru

Nasional
Selama Nataru, Orang Belum Divaksinasi Covid-19 Dilarang Bepergian Jarak Jauh

Selama Nataru, Orang Belum Divaksinasi Covid-19 Dilarang Bepergian Jarak Jauh

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali: Pintu Masuk Kedatangan Internasional Jalur Udara, Laut dan Darat Dibatasi

PPKM Luar Jawa-Bali: Pintu Masuk Kedatangan Internasional Jalur Udara, Laut dan Darat Dibatasi

Nasional
Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Nataru, Ini Pertimbangan Pemerintah

Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Nataru, Ini Pertimbangan Pemerintah

Nasional
PPKM Level 3 Saat Nataru Batal, Luhut: Ada Revisi Inmendagri dan SE

PPKM Level 3 Saat Nataru Batal, Luhut: Ada Revisi Inmendagri dan SE

Nasional
Sidang Perdana Azis Syamsuddin: Didakwa Suap, Diingatkan Tak Dekati Hakim

Sidang Perdana Azis Syamsuddin: Didakwa Suap, Diingatkan Tak Dekati Hakim

Nasional
Hillary Lasut Akui Kirim Surat Batalkan Permohonan Ajudan dari TNI

Hillary Lasut Akui Kirim Surat Batalkan Permohonan Ajudan dari TNI

Nasional
Aturan PPKM Level 3 Nataru Batal, Ini yang Bakal Diterapkan

Aturan PPKM Level 3 Nataru Batal, Ini yang Bakal Diterapkan

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daerah Berstatus Level 1

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daerah Berstatus Level 1

Nasional
Pengacara Nilai Tuntutan Hukuman Mati untuk Heru Hidayat Berlebihan

Pengacara Nilai Tuntutan Hukuman Mati untuk Heru Hidayat Berlebihan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.