Kompas.com - 18/05/2020, 14:50 WIB
Dahlan Iskan KOMPAS.com/Achmad FaizalDahlan Iskan

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan mengatakan, saat ini pemerintah harus turut berpihak kepada pengusaha dalam rangka menjaga ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19.

Ia mengatakan, setidaknya keberpihakan itu dilakukan kepada perusahaan di bidang ekspor dan perusahaan-perusahaan yang selama ini mampu mengurangi impor.

"Menurut saya kita harus berpihak pada pengusaha tapi juga kita lihat peran pengusaha itu dalam menjaga ekonomi nasional," ujar Dahlan dalam kajian online LP3ES "Mobilisasi Kekuatan Sumberdaya BUMN di masa Pandemi Covid-19", Senin (18/5/2020).

Baca juga: Tanri Abeng Cerita soal Kondisi BUMN Saat Krisis Moneter 1998 Dibanding Saat Ini

Menurut Dahlan, para eksportir harus betul-betul dijaga agar perusahaan-perusahaannya tidak bangkrut.

Sebab, jika hal tersebut terjadi, kata dia, bukan hanya perusahaan itu yang sulit melainkan semua pihak juga akan mengalami sulit.

"Jaringan dan akses mereka di internasional hilang, jalur logistik dalam negeri hilang, sistemnya hilang," kata dia.

Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah harus mempunyai daftar perusahaan-perusahaan eksportir yang harus dijaga agar tidak bangkrut, termasuk dukungan apa yang harus diberikan pemerintah kepada mereka.

Selanjutnya, yang harus dijaga yakni perusahaan-perusahaan yang selama ini mampu mengurangi impor, yaitu subtitusi impor.

Hal ini dibutuhkan mengingat BUMN yang terkait dengan bidang tersebut dinilainya masih sangat lemah.

Dahlan mengatakan, selain itu salah satu BUMN yang harus kuat adalah yang menangani bidang pangan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Armada Luar Negeri yang Bantu Cari KRI Nanggala-402, dari HMAS Ballarat hingga Pesawat Poseidon AS

Armada Luar Negeri yang Bantu Cari KRI Nanggala-402, dari HMAS Ballarat hingga Pesawat Poseidon AS

Nasional
Kasus Suap Penyidik Stepanus Robin, Polri Hormati Proses Hukum di KPK

Kasus Suap Penyidik Stepanus Robin, Polri Hormati Proses Hukum di KPK

Nasional
Menteri PPPA: Perempuan dan Laki-laki Harus Miliki Akses yang Sama

Menteri PPPA: Perempuan dan Laki-laki Harus Miliki Akses yang Sama

Nasional
Kartini dan Mimpi Ajarkan Kesetaraan ke Anak-anaknya...

Kartini dan Mimpi Ajarkan Kesetaraan ke Anak-anaknya...

Nasional
UPDATE 23 April: Bertambah 4 Orang, Kini ada 83 WNI Terjangkit Covid-19 di India

UPDATE 23 April: Bertambah 4 Orang, Kini ada 83 WNI Terjangkit Covid-19 di India

Nasional
Ada Temuan Kemagnetan Tinggi di Perairan Utara Bali, Kapuspen: Semoga Itu Titik Terang Pencarian KRI Nanggala-402

Ada Temuan Kemagnetan Tinggi di Perairan Utara Bali, Kapuspen: Semoga Itu Titik Terang Pencarian KRI Nanggala-402

Nasional
AHY: Walaupun Semakin Banyak yang Divaksin, Kita Masih Harus Kerja Keras

AHY: Walaupun Semakin Banyak yang Divaksin, Kita Masih Harus Kerja Keras

Nasional
Dilema Kartini, Perempuan yang Menuntut Pendidikan Setara dan Pentingnya Peran Ibu

Dilema Kartini, Perempuan yang Menuntut Pendidikan Setara dan Pentingnya Peran Ibu

Nasional
Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Perketat Kedatangan WN India ke Indonesia

Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Perketat Kedatangan WN India ke Indonesia

Nasional
Fraksi PPP Pertanyakan Adanya Larangan Mudik tetapi WN India Diperbolehkan Masuk Indonesia

Fraksi PPP Pertanyakan Adanya Larangan Mudik tetapi WN India Diperbolehkan Masuk Indonesia

Nasional
Kemenkes: 132 WN India Masuk Indonesia dengan Pesawat Carter

Kemenkes: 132 WN India Masuk Indonesia dengan Pesawat Carter

Nasional
Pimpinan Komisi IX: Pemerintah Harus Larang Perjalanan dari India ke Indonesia untuk Antisipasi Penyebaran Covid-19

Pimpinan Komisi IX: Pemerintah Harus Larang Perjalanan dari India ke Indonesia untuk Antisipasi Penyebaran Covid-19

Nasional
Komisi IX Usulkan 127 WN India Diisolasi di Pulau, seperti Saat ABK di Pulau Sebaru

Komisi IX Usulkan 127 WN India Diisolasi di Pulau, seperti Saat ABK di Pulau Sebaru

Nasional
Pertemuan Demokrat dan PKS, Demokrasi dan Penegakan Hukum Jadi Pembahasan

Pertemuan Demokrat dan PKS, Demokrasi dan Penegakan Hukum Jadi Pembahasan

Nasional
Pimpinan Komisi IX Minta Kemenlu Pemerintah Serius Tangani 127 WN India yang Masuk

Pimpinan Komisi IX Minta Kemenlu Pemerintah Serius Tangani 127 WN India yang Masuk

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X