Dahlan Iskan: Pemerintah Harus Berpihak ke Pengusaha, Terutama Eksportir

Kompas.com - 18/05/2020, 14:50 WIB
Dahlan Iskan KOMPAS.com/Achmad FaizalDahlan Iskan

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan mengatakan, saat ini pemerintah harus turut berpihak kepada pengusaha dalam rangka menjaga ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19.

Ia mengatakan, setidaknya keberpihakan itu dilakukan kepada perusahaan di bidang ekspor dan perusahaan-perusahaan yang selama ini mampu mengurangi impor.

"Menurut saya kita harus berpihak pada pengusaha tapi juga kita lihat peran pengusaha itu dalam menjaga ekonomi nasional," ujar Dahlan dalam kajian online LP3ES "Mobilisasi Kekuatan Sumberdaya BUMN di masa Pandemi Covid-19", Senin (18/5/2020).

Baca juga: Tanri Abeng Cerita soal Kondisi BUMN Saat Krisis Moneter 1998 Dibanding Saat Ini

Menurut Dahlan, para eksportir harus betul-betul dijaga agar perusahaan-perusahaannya tidak bangkrut.

Sebab, jika hal tersebut terjadi, kata dia, bukan hanya perusahaan itu yang sulit melainkan semua pihak juga akan mengalami sulit.

"Jaringan dan akses mereka di internasional hilang, jalur logistik dalam negeri hilang, sistemnya hilang," kata dia.

Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah harus mempunyai daftar perusahaan-perusahaan eksportir yang harus dijaga agar tidak bangkrut, termasuk dukungan apa yang harus diberikan pemerintah kepada mereka.

Selanjutnya, yang harus dijaga yakni perusahaan-perusahaan yang selama ini mampu mengurangi impor, yaitu subtitusi impor.

Hal ini dibutuhkan mengingat BUMN yang terkait dengan bidang tersebut dinilainya masih sangat lemah.

Dahlan mengatakan, selain itu salah satu BUMN yang harus kuat adalah yang menangani bidang pangan.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X