KILAS

Tak Bebani Keuangan Negara, Satgas Lawan Covid-19 DPR Berkontribusi Tangani Pandemi

Kompas.com - 18/05/2020, 13:00 WIB
Wakil Ketua DPR RI M Azis Syamsuddin Mario/ManWakil Ketua DPR RI M Azis Syamsuddin

KOMPAS.comDPR RI ikut berjuang dalam penanganan wabah coronavirus disease 2019 ( Covid-19) di Indonesia. Salah satu caranya dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Lawan Covid-19.

Satgas ini dibentuk dari dana yang dikumpulkan anggota parlemen dan corporate social responsibility (CSR), sehingga tidak membebani keuangan negara.

Wakil Ketua DPR RI M Azis Syamsuddin menjabarkan kontribusi Satgas Lawan Covid-19 DPR RI yang sudah dilakukan.

“Dengan cepat, kami langsung membuat Satgas lawan Covid-19. Di situ, kami menyalurkan alat-alat pelindung diri (APD),” ujar dia dalam keterangan tertulis.

Baca juga: Komisi V DPR Minta Polri Usut Praktik Jual-Beli Surat Bebas Covid-19

Azis menyampaikan pernyataan itu saat dialog virtual dengan Junior Doctor Network (JDN) Indonesia, terkait perkembangan pandemi Covid-19 di Indonesia (17/5/2020).

Dialog dipandu langsung Dokter Vito Damay dan Dokter Reisa Broto Masmoro. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Rmanuel Melkiades Laka Lena juga menjadi salah satu narasumber.

Kontribusi selanjutnya dari Satgas Lawan Covid-19 DPR RI, sambung Azis, adalah membentuk dapur umum di Jabodetabek dan membagikan makanan kepada mereka yang membutuhkan.

Kesadaran masyarakat yang masih rendah

Sementara itu, Politisi Fraksi Partai Golkar dari daerah pemilihan (dapil) Lampung II itu menilai bahwa kesadaran masyarakat di beberapa daerah tertentu terhadap penularan Covid-19 sangat rendah.

“Di dapil saya saja masih ada yang menggelar shalat Jumat dan shalat tarawih,” ujar Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu.

Menurut Azis, hal itu membutuhkan kerja sama yang kompak antara Satgas Lawan Covid-19 DPR RI dengan para dokter.

Baca juga: Bandara Soetta Padat, DPR Minta Pemerintah Hentikan Relaksasi PSBB di Bandara

“Terutama yang tergabung dalam JDN untuk menyosialisasikan dan mempercepat penanganan pandemi,” kata dia.

Selain itu, agar penanganan Covid-19 di Indonesia makin efektif, DPR RI juga telah membentuk Tim Pengawas Penanggulangan Bencana.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Nasional
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X