Ketua MPR Minta Pemerintah Percepat Distribusi BLT Desa dan Bansos Tunai

Kompas.com - 18/05/2020, 11:42 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di Jalan Pakubuwono, Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu (29/2/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua MPR RI Bambang Soesatyo di Jalan Pakubuwono, Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu (29/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo mendesak pemerintah agar mempercepat pendistribusian Bantuan Langsung Tunai ( BLT) Desa dan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada masyarakat rentan terdampak pandemi Covid-19.

Ia mengatakan, kecepatan pendistribusian bantuan perlu dikedepankan pada masa krisis yang terjadi saat ini.

"Di situasi krisis seperti ini dibutuhkan kecepatan dalam pendistribusian bantuan. Bagaimana mungkin warga bisa taat menjalankan PSBB maupun physical distancing, jika di dapurnya tak ada yang bisa dimasak," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Senin (18/5/2020).

Baca juga: Indonesia Dipaksa Sambut New Normal saat Kematian akibat Covid-19 Diperkirakan 3 Kali Lipat Data Pemerintah

Menurut Bambang, sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo, BLT Desa baru tersalurkan 15 persen. Sementara itu, Bansos Tunai tersalurkan 25 persen.

Dia menyebutkan, pandemi Covid-19 ini jadi pelajaran penting bagi pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan data masyarakat penerima bantuan.

Ia mengatakan, pemetaan kondisi masyarakat harus dilakukan secara berkala sehingga pemerintah sudah siap jika bencana baik alam maupun nonalam terjadi.

"Tak seperti saat ini. Bencana datang, update data baru dilakukan. Harusnya update data dilakukan secara berkala, jika perlu setiap satu bulan sekali," ucap Bambang.

"Jadi kapan pun bencana datang, kita sudah siap. Begitupun dengan masalah tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah yang selalu menjadi masalah klasik dalam penyaluran bantuan sosial tidak boleh terus berulang," tutur dia.

Baca juga: Jokowi: Baru 15 Persen BLT Desa Tersalurkan untuk Masyarakat

Dilansir Kontan, Sabtu (16/5/2020), Presiden Jokowi meminta kepada menteri-menterinya agar prosedur penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dan Bantuan Sosial Tunai segera disederhanakan.

Menurut Jokowi, masih banyak masyarakat yang mempermasalahkan BLT Desa dan bansos tunai ini mengingat masih banyak yang belum menerima bantuan tersebut.

"Tadi pagi sudah saya perintahkan kepada Menko PMK, kepada Menteri Sosial dan juga kepada Menteri Desa untuk mempercepat proses penyaluran BLT desa maupun bansos tunai dengan cara menyederhanakan prosedurnya, memotong prosedurnya, sehingga masyarakat segera menerima bantuan sosial ini, baik itu BLT Desa maupun Bansos tunai," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor.

Dia mengatakan, BLT desa yang disalurkan ke masyarakat baru 15 persen, sedangkan bansos tunai yang tersalurkan baru sekitar 25 persen.

Baca juga: Serikat Buruh Minta Pemerintah Ganti Program Kartu Prakerja dengan BLT

Artinya, masih ada 85 persen yang belum menerima BLT desa serta 75 persen yang belum menerima bansos tunai.

Adapun, BLT desa dan bansos tunai ini memiliki nilai masing-masing sebesar Rp 600.000 per bulan yang diberikan selama tiga bulan berturut-turut.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyelidikan Dugaan Korupsi Pejabat UNJ Dihentikan, Ini Respons KPK

Penyelidikan Dugaan Korupsi Pejabat UNJ Dihentikan, Ini Respons KPK

Nasional
PDI-P Usung Keponakan Prabowo Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel

PDI-P Usung Keponakan Prabowo Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel

Nasional
Demi Cegah Buronan Berbisnis di Luar Negeri, MAKI Usul Pemerintah Segera Cabut Paspor Mereka

Demi Cegah Buronan Berbisnis di Luar Negeri, MAKI Usul Pemerintah Segera Cabut Paspor Mereka

Nasional
Diplomasi 'High Level', di Balik Proses Ekstradisi Maria Pauline Lumowa

Diplomasi "High Level", di Balik Proses Ekstradisi Maria Pauline Lumowa

Nasional
Ekstradisi Maria Pauline Lumowa Dinilai Tutupi Malu Menkumham Kebobolan Djoko Tjandra

Ekstradisi Maria Pauline Lumowa Dinilai Tutupi Malu Menkumham Kebobolan Djoko Tjandra

Nasional
Kemenkes Sosialisasikan Flu Babi G4 ke Peternak di Indonesia

Kemenkes Sosialisasikan Flu Babi G4 ke Peternak di Indonesia

Nasional
Wapres: Proyek Berbiaya Besar Ditunda hingga 2022 atau 2023

Wapres: Proyek Berbiaya Besar Ditunda hingga 2022 atau 2023

Nasional
Maria Pauline Ditangkap, MAKI: Semestinya Bisa Juga Tangkap Djoko Tjandra, Eddy Tansil, dan Kakap lainnya

Maria Pauline Ditangkap, MAKI: Semestinya Bisa Juga Tangkap Djoko Tjandra, Eddy Tansil, dan Kakap lainnya

Nasional
Wapres Sebut Harus Ada Revisi RPJMN agar Ekonomi Kembali Pulih

Wapres Sebut Harus Ada Revisi RPJMN agar Ekonomi Kembali Pulih

Nasional
PDI-P: Pencopotan Rieke dari Pimpinan Baleg Bukan karena Polemik RUU HIP

PDI-P: Pencopotan Rieke dari Pimpinan Baleg Bukan karena Polemik RUU HIP

Nasional
Kemenlu Jamin Tak Ada WNA Overstay Selama Pandemi Covid-19

Kemenlu Jamin Tak Ada WNA Overstay Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Kemendikbud: Mayoritas Anak Sulit Pahami Pelajaran Selama Belajar dari Rumah

Kemendikbud: Mayoritas Anak Sulit Pahami Pelajaran Selama Belajar dari Rumah

Nasional
Wapres Sebut Pemerintah Lebarkan Defisit Anggaran jika Ekonomi Memburuk

Wapres Sebut Pemerintah Lebarkan Defisit Anggaran jika Ekonomi Memburuk

Nasional
Tinjau Lumbung Pangan di Kapuas, Jokowi dan Menteri Diskusi di Gubuk

Tinjau Lumbung Pangan di Kapuas, Jokowi dan Menteri Diskusi di Gubuk

Nasional
Wapres Sebut Ekonomi RI Bakal Pulih Sepenuhnya pada 2022

Wapres Sebut Ekonomi RI Bakal Pulih Sepenuhnya pada 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X