Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Parlemen Minta Soeharto Mundur...

Kompas.com - 18/05/2020, 08:38 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

Ditanya pendapat F-PP tentang keterangan Menhankam/ Pangab Jenderal TNI Wiranto bahwa sikap pimpinan DPR itu sikap individual, Hamzah menjawab bahwa bagaimanapun yang namanya pimpinan dewan itu adalah fungsionaris dari masing-masing orsospol (organisasi sosial politik).

Baca juga: Cerita di Balik Mundurnya Soeharto

Mereka adalah fungsionaris dari DPP masing-masing, jadi tampilnya Ismail Hasan Metareum sebagai anggota pimpinan DPR itu tidak membawa unsur pribadi, melainkan sebagai fungsionaris partai.

Anggota Dewan Pembina PPP Hamzah Haz (kanan) bersama Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PDIP, Puan Maharani menjawab pertanyaan wartawan di kediaman Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2014).TRIBUNNEWS/HERUDIN Anggota Dewan Pembina PPP Hamzah Haz (kanan) bersama Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PDIP, Puan Maharani menjawab pertanyaan wartawan di kediaman Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2014).
Bagi F-PP, sikap itu bukan individual tetapi sikap partai.

Hamzah Haz menandaskan, sikap pimpinan DPR itu memang bukan sikap DPR, karena sikap Dewan harus melalui rapat paripurna.

Yang terjadi adalah inisiatif pimpinan dewan dalam rangka mengakomodir dan memberikan respons terhadap tuntutan masyarakat.

Berdasarkan pengamatan, kalau hal ini tidak segera ditanggapi, akan berakibat makin banyak jatuhnya korban.

Baca juga: Amien Rais: Pak Harto Bukan Pemimpin yang Menggilas Rakyatnya Sendiri

Selama Orde Baru, belum pernah terjadi jatuh korban jiwa sampai lebih dari 500 jiwa.

Selain itu, kehidupan ekonomi belum menunjukkan tanda-tanda membaik, sehingga memungkinkan timbulnya gejolak sosial. Apapun yang dilakukan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter, tampaknya tidak direspons oleh pasar dan masyarakat. Jadi ini merupakan warning (peringatan).

"Apa yang dilakukan pimpinan Dewan adalah menyarankan kepada Pak Harto untuk mengundurkan diri. Suatu imbauan. Nanti bagaimana Pak Harto menjawab, kan begitu. DPP sudah mengadakan rapat dan keputusannya seperti itu. Itu yang dibawa Buya (panggilan akrab Ismail Hasan Metareum - Red) sebagai seorang fungsionaris, sebagai anggota pimpinan Dewan," demikan Ketua F-PP.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (F-PDI) Budi Hardjono mengatakan, setelah menerima masukan dari berbagai kelompok masyarakat, mahasiswa, perguruan tinggi, cendekiawan, fraksinya mengambil kesepakatan demi kepentingan bangsa dan negara agar tidak memberi beban berat kepada Soeharto.

Baca juga: Karakteristik Demokrasi Periode Orde Baru

"Kami minta pertimbangan Pak Harto untuk mundur atau lengser keprabon dengan penuh hormat, dan dilakukan melalui prosedur konstitusional," kata Budi.

Namun, PDI tetap memegang prinsip mikul duwur mendem jero. Artinya PDI tetap menaruh hormat, karena Pak Harto telah mempunyai jasa besar terhadap bangsa dan negara.

Suksesi kepemimpinan, lanjut Budi, harus dilakukan secara konstitusional dengan tetap menjaga ketenteraman dalam masyarakat dan stabilitas nasional.

Sementara, Ketua F-KP Irsyad Sudiro saat menerima delegasi IPB, Senin pagi, telah memberi sinyal adanya keinginan F-KP untuk mengadakan Sidang Istimewa MPR.

"Kami akan rapat membahas tentang ketentuan UUD 45 dan Tap MPR yang berkaitan dengan pertanggungjawaban Presiden dan Sidang Istimewa MPR. F-KP akan mendesakkan hal ini pada DPP Golkar," kata dia.

Sementara itu, 20 anggota Fraksi Karya Pembangunan (F-KP) mendesak agar pimpinan DPR segera mengambil langkah mempersiapkan Sidang Istimewa MPR untuk mempersoalkan kepemimpinan nasional.

Baca juga: Patahnya Palu dan Firasat Harmoko Ihwal Kejatuhan Soeharto

Ke-20 anggota itu adalah Aryadi Achmad, Usman Ermulan, M Iqbal Assegaf, Kamaruddin Mohammad, Eki Syachrudin, Yanto, Priyo Budi Santoso, Fachri Andi Leluasa, Azhar Romli, Siti Ainomi R Lengkong, Ibrahim Ambong, Zamharir AR, Ibnu Munzir, Hajriyanto, Abu Hasan Sazili, Ferry Mursidan, Laode M Kamaludin, M Yahya Zaini, Gandjar Razuni, dan Engkoswara.

Ketua F-KP Irsyad Sudiro mengatakan, pernyataan sikap apakah F-KP akan meminta Presiden Soeharto mundur seperti halnya F-PP baru ditentukan pada 19 Mei.

"F-KP secara konstitusional akan mencermati bagaimana mekanisme lengser keprabon dan pelaksanaan Sidang Istimewa," kata dia.

Ketua Fraksi ABRI (F-ABRI) Hari Sabarno mengisyaratkan bahwa fraksinya akan segera mengambil langkah-langkah untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi rakyat apabila hal itu jalan terbaik yang direstui Allah SWT.

"Saat ini kita memang tengah berpacu dengan waktu. Jangan sampai ada pihak yang tidak bertanggung jawab kembali membuat kerusuhan. Karena itu, semua aspirasi rakyat pasti akan ditindaklanjuti oleh dewan," kata Sabarno saat menerima presidium Gerakan Reformasi Nasional, di Gedung MPR/DPR Jakarta, 19 Mei1998.

Baca juga: Saat Mahasiswa Kuasai DPR pada 18 Mei 1998 hingga Dukungan Harmoko...

Menurut Sabarno, Dewan perlu mempertimbangkan semua tuntutan rakyat itu agar reformasi berlangsung damai, konstitusional dan sesegera mungkin serta berdasarkan hukum yang berlaku yang dapat diterima oleh tata krama dan norma kehidupan bangsa.

"Tetapi jangan paksa saya menjawab kapan akan dilaksanakan itu (Sidang Istimewa - Red). Yang jelas para wakil rakyat di DPR memperhatikan aspirasi yang berkembang," kata dia.

Demonstrasi Mahasiswa di DPR/MPR

Sebelum pernyataan Harmoko, sejumlah demonstrasi mahasiswa yang menolak kepemimpinan Presiden Soeharto semakin membesar pada 1998.

Gerakan ini sendiri semakin berani saat mahasiswa menolak terpilihnya Soeharto sebagai presiden untuk ketujuh kalinya dalam Sidang Umum MPR pada 10 Maret 1998.

Ribuan mahasiswa menduduki Gedung MPR/DPR saat unjuk rasa menuntut Soeharto mundur sebagai Presiden RI, Jakarta, Mei 1998.MAJALAH D&R/RULLY KESUMA Ribuan mahasiswa menduduki Gedung MPR/DPR saat unjuk rasa menuntut Soeharto mundur sebagai Presiden RI, Jakarta, Mei 1998.
Kondisi ekonomi yang memburuk membuat mahasiswa mulai berdemonstrasi di luar kampus.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com