Tito Karnavian Minta Kepala Daerah Aktif Kawal Penyaluran Bansos

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, kepala daerah memiliki peran penting dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang terdampak Covid-19.

Tito mengimbau kepala daerah untuk memastikan bansos disalurkan secara tepat sasaran.

"Kepala daerah memegang peranan penting untuk melaksanakan validasi, sinkronisasi dan eksekusi penyaluran ini agar tepat sasaran, kepada warga yang benar benar memerlukan bantuan dan pengaturan timing yang tepat saat penyaluran," ujar Tito sebagaimana dikutip dari keterangan pers Staf Khusus Mendagri, Minggu (17/5/2020).

Baca juga: Warga yang Tolak Bansos Tunai: Kami Malu Terima Ini, Banyak yang Lebih Butuh

Menurut Tito, tugas tersebut tidak mudah karena mencakup jumlah warga yang sangat banyak.

Penerima bansos terdiri dari orang yang telah masuk golongan kurang mampu sebelum pandemi Covid-19, dan mereka yang terdampak karena krisis ini.

"Pendistribusian bantuan sosial ini tidak mudah karena harus mengatur puluhan juta warga masyarakat di negara dengan populasi terbesar nomor empat di dunia ini," tutur Tito.

Terlebih, saat ini pemerintah daerah dari tingkat propinsi, kabupaten/kota hingga desa juga melakukan pemberian bantuan sesuai kemampuannya.

Baca juga: Surati Wali Kota, TNI-Polri, hingga DPRD, Bawaslu Depok Ingatkan Tak Politisasi Bansos

Dengan demikian, diperlukan validasi data dan sinkronisasi data serta pengaturan waktu penyaluran bantuan antara pusat dan daerah.

Tito menjelaskan, untuk mensinergikan pemerintah pusat dan daerah, Kemendagri telah melaksanakan beberapa kegiatan koordinasi melalui konferensi video yang dihadiri oleh kementerian teknis yang menangani bansos dan seluruh kepala daerah se-Indonesia.

Koordinasi juga dilanjutkan dengan aparat pengawas dan penegak hukum KPK, Kejaksaan, Bareskrim Polri, BPK, BPKP dan LKKP.

"Namun keberhasilan eksekusi penyaluran bantuan ini sangat ditentukan oleh kemampuan manajemen dan kualitas kepemimpinan Kepala Daerah sebagai pemegang otoritas daerah yang lebih paham situasi daerahnya masing," tegas Tito.

Baca juga: Tinjau Penyerahan Bansos di Bogor, Menko PMK Temukan Warga Miskin Tak Masuk DTKS

"Saya berharap para Kepala Daerah terus berinovasi, sejauh itu di dalam koridor hukum dan efektif untuk mencapai tujuan program pemerintah khususnya di masa tanggap darurat Covid -19 ini. Krisis ini menjadi momentum ujian sebenarnya kualitas kepemimpinan para Kepala Daerah," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat mau menanyakan penyaluran bantuan sosial kepada Ketua RT, Ketua RW atau kepala desa.

Hal ini menurutnya penting untuk mengetahui kejelasan penyaluran bantuan sosial berupa Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi mereka.

Baca juga: Kemenkeu: Lebih Baik Ada Duplikasi ketimbang Masyarakat Tak Dapat Bansos

"Masyarakat saya harap juga menanyakan ke RT, RW maupun kepala desanya," ujar Presiden Jokowi dalam keterangan resminya sebagaimana dikutip dari akun YouTube Biro Kepresidenan, Sabtu (16/5/2020).

Sebab, dirinya sudah memerintahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Sosial dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk mempercepat penyaluran BLT Desa dan BST Desa.

"Saya sudah meminga agar disederhanakan dengan memotong prosedurnya. Sehingga masyarakat bisa segera menerima baik BLT maupun BST," ujar dia.

Baca juga: Tinjau Penyerahan Bansos di Bogor, Menko PMK Temukan Warga Miskin Tak Masuk DTKS

Presiden Jokowi juga mengakui, masyarakat banyak yang mengeluhkan belum mendapatkan dua jenis bantuan sosial tersebut.

Menurut dia, alokasi dana untuk BLT Desa dan BST masing-masing sebesar Rp 600.000,- untuk setiap penerima.

Kedua jenis bansos ini akan diberikan selama tiga bulan berturut-turut kepada masyarakat yang terdampak wabah Covid-19.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi mengatakan, hingga saat ini belum semua alokasi BST dan BLT disalurkan kepada masyarakat.

Baca juga: Jokowi Harap Masyarakat Tanya soal Bansos ke RT, RW, dan Kepala Desa

"Perlu saya sampaikan bahwa sampai saat ini BLT Desa baru 15 persen tersalur ke masyarakat. Artinya, ada 85 persen yang masih belum diterima oleh masyarakat," ujar Presiden Jokowi.

Hal yang sama juga terjadi untuk BST untuk masyarakat desa.

"Untuk BST juga baru kurang lebih, dari informasi yang saya terima, baru kurang lebih 25 persen diterima masyarakat. Sehingga ada 75 persen yang belum diterima," lanjut dia.

Menurut Kepala Negara, pemerintah memberikan lima macam bansos kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

Baca juga: Merasa Salah Sasaran, Warga Pasar Rebo Kaget Dapat Paket Bansos Pemprov DKI

Pertama, menggratiskan tarif listrik untuk pelanggan 450 VA. Kedua, memberikan diskon 50 persen kepada pelanggan 900 VA.

Ketiga, kartu sembako untuk 20 juta penerima. Keempat, Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 1 juta keluarga.

Kelima, BLT dan BST sebesar Rp 600.000,- yang diberikan selama tiga bulan berturut-turut.